JATIMPOS.CO/TUBAN   Pasca dilahirkan UU Desa No 6 tahun 2014 tata kelola Pemerintahan Desa seolah sebahu dengan daerah/kota dan mulai naik kelas. Namun dalam implementasinya masih banyak menyisakan persoalan pelik yang harus segera diselesaikan untuk menyesuaiakan amanah UU tersebut.


Sebuah kasus yang selalu menjadi perbincangan hangat dikalangan Pemerintahan Desa ialah mengenai kedudukan Sekretaris Desa (Sekdes) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kabarnya kedepan akan diubah lagi menjadi perangkat desa Non-PNS. Desas desus itulah sehingga merebak pada persoalan pengelolaan tanah bengkok yang digunakan oleh Sekdes.

Bersumber dari opini publik, tak heran ketika negeri ini tak pernah tidur hanya untuk memikirkan sebuah aturan-aturan baru yang didalamnya berisi perubahan yang belum tentu baik.

“Banyak hal dikatakan banyak pula kebohongan yang terdengar” kalimat itu terdengar cukup akrab di telinga kita, namun maksudnya bahwa usaha perubahan yang dibawa tiap pemimpin bangsa ini selalu berbeda dan sering juga tidak terimplementasikan secara benar, sehingga yang dirasakan masyarakat seolah kebohongan sudah menggerogoti nilai-nilai pancasila.

Mengenai Sekdes PNS, terjadi pada program era SBY yang dianggap “abal-abal” sejumlah perangkat desa yakni, Sekdes diangkat menjadi PNS ternyata ketika ditengok kebawah menjadikan perang dingin dijajaran Pemerintahan Desa, kenapa? Hal tersebut tidak diimbangi dengan tegaknya sebuah aturan.

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1303/SJ tanggal 16 April 2009 Perihal Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Seluruh Indonesia, dimana dinyatakan bahwa, Sekretaris Desa ketika SK Pengangkatan menjadi PNS sudah diterima maka terhitung sejak Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) secara otomatis penerimaan penghasilan tetap dari tanah bengkok diberhentikan, karena Sekdes PNS terikat dengan PP No 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS. Kemudian Mereka yang tidak mau mengembalikan bisa dikenai pasal pelanggaran disiplin PNS dan tentu saja bila tetap mempertahankan bisa diranahkan ke Tindak Perbuatan Korupsi.

Fakta yang dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang dirangkum, proses pengembalian tanah bengkok secara tertulis oleh mereka yang diangkat menjadi PNS sudah dilalui sebagaimana tertulis. Namun fakta yang mengejutkan masih banyak pula Sekdes PNS yang secara gamblang masih “menggarap” tanah bengkoknya

Tak cukup disitu, naiknya grade sekdes tersebut dari penelusuran penulis, tidak diimbangi dengan kinerja sehingga menimbulkan kecemberuan social pada perangkat desa lainnya.

“Sekdes PNS ini mayoritas masih menggunakan tanah bengkoknya, tak hanya disitu berubahnya status dalam jabatannya banyak juga yang tidak diimbangi dengan kualitas kinerja,” jelas salah satu perangkat desa asal Kabupaten Tuban yang tidak mau disebutkan namanya saat dikonfirmasi.

Lanjut narasumber, menanggapi persoalan tersebut Pemkab Tuban seolah cuci tangan tak mau tahu mengenai hal tersebut atau mungkin bahkan sebaliknya, tahu sama tahu (TST).

Kemudian mengenai persoalan yang terjadi dilapangan seperti itu, menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapemas) Tuban, Mahmudi itu menjadi kewenangan penuh Pemkab Tuban, pihaknya dalam hal ini merupakan kepanjangan tangan yang menjalankan mekanisme dari sebuah aturan dan program.

Lebih lanjut soal regulasi pengangkatan perangkat desa dalam hal ini sekdes, menurut Mahmudi saat dikonfirmasi mengatakan, perihal tersebut masih menunggu diterbitkannya Perda mengenai pengisian Sekdes.

Karena merujuk pada UU desa mengenai pengisian perangkat desa yang tertuang dalam pasal 50 ayat 1 huruf (a) “berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat” dan huruf (b) “berusia 20 (dua puluh) sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun”. Kemudian dalam ayat 2 dijelaskan “ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian perangkat desa akan diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan pemerintah”.

Mengacu pada ayat dalam UU Desa itu tentunya pihak Bapemas harus menunggu arahan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) turun lagi menjadi Peraturan Bupati (Perbup).

“Sepanjang itu belum ada, kita belum berani melangkah lebih lanjut,” ucap pria berkacamata, Rabu (21/9/2016).

Akan tetapi, masih kata pria paruh baya ini, untuk proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Tuban dimungkinkan segera terlaksana setelah proses Pilkades di 36 Desa tanggal 08 Desember mendatang sudah selesai dilaksanakan. Status sekdes pada perekrutan yang akan datang tidak lagi menjadi PNS, yakni menjadi satu kesatuan perangkat desa itupun yang pasti pedoman pelaksanaan masih menunggu Perda dan Perbup

“Mudah-mudahan 2017 nanti untuk daerah Kabupaten Tuban, semua perangkat desa yang kosong bisa terisi,” pungkasnya. (am)