JATIMPOS.CO/SURABAYA - Menjelang Pemilihan Umum 2019 DPD Partai Golkar Jatim didorong untuk melakukan perubahan. Salah satunya dengan melakukan penggantian unsur pimpinan di DPRD Provinsi Jawa Timur, yang saat ini dijabat oleh Drs H Soenarjo, M.Si.


 

Desakan untuk melakukan penggantian itu disampaikan oleh Ir H M Ridwan Hisjam, yang saat ini menjabat Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI. Sebagai pengganti Soenarjo, Ridwan menilai Sahat Tua P. Simanjuntak, SH adalah orang yang paling pas.

"Kalau saja saya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jatim, Sahat akan saya jadikan pimpinan DPRD Jatim," tandas Ridwan kepada jatimpos.co, Senin (29/10) di Surabaya.

Ridwan yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini menilai, bahwa proses perubahan ini adalah untuk mengangkat citra partai. Bahkan, perubahan itu seharusnya juga terjadi di tingkat pusat maupun provinsi.

Karena itu, tambah Ridwan, hingga bulan Januari 2019 sudah harus ada perubahan di tubuh Partai Golkar Jatim. "Kalau tidak ada perubahan Golkar sulit bersaing di Pemilu 2019," kata dia.

Untuk itu Sahat harus jadi pimpinan di DPRD Jatim. Ridwan mengungkapkan, tanpa bermaksud meremehkan kapasitas Soenarjo, tapi seharusnya Soenarjo legowo. Karena apa? Karena saat ini dibutuhkan kreatifitas dari pimpinan DPRD sebagai etalase Partai Golkar Provinsi, dan Sahat bisa berperan untuk itu.

Menurut Ridwan, etalase Partai Golkar Jawa Timur bisa terangkat melalui figurnya Sahat. Apalagi Soenarjo yang akrab disapa Ki Naryo sudah tidak mencalonkan diri pada Pileg 2019. "Dia sudah pensiun, seharusnya Naryo legowo," tukas Ridwan.

Ridwan membandingkan dirinya ketika menjabat pimpinan DPRD dari Partai Golkar. Ridwan menyerahkan kepemimpinannya kepada Gatot Soedjito, sebelum akhir masa jabatan. 

"Kan saya masuk Pilkada 2008, terus kan mengundurkan diri. Saya serahkan ke Gatot Soedjito. Jadi, memang harus ada perubahan," kata Ridwan berkisah.

Ridwan juga menejelaskan, seandainya Ki Naryo mundur itu bukan hal yang tabu, karena Ridwan juga melakukan hal itu. Justru kalau Ki Naryo tidak mundur menjadi masalah, kalau nanti dipecat atau diberhentikan.

Jadi ini harus ada kebesaran hati Soenarjo. Dan, Soenarjo mundur bukan sebagai anggota dewan tapi pimpinan, supaya Sahat bisa naik dan membuat pencitraan baru Partai Golkar dalam Pemilu 2019. (yus)