DEWAN

JATIMPOS.CO//MOJOKERTO- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto gelar rapat paripurna  dalam rangka penyampaian  keputusan DPRD Kota Mojokerto tentang rekomendasi DPRD Kota Mojokerto  atas LKPJ Walikota Mojokerto  Tahun Anggaran  2018 di ruang sidang DPRD Kota Mojokerto, Senin ( 21/4).

Anggota DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi PAN Miftah Aris Zuhuri S.kom mewakili DPRD Kota Mojokerto menyampaikan Rekomendasi  DPRD atas LKPJ  Walikota Mojokerto Tahun anggaran 2018.

Beberapa poin dalam rekomendasi diantaranya bidang Pendidikan dan bidang Kesehatan. Pada bidang Pendidikan, diantaranya masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus.

Fokus Pemerintah Kota Mojokerto untuk mengembangkan sekolah inklusi kiranya harus didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana yang baik. Penyelenggaraan PAUD yang berada di tiap-tiap Kelurahan hendaknya dapat dimaksimalkan. Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2018 telah mencanangkan full day school. Agar penyelenggaraan full day school dapat maksimal maka perlu ada peningkatan sarana dan prasarana di sekolah. 

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Mojokerto untuk kedua kalinya berturut-turut mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak. Pencapaian ini patut mendapatkan apresiasi, namun sayangnya Pemerintah Kota terjebak pada pencapaian penghargaan yang sebatas kulit saja, karena tidak ada tindak lanjut konkret setelahnya.

Tahun 2018 Pemkot Mojokerto melaksanakan kegiatan pengadaan komputer besar-besaran guna penyelenggaraan ujian nasional berbasis Komputer (UNBK). Ke depannya untuk Sekolah Dasar pengadaan komputer tidak hanya untuk UNBK saja, tetapi dapat dipergunakan untuk proses belajar mengajar selanjutnya

Pemkot Mojokerto hendaknya memperhatikan keadaan bangunan sekolah, harus dilakukan perawatan yang berkelanjutan untuk fasilitas tersebut.

Komitmen untuk memfasilitasi kebutuhan seragam bagi siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diharapkan lebih serius lagi. Penyelenggaraan pendidikan disamping dilakukan oleh Pemerintah dapat pula dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga pendidikan swasta.

Bidang Kesehatan

Pentingnya peran Puskesmas sebagai faskes tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kesehatan paling dekat dengan masyarakat atau yang menjadi pintu pertama pelayanan kesehatan harus mendapatkan penguatan. 

Program jaminan kesehatan merupakan prioritas kita bersama. Kota Mojokerto telah menjadi percontohan karena universal health coverage yang mencapai hampir 99 %, patut diapresiasi. Namun sangat disayangkan masih didapati banyak keluhan dari masyarakat yang belum mendapatkan kartu JKN-KIS melalui program Pembiayaan Bantuan Iuran Daerah.

Banyak keluhan masyarakat terkait penuhnya kamar kelas tiga di RSUDKota Mojokerto dan Rumah SakitSwasta lainnya. Tingginya kasus DBD pada tahun ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat. 

Program PSN terintegrasi perlu ditinjau dan dikaji ulang, karena akhir-akhir ini hasilnya kurang maksimal dan optimal. Terkait penanganan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) di Kota Mojokerto yang grafiknya mengalami peningkatan tentu saja harus menjadi atensi Pemerintah Kota Mojokerto.

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular hendaknya tidak difokuskan pada DBD saja, tetapi juga pada penyakit menular yang lain, seperti TBC. 

Ketua DPRD Kota Mojokerto  Febryana Meldawati SH. Dalam sambutannya mengatakan, Rekomendasi yang telah disampaikan Miftah Aris Zuhuri ialah demi kemajuan Kota Mojokerto. Sementara itu Walikota Mojokerto Ika Puspitasari dalam paripurna mengatakan, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya  kepada DPRD Kota Mojokerto  dikarenakan telah menyampaikan rekomendasi DPRD Kota Mojokerto atas LKPJ Walikota Mojokerto tahun anggaran 2018.

Hadir pada acara paripurnaDPRD, Forkopimda, Sekda Kota Mojokerto ,Kepala OPD , Camat dan Lurah di lingkungan Pemkot Mojokerto (din/adv)

 

JATIMPOS.CO/TRENGGALEK - Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur berharap, penyelenggaran Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)tingkat  SMP tahun 2019 ini, tidak ada lagi sekolah yang menggelar dengan ujian pensil dan kertas.

JATIMPOS.CO/TRENGGALEK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menggelar rapat Paripurna penyampaian keputusan DPRD Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2019 tentang catatan-catatan strategis atas LKPJ Bupati Trenggalek akhir Tahun anggaran 2018 kepada Bupati Trenggalek.

JATIMPOS.CO/TRENGGALEK - Plt Bupati Trenggalek, Jawa Timur, H Moch Nur Arifin menilai catatan-catatan strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2018 merupakan semangat perbaikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan bentuk penyerapan anggaran.

JATIMPOS.CO/TRENGGALEK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2018 yang disampaikan beberapa waktu yang lalu oleh Plt Bupati Trenggalek.