JATIMPOS.CO/SAMPANG - Dugaan adanya pemotongan dana pembangunan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2019 ditaksir sekitar sebesar Rp 2.953.600.000.


Pemotongan itu dilakukan oleh Sejumlah oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang.

Sebelumnya, dugaan kuat Korupsi berjamaah ini dilaporkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sekocci Sampang, H. Ach. Bahri ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, pada tanggal 21/5 silam.

Namun setelah lebih satu bulan mengendap tanpa ada tindakan serius, akhirnya LSM Sekoci mendapat surat dari Kejari untuk melengkapi dua  alat bukti untuk bisa dilanjutkan dalam proses penyelidikan.

Disinggung kesiapan tambahan 2 alat bukti yang diminta Kejari Sampang, Bahri mengaku siap. Bahkan, pihaknya saat ini bersama Tim Kejari Sampang sedang menggelar investigasi ke sejumlah PPK yang ada di Kecamatan Sampang. Targetnya 14 PPK Se-Kabupaten Sampang akan dinvestigasi hingga mantan Ketua KPU Sampang, Syamsul Mu'arif.

"Tim dari kejaksaan Sampang sudah turun langsung untuk melakukan investigasi, dan ini dilakukan secara maraton di 14 kecamatan," jelas Bahri (3/7).

Sementara itu, mantan Ketua KPU Samsul Muarif yang dikonfirmasi oleh jatimpos.co melalui WhatsApp (WA), tidak berkomentar banyak. Ia mengarahkan agar mengkonfirmasi kasus tersebut ke komisioner atau Ketua KPU yang baru menjabat, Addy Imansyah.
 
Sedangkan Ady Imansyah, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya menyatakan jika dirinya tidak mengetahui secara detail terkait kasus tersebut.

Sekadar informasi data yang dihimpun jatimpos.co, dana dimaksud dalam rincian anggaran KPPS yang terindikasi kuat dikorupsi dari 3600 TPS adalah pembuatan TPS senilai Rp 1.600.000 per TPS. Tapi dana yang diberikan pihak PPK kepada Ketua KPPS bervariarif, dari Rp 750.000 hingga Rp 1.000.000 saja.

Sedangkan rincian pembuatan TPS diantaranya untuk biaya terop, kursi dan meja, triplek, Sound System, dsb.
 
Bahkan ada juga uang ATK dan konsumsi senilai Rp 44.000 untuk 27 orang, juga dipotong, bahkan tidak disalurkan.

Lain lagi honor KPPS Rp 550.000 untuk 6 orang anggota senilai Rp 3.000.000, honor Petugas Keamanan TPS/Linmas 2 orang Rp 800.000, dengan catatan dipotong pajak7%. (dir)