JATIMPOS.CO/KABUPATEN MALANG - Ratusan warga Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, demonstrasi di depan pintu gerbang Kejari Kabupaten Malang, Selasa (26/2/2019).



Massa aksi menuntut kasus pungutan liar pengurusan prona tahun 2017 segera diselesaikan.

"Warga sudah membayar uang pengurusan prona hingga jutaan rupiah, sampai saat ini tidak ada tindak lanjut, bahkan sampai kasus dilaporkan juga belum ada," teriak salah satu aksi massa.

Kabag Ops Polres Malang Kompol Sunardi Riyono pun harus menenangkan pendemo yang amarahnya semakin meningkat. Aksi demo yang membuat rusak gerbang pagar dan tembok kantor Kejasaan negeri Kepanjen Kabupaten Malang itu membuat Sunardi berhadapan langsung dan memberikan pernyataan atas beberapa kesepakatan perwakilan warga dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.

Sunardi menyampaikan waktu pelengkapan berkas perkara ditarget selesai 4 hari ke depan.

"Jadi, 4 hari ke depan kesepakatannya. Lengkap tidaknya berkas akan ditentukan. Apabila masih belum lengkap dan berkas dikembalikan ke kepolisian dengan diberi petunjuk oleh kejaksaan, maka disepakati dalam waktu 10 hari untuk dilengkapi," kata Sunardi yang berusaha menenangkan emosi pendemo.

Selain dari pihak Polres Malang, perwakilan warga pun mencoba untuk menenangkan massa yang sudah terlihat terbakar amarah. Sehingga seluruh massa akhirnya bisa tenang dengan adanya kepastian dan janji dari kepolisian tersebut.

Sebelum melurug Kejari Malang, ratusan warga, bahkan sampai ribuan massa yang menaiki truk dan mobil pribadi itu terlebih dahulu menuju Mako Polres Malang. Ruas Jalan Raya Ahmad Yani, Kepanjen, pun tertutup total. Di depan Mako Polres Malang, ratusan anggota kepolisian pun membuat pagar betis. (Swan/yon)