DEWAN

JATIMPOS.CO/PONOROGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo menggelar rapat paripurna untuk pertama kalinya di tahun 2019, Selasa (12/2).

JATIMPOS.CO/TUBAN – DPRD Tuban menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2018, di Gedung DPRD setempat, Rabu (6/2/2019).

JATIMPOS.CO//KOTA BATU- Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batu terhadap penyampaian tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Batu. Adapun ketiga rancangan itu yaitu ; 1. Pengelolaan barang milik daerah, 2. Pelaksanaan metrologi legal dan retribusi tera dan retribusi tera ulang, 3. Pajak daerah.

Bertempat di ruang paripurna Gedung DPRD Kota Batu, Jumat, (1/2), Dewanti Rumpoko menekankan agar standar dan operasional prosedur (SOP) pelaporan dan pemungutan pajak daerah yang jelas, transparan, tegas dan konsisten.

"Pemerintah daerah harus segera memperbarui database wajib pajak daerah, dengan demikian dapat berjalan optimal," ujar politisi PDIP itu.

Dewanti juga menyampaikan keunggulan dari online system yang dibangun untuk kemudahan pelaporan wajib pajak dan menjamin keakuratan pelaporan sesuai denga peraturan perundangan terkait Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

"Saya sampaikan bahwa online system sudah dibangun sejak 2017, dan tahun ini akan diadakan launching web pelaporan," tuturnya.

Ia berharap dengan adanya Raperda ini diharapkan tersedianya aturan yang menjamin keakuratan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan. "Diharapkan juga dapat menjadi payung hukum untuk dapat mengatur proses pemungutan pajak, sehingga tidak terjadi kebocoran," tuturnya.(yon)

 

JATIMPOS.CO//MOJOKERTO- Guna  Mengetahui perkembangan Proyek Normalisasi  Kali Sadar sekaligus upaya mengatasi banjir  tahunan yang terjadi  di wilayah  di Kota Mojokerto, DPRD  Kota Mojokerto  menyelenggarakan Rapat  Dengar Pendapat  (RDP) dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas  (BBWS) dan  beberapa OPD Pemerintah Kota Mojokerto, di  Ruang Rapat DPRD Kota Mojokerto  Senin ( 21 /01/2019).

Ketua DPRD Kota Mojokerto Febryana Meldawati SH.  mengatakan, selaku wakil rakyat ingin mengetahui perkembangan hasil laporan pengerjaan proyek normalisasi tahun 2018 dan  program  proyek pengerjaan pada tahun 2019 . Pada tahun ini kita  menganggarakan APBD  untuk  pengendalian banjir sangat banyak,agar Kota Mojokerto bisa meminimalisir dari bencana Banjir 

“Kita ini wakil rakyat , jangan sampai aspirasi masyarakat Kota  tidak kita tampung, Apabila rakyat bertanya tentang proyek pengerjaan normalisasi kami bisa menjawab, dan masyarakat bisa tahu, apalagi  Bulan Januari Februari  2019 ini puncaknya hujan , wajar kita bertanya pada pihak – pihak terkait tentang pelaksanaan Proyek Normalisasi,” ujarnya.

Sementara itu Ir. Netro Handoyo Konsultan Supervisi  Proyek Normalisasi mengatakan, pekerjaan  normalisasi ini dimulai Desember 2017 dan selesai 13 Desember 2019 meliputi sepanjang sungai sadar  23 Km dan banyak kendala yang menyebabkan banjir di kota Mojokerto ,      

“Banyak ditemukan saluran kecil dari lingkungan warga, air tidak bisa mengalir cepat ke sungai, sehingga genangan air , gorong gorong jalan by pass terlalu kecil,  saluran air dari lingkungan kedungsari  arah ke rel kereta api terlalu kecil bahkan ada Limbah parbrik makanan ternak yang limbahnya dibuang melalui saluran air di dsn Grogolgede Desa gebangmalang,  baunya menyengat,” ujarnya.

Usai Rapat Dengar Pendapat dengan BBWS  Ketua DPRD Kota Mojokerto Febryana Meldawati SH kepada wartawan mengemukakan, tujuan RDP dengan BBWS untuk menampung  aspirasi masyarakat Kota Mojokerto, ingin mengetahui Progress Pelaksanaan Proyek Normalisasi Kali sadar tahun 2018 dan Program tahun. 

“Dari Hasil Rapat Dengar pendapat banyak diketahui permasalahan, diantaranya, saluran air drynase kurang lebar, lebar sugai berkurang, adanya limbah Pabrik yang di buang kesungai, ,,  ya dilakukan pemetaan masalah  dkordinasikan  jangan sampai pembangunan dikerjakan asal asalan,  BBWS komunikasi dengan pihak terkait  agar program berjalan lancar. Kami DPRD sebagai fungsi Pengawasan” ungkapnya

Kepala PUPR Kota Mojokerto  Mashudi  mengatakan,  Pemerintah Kota Mojokerto  berusaha keras agar banjir bisa diminimalisir , telah dipasang 16 Pompa air  meskipun belum semua bisa di operasikan maksimal, sesuai kapasitanya, agar air banjir dipompa dialirkan ke sungai sadar

”Kalau ditemukan masalah penyebab banjir kali ini kami lakukan  Pemetaan masalah, melakukan pengkajian  disesuaikan kondisi saat ini agar air saluran drynase  bisa berfungsi efektif, Mudah – mudahan Mojokerto bebas banjir. “ terang Mashudi 

“Mengenai jalan yang rusak akibat dilewati kendaraan besar  proyek normalisasi, pihaknya sudah koordinasi dengan BBWS, ya akan diperbarui, berhubung Proyek belum selesai  masih berjalan  Percuma sekarang diperbaiki kalau proyeknya masih berlangsung,” tambahnya. (din)  

 

JATIMPOS.CO//SURABAYA- Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Jatim menyetujui sekaligus mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibmumlinmas) menjadi peraturan daerah (Perda). 

Pengesahan Raperda menjadi Perda tersebut dilakukan Gubernur Jatim bersama Ketua DPRD Prov. Jatim agenda Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018 di DPRD Prov. Jatim Jl. Indrapura Surabaya, Jumat (28/12). 

Dalam sambutannya, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, bahwa pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Trantibmumlinmas menjadi Perda pembahasannya telah diawali dengan penyampaian nota penjelesan pada sidang Paripurna, 21 November 2018 yang lalu. 

Setelah melalui serangakaian rapat pembahasan, studi banding, publik hearing serta konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang lain akhirnya disepakati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. 

Pakde Karwo sapaan akrabnya menyatakan bahwa dalam Pasal Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengatur bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. 

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Salah satu urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 

Sementara salah satu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dimaksud adalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Ini memiliki arti bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk ikut serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan tertib, serta memberikan perlindungan kepada segenap bangsa sesuai dalam pembukaan UUD 1945. 

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dimaksud, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 236 UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan daerah membentuk perda dan ketentuan dalam Pasal 255 ayat 1 menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada (Peraturan Kepala Daerah) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggaraan perlindungan masyarakat.  

Perda yang telah disetujui tersebut akan memberikan penguatan kepada Satpol PP Prov. Jatim sebagai ujung tombak penegakan perda. Sedangkan cakupan wilayah dan kewenangan Pemprov Jatim sangat luas, selain kewenangan yang sudah ada juga adanya tambahan kewenangan pada bidang kelautan, kehutanan, energi dan SDM serta pendidikan. “Kondisi tersebut memberikan tambahan kewenangan dan regulasi baru yang harus diimbangi dengan kesiapan Satpol PP baik secara kualitatif maupun kuantitatif,” ujarnya. 

Pakde Karwo berharap, bahwa materi yang telah diatur dalam perda ini cukup komperhensif. Oleh karenanya besar harapan agar Satpol PP dapat menjadi lembaga penegak perda dan perkada yang dapat diandalkan. Terutama, dalam mengatasi penyimpangan di lapangan dengan cara-cara yang lebih humanis, tanpa kekerasan, tetapi berhasil guna dan berdaya guna. 

Sementara itu, pada laporan kinerja tahunan pimpinan DPRD Prov. Jatim H. Abdul Halim Iskandar M.Pd mengatakan, bahwa kinerja dalam fungsi pembentukan perda bersama Pemprov Jatim selama tahun 2018, telah menyelesaikan sebanyak 15 Raperda dari 29 Raperda atau 52 persen dari target yang ditetapkan dalam propemperda Jatim tahun 2018. 

“Ini berarti tahun 2018 ada kenaikan kinerja di bidang pembentukan perda jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya mencapai 42 persen,” jelasnya. (hms)