JATIMPOS.CO//PAMEKASAN- Guna lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, Bupati launching Pamekasan Smart di Area monomen Arek Lancor, Sabtu (16/02) malam. 

Aplikasi Pamekasan Smart itu kini sudah bisa diunduh dan dimanfaatkan masyarakat agar lebih mudah serta mempercepat dalam menerima pelayanan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. 

Dalam Pamekasan Smart, terdapat dua program kerja Pemkab untuk mendukung demi terwujudnya Pamekasan sebagai Kabupaten yang melek teknologi yakni diantaranya meliputi e-Lorong dan e-Madul. 

"Orientasi dan semangat dari Pamekasan Smart adalah mempermudah semua proses pelayanan, mendekatkan pelayanan serta memberikan pelayanan yang lebih sempurna dan ekselen masyarakat Pamekasan," ucap Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam. 

Launching juga dihadiri Forpimda, Pj Sekda, seluruh pimpinan OPD, asisten dan sfaf ahli, camat, sejumlah masyarakat dan para tamu undangan lainnya. 

Masih kata bupati, semangat untuk menjadikan pelayanan publik sebagai bagian dari ikhtiarnya bersama Wakil bupati dan seluruh OPD sehingga menjadikan Pamekasan sebagai kabupaten yang gesit dan cepat dalam memberikan pelayanan. 

"Ikhtiar ini kita lakukan untuk kemudian menjadikan Kabupaten Pamekasan menjadi kabupaten yang cepat dalam memberikan pelayanan, gesit serta berdaya saing dengan kabupaten-kabupaten maju di Indonesia," ungkapnya menjelaskan. 

Menurutnya, masyarakat bisa menyampaikan segala keluhannya agar lebih cepat mendapatkan pelayanan kepada bupati maupun wabup meskipun tidak bisa bertemu langsung bisa melalui e-Madul.

Sedangkan untuk e-Lorong bisa digunakan masyarakat untuk mengadu langsung kepada orang nomor satu di Kabupaten Pamekasan tentang kondisi jalan. 

"Dengan adanya e-Lorong, cukup difoto dan dikirim ke Pamekasan Smart baru kemudian dinas terkait bergerak cepat memperbaiki beberapa jalan yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Tentang pelayanan publik bisa melalui e-Madul, saya kira dengan ini kita bisa mengkafer beberapa hal yang bisa kita percepat  dalam menyelesaikan persoalan, " tandasnya. 

Lebih lanjut bupati berharap kedepan, program Pamekasan Smart lebih diperbaiki termasuk juga datanya dan lebih lengkap serta semakin baik dengan tampilan yang lebih menarik lagi. (BW)

 

JATIMPOS.CO//SAMPANG- Guna menciptakan Kabupaten Sampang yang hebat dan bermartabat, sesuai visi dan misi Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Sampang, H. Abdullah Hidayat, memimpin agenda rutin tahunan Pemerintah Kabupaten Sampang, dalam rangka Musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan (Musrenbangcam) Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2020.

Kecamatan Torjun, adalah satu (1) dari 14 Kecamatan di Kabupaten Sampang yang akan melaksanakan Musrenbang Kecamatan tahun 2020, selama bulan februari 2019.

Dalam Sambutan Pelaksana tugas (Plt) Camat Kecamatan Torjun, Lutfi Maliki menjelaskan, Musrenbang RKPD 2020, bertujuan  peningkatan kontribusi sektor unggulan.”Yang idukung oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi yang memadai menuju Sampang hebat bermartabat,” ujarnya kamis, (14/02/19).

Sementara Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi yang akrab di sapa H. Idi mengatakan, dirinya bersama wakil bupati H. Abdullah Hidayat yang akrab di sapa H. Ab, dan bersama rombongan Forum Komunikasi Pimpina Daerah (Forkompimda) Sampang, memimpin Musrenbang Di seluruh Kecamatan karena merupakan bagian tanggung jawab.

Menurut Bupati H. Slamet Junaidi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 1 ayat (21)dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

"Bagian kewajiban, bagi saya pribadi bersama Wakil Bupati, memimpin Musrenbang 14 Kecamatan, hingga Kabupaten Kota,  agar bisa mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat bukan keinginan dari setiap Desa, Kecamatan hingga Kabupaten Sampang yang kita cintai" ujarnya.

Bupati menambahkan, jika ingin membangun infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat ia menghimbau agar dilakukan kajian-kajian, agar kebutuhan tersebut tepat sasaran.

"Jangan sampai membangun infrastruktur akan tetapi tidak sesuai apa yang masyarakat butuhkan, misalnya membangun spam atau tandon air tanpa tidak adanya debit airnya, jadinya kan hanya buang-buang anggaran," tegas Bupati.

Terpisah, Wakil Bupati Sampang, H. Abdullah, menjelaskan, tujuan Musrenbang Kecamatan, yaitu Memberikan wahana untuk mensinergikan dan menyepakati prioritas usulan-usulan masalah yang berasal dari masyarakat tingkat kelurahan (dan atau lintas kelurahan) yang menjadi skala pelayanan atau kewenangan kecamatan dan lintas kecamatan untuk satu tahun mendatang, Merumuskan dan menyepakati kegiatan-kegiatan yang akan dimusyawarahkan dalam forum-forum SKPD dan Musrenbang kota, serta Menetapkan delegasi kecamatan untuk mengawal usulan-usulan permasalahan kecamatan yang merupakan kegiatan unggulan dan kebutuhan kecamatan, jelas H. Ab.

Sementara Wakil rakyat di DPRD Sampang, sekaligus ketua komisi 1 DPRD Sampang, yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, H. Aulia Rahman, mengaku mendukung segala program kerja sebagaimana Visi - Misi Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi dan Wakil Bupati H. Abdullah Hidayat, ungkap Aulia.

Perlu diketahui, Program Percepatan Pembangunan Kabupaten Sampang tahun 2020 yaitu, Peningkatan Prestasi Akademik dan SDM yang berkarakter dan berbudaya, Pelayanan kesehatan berbasis digital, Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Reformasi Pelayanan Publik, Pengembangan Obyek Wisata dan Penguatan Industri Kreatif, Keragaman Pangan, Optimalisasi Lahan Pekarangan, dan Pemantapan LP2B, kawasan pariwisata, dan kawasan industri.

Selain Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat, hadir juga dalam Musrenbang Kecamatan Torjun Sampang, kamis (14/02), Sekda Kab. Sampang Putut Budhi Santoso, Forkopimcam Torjun, Jajaran OPD Kabupaten Sampang, anggota DPRD Sampang Dapil 1, beserta Kepala Desa se - Kecamatan Torjun., Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Se-Kecamatan Torjun.(dir/man*)

 

JATIMPOS.CO//KOTA MADIUN – Puluhan Juru Parkir (Jukir) di Kota Madiun melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Madiun, Rabo (13/2/2019). Aksi unjuk rasa itu dilakukan, karena mereka merasa keberatan dengan kenaikkan setoran parkir yang dipatok oleh pihak ketiga, yakni PT Bumi Jati Mongal (PT. BJM).

Koordinator Aksi, Fermanoel Telussa mengungkapkan, kenaikkan setoran parkir tersebut sangat memberatkan jukir. Karena sampai 8 kali lipat dibandingkan dengan setoran sebelumnya. Kenaikkan itu menurutnya tidak melalui musyawarah dengan para jukir. 

" Kenaikkan beragam dan ada yang mencapai 6 sampai 8 kali lipat dari jumlah setoran sebelumnya secara sepihak tanpa ada musyawarah dengan juru parkir terlebih dulu," ujarnya.

Oleh sebab itulah pihaknya menuntut Pemkot Madiun yang telah menyerahkan pengelolaan parkir PT. Bumi Jati Mongal tanpa melibatkan persetujuan para jukir. Bahwa kebijakan penyerahan pengelolaan parkir oleh Pemkot kepada swasta tersebut telah memunculkan konflik dan perlawanan terutama dari para jukir. Karena perusahaan swasta tersebut telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menaikkan besaran jumlah setoran.

Sementara itu, menurut tim kuasa advokasi jukir, Joko Permono, kalau para jukir ini tidak setor sesuai dengan target, jukir bakal dipecat secara sepihak oleh PT. BJM. Selain itu para jukir ini juga sering kali diintimidasi di lapangan. Baju, karcis dan uang hasil parkir diminta oleh oknum dari pihak ketiga tersebut. Bahkan tak segan-segan intimidasi itu melibatkan oknum anggota TNI dan Polri berpakaian preman.

 “Kita harapkan ada kerjasama dengan pihak Kepolisian soal keamanan. Agar intimidasi ini tidak terjadi dilapangan,” pintanya.

Selain itu para jukir di Kota Madiun ini juga meminta adanya surfei ulang potensi parkir yang ada di setiap titik. Karena selama ini surfei yang dilakukan hanya bersifat sepihak. Tanpa melibatkan jukir. PT. BJM pun juga diminta untuk menghentikan pungutan liar dibeberapa titik. Karena indikasi pungutan yang dilakukan, tidak masuk dalam area yang tertera didalam kontrak lelang.   

“ Seperti di halaman depan Telkom, itu kan areanya Telkom, bukan asset milik Pemkot. Tetapi ditarik. Selain itu di area depan Careffour dan sepanjang jalan Thamrin, kan jalan provinsi, bukan jalan milik Pemkot. Tarikan itu sudah diluar titik parkir yang terdata di panitia lelang,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Istono langsung merespon dan menyikapi aksi para jukir ini dengan membentuk tim guna melakukan investigasi dilapangan. Tim itu diberi nama Tim 9, yang beranggotakan sembilan orang dewan yang dibentuk untuk mengurai permasalahan parkir yang ada di wilayah Kota Madiun.

“ Kita akan mempelajari didokumen-dokumen yang menyertai kegiatan parkir ini. Seperti MoU nya seperti apa, kemudian Perda dan praktik dilapangan ini sesuai apa tidak. Kita harapkan para jukir bisa bersabar, karena kami akan langsung bekerja,” katanya.

Menurutnya, Tim 9 juga akan memanggil pengelola parkir, yakni PT Bumi Jati Mongol, beserta pihak eksekutif dalam hal ini Dinas Perhubungan. Agar dapat mencari titik terang atas masalah ini, dan tidak ada pihak yang dirugikan.  (jum).

JATIMPOS.CO/PONOROGO - Komandan Kodim 0802 Ponorogo, Letkol Inf Made Sandy Agusto menggelar silaturahmi dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional atau HPN 2019 di Balai Prajurit Kodim 0802/Ponorogo, pada Rabu (13/2/2019). Hadir dalam acara tersebut seluruh Wartawan yang tergabung dalam Komunitas Wartawan Ponorogo (KWP), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), instansi pemerintahan dan keluarga besar Kodim 0802 kabupaten Ponorogo.

JATIMPOS.CO//SAMPANG- Kesehatan (Dinkes) Kab. Sampang menghimbau waspada, darurat Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang mengancam masyarakat Sampang.

Hal ini di ungkapkan Dr. Yuliono, Kepala bidang (Kabid) pelayanan kesehatan masyarakat (Yankes), Dinkes Sampang bahwa awal bulan januari hingga saat ini, 12/02/ 2019 jumlah penderita DBD di Sampang, mencapai 123 penderita, dan 2 orang di antaranya meninggal dunia.

Hal ini sangat mengahawatirkan, karena peningkatan yang sangat mengahawatirkan jika di bandingkan jumlah penderita 1 sampai 3 tahun terakhir, tutur Yuliono.

Menurutnya, pada tahun 2016 tercatat 662 kasus penderita 2017 tercatat 155 Penderita dan tidak ada korban meninggal, tahun 2018 sebanyak 215 penderita dengan korban jiwa 2 orang, sementara di tahun 2019 ini, baru belum genap 2bulan sudah mencapai 123 penderita dengan 2 orang korban jiwa.

Untuk itu, Yuliono menghimbau waspada darurat DBD pada seluruh Masyarakat Sampang.

Dijelaskan Mantan Humas RSUD Sampang tersebut, Dr. Yuliono menjelaskan, dari catatan dinas kesehatan dan RSUD Sampang, dalam waktu 10 sampai 20 tahun silam, penderita DBD di Sampang banyak dan memakan korban jiwa, jelasnya.

"Banyak hal perlu di perhatikan oleh masyarakat, selain menerapkan 3M, yaitu Menguras, menutup, dan mengubur, juga dengan Abatisasi serta memelihara ikan hias pemakan bintik nyamuk dan ulat di bak mandi, dan rutin mengurasnya setiap 7hari sekali, serta sering minum air putih, dan memakai obat anti nyamuk, baik di badan dan di ruangan rumah tempat tinggal,". himbau Yuliono.

Ditambahkan Yuliono, daerah endemis atau basah rawan penderita DBD hampir ada di seluruh kecamatan di Kab. Sampang, namun  ada di lima Kecamatan paling mendominasi, karena musim penghujan dan kondisi lingkungan yang kurang bersih yaitu Kecamatan Kedundung, Pangarengan, Sampang, Jrengik dan Camplong.

Sementara waspada darurat DBD, dipastikan selama musim penghujan datang, yaitu diperkirakan hingga akhir bulan Maret dan Mei.(dir/man)