JATIMPOS.CO//SURABAYA- Senin kemarin (4/11) DPRD Provinsi Jatim menggelar sidang paripurna pemandangan umum Fraks-Fraksi tentang APDB Provinsi Jatim Tahun 2020. Seluruh fraksi mempertanyakan komitmen Pemprov Jatim upayanya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah.

Atas pertanyaan itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Jatim.

“Saya ingin sampaikan terimakasih kepada seluruh Fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur yang kompak ingin mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), bahwa seluruh fraksi memiliki komitmen yang sangat kuat untuk meningkatkan IPM,” ujar Khofifah panggilan akrab Gubernur Jatim seusai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya.

Dijelaskan, peningkatan IPM bisa dilakukan melalui pendidikan, kesehatan dan income. Pada sektor kesehatan dan pendidikan struktur APBD tahun anggaran 2020 mencapai 35 % dari APBD Provinsi Jatim.

Mantan Mensos RI di era Presiden Jokowi itu berharap peningkatan IPM bisa dilakukan bersama-sama, bergotong royong dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk meningkatkan IPM selain melalui APBD Provinsi Jatim, ada dana alokasi khusus (DAK) dari pusat, dan juga ada dari APBD kabupaten/kota.

“Kita sudah berkirim surat kepada bupati/walikota agar bisa menyiapkan anggaran untuk menyisir program Paket B dan Paket C. Dengan demikian diharapkan peningkatan IPM bisa dilakukan bersama-sama dengan bergotong royong,” pungkasnya.

Saat diwawancarai wartawan terkait anggaran Madrasah Aliyah (MA), gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga menyampaikan anggaran untuk subsidi SPP MA sudah disampaikan usulannya melalui nota keuangan APBD Tahun Anggaran 2020.

Untuk SMA/SMK Negeri semuanya dicover APBD Provinsi. Kemudian kalau SMA/SMK Swasta diberikan subsidi SPP. Sedangkan Madrasah Aliyah swasta subsidi SPP dimasukkan dalam APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020, yang saat ini masih tahap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim.

“Kalau Madrasah Aliyah yang negeri full anggaran instansi vertikal berarti Kementerian Agama (Kemenag). Madrasah Aliyah yang swasta kita memasukkan usulan untuk subsidi SPP. Kira-kira posisinya seperti itu,” katanya. (sa)


TERPOPULER