JATIMPOS.CO/KABUPATEN MOJOKERTO - Sebanyak 174 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2018  dan 15 orang PNS fungsional di lingkungan Pegawai negeri sipil dilantik dan diambil sumpah serta diberikan petikan keputusan pengangkatan  oleh Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Senin (22/4) pagi di Pendopo Graha Majatama.

JATIMPOS.CO/KOTA BATU - Kapolres Kota Batu, AKBP Budi Hermanto, SIK, MSi perintahkan kepada seluruh anggotanya untuk mengawal dan memperketat pengamanan kotak suara hasil pemilu serentak yang digelar pada Rabu 17 April 2019 lalu. Pengamanan baik yang di tingkat desa ataupun tingkat kecamatan di wilayah Kota Batu dan di kecamatan Pujon, Ngantang serta Kasembon, Sabtu (20/4/19).

JATIMPOS.CO//TRELNGGALEK- Sinkronisasi rencana pembangunan Desa dengan Daerah hingga pusat memang diperlukan untuk mendapatkan keselarasan. Hal ini dikatakan wakil Bupati Trenggalek, Jawa Timur, H Moch Nur Arifin usai melantik 131 Kepala Desa terpilih dan seorang Penjabat Kepala Desa Nglinggis, bertempat di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Jum'at (19/4).

Mochamad Nur Arifin yang sedianya segera dilantik menjadi Bupati Trenggalek juga  mengajak para Kepala Desa terlantik untuk fokus pada peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM).

"Fokus pada peningkatan IPM, maka pertama kita akan fokus pada indeks kesehatan, pendidikan dan bagaimana peningkatan pendapatan," tuturnya.

Untuk pendidikan nanti , masih keterangan Arifin, di tingkat desa akan Dia tekankan untuk fokus pada pendidikan anak usia dini, sedangkan untuk di bidang kesehatan akan fokus kepada usaha promosi kesehatan (Promkes), kebersihan, pengolahan sampah .

“Semuanya akan kita akan agendakan menjadi satu inovasi lomba yang namanya Adipura Desa,"terangnya.

Arifin juga menyampaikan terkait optimalisasi BUMDes untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan sekaligus penanggulangan kemiskinan, meminta Gerakan Tengok ke Bawah Kemiskinan (GERTAK) direplikasi sampai di tingkat Desa.

“Di Kabupaten nanti berhasil mengumpulkan zakat di BAZNAS, maka sesuai dengan Undang-Undang di tingkat Desa bisa dibentuk yang namanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ)," tuturnya.

Sehingga diharapkan masyarakat Desa maupun Kepala Desa tidak kesulitan mengatasi masalah kemiskinan di Desa tersebut. "Ini sebagai langkah upaya percepatan penangulangan kemiskinan,"tegasnya.

Dikatakannya, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, tiga bulan pertama mereka harus menyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa. Kemudian diagendakan pertemuan  setahun  minimal dua kali untuk mensinkronkan dengan perencanaan tahunan.

“Baik itu di APBD induk maupun di APBD perubahan, kita akan sinkronisasi dengan desa-desa," katanya.(ham)

 

JATIMPOS.CO/MADIUN – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Madiun telah membayarkan dana kapitasi dan tagihan klaim sebesar Rp. 146 miliar. Pembayaran tersebut untuk melunasi tagihan klaim di 240 FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan 22 FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut) sepanjang bulan April 2019.

Sementara itu, BPJS Kesehatan pusat telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 11 triliun untuk membayar hutang klaim jatuh tempo BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Selain itu BPJS Kesehatan juga telah membayar senilai Rp. 1,1 triliun dalam bentuk dana kapitasi kepada FKTP.

“ Dari dana yang digelontorkan itu, salah satunya untuk pelunasan dana kapitasi dan tagihan klaim di Kantor Cabang Madiun senilai Rp.146 miliar, “ jelas Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Madiun, Tarmuji dalam Pers Rilis yang digelar di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Selasa (16/4/2019).

Menurutnya, tagihan klaim rumah sakit yang lolos verifikasi dan sudah jatuh tempo akan dibayar BPJS Kesehatan dengan sistim first in firs out. Pembayaran dilakukan sesuai dengan urutan pengajuan dengan berkas secara lengkap.

Lebih lanjut, dia katakan setiap tanggal 15 merupakan tanggal pembayaran kapitasi untuk FKTP. Oleh karena itu, ada kemungkinan pembayaran non kapitasi dan tagihan rumah sakit dibayarkan BPJS Kesehatan pada hari berikutnya. Hal ini merupakan mekanisme pembayaran yang rutin dilakukan setiap bulan oleh BPJS Kesehatan.

“ Dengan dibayarnya hutang klaim jatuh tempo oleh BPJS Kesehatan ini, diharapkan pihak fasilitas kesehatan juga bisa melakukan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam regulasi. Rumah sakit juga diharapkan bisa lebih optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para pasien JKN – KIS atau pengguna BPJS Kesehatan ini, “ pungkasnya. (jum).

 

JATIMPOS.CO//TRENGGALEK- Tanpa harus menunggu Bupati definitif, akhirnya 131 kepala desa di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dilantik Wakil Bupati Trenggalek H Moch Nur Arifin di Pendopo Manggala Praja Nugraha Istana Bupati, Jum’at,(19/4).

Perhelatan akbar ini dibarengi juga melantik Didik Suyanto, Pejabat (Pj) Kepala Nglinggis Kecamatan Tugu, dikarenakan Sunarti kades terpilih meninggal dunia karena sakit beberapa minggu yang lalu.

Sebelumnya , hasil pemilihan kepala desa serentak pada 9 Pebruari 2019 kemarin, sebanyak 132 dari 152 desa di wilayah Kabupaten Trenggalek sempat terjadi kesimpang siuran siapa pejabat yang akan melantik. Karena H Emil Elestianto Dardak, Bupati Trenggalek kala itu tengah menunaikan kewajibannya untuk dilantik sebagai Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024 mendampingi pasangannya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawangsa.

Namun seiiring dengan proses koordinasi dan konsultasi yang dilakukan dengan pihak DPRD setempat akhirnya diputuskan pelantikan dapat dilaksanakan oleh H Moch Nur Arifin,Wakil Bupati Trenggalek.

“Alhamdulillah, walau sempat ada issu para kades terpilih ini pelantikannya masih belum tentu jadwalnya, hari ini dipastikan terlantik semua,”ucap H Moch Nur Arifin di awal sambutannya.

Wakil Bupati Trenggalek, H. Mochammad Nur Arifin menyampaikan jika hari ini adanya pelantikan merupakan salah satu kewajiban dari pemerintah daerah untuk mengukuhkan para calon kades yang sudah terpilih sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan, Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan BPD.

 “Dari 132 Kepala Desa terpilih yang kami lantik hari ini berjumlah 131, dan satu Pejabat Kepala Desa dikarenakan Kepala Desa terpilih meninggal dunia sebelum di lantik,”katanya.

Diterangkannya, seluruh rangkaian pemilihan kepala desa serentak di Trenggalek beberapa waktu yang lalu berjalan dengan lancar. Walau memang ada sedikit ketidak puasan dari calon yang gagal, namun itu dianggapnya sebagai hal wajar

Jadilah Kades Terbaik

Sementara itu Tarkiyat, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek sekaligus  Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur para Kades yang dilantik ini agar menjadi yang terbaik dari semua yang baik akan mewujudkan visi dan misi seorang pemimpin. Hal ini disampaikan 

Tarkiyat, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek

---------------------------------------------------

Ucapan selamat dan sukses disampaikan alumnus Pondok Pesantren (Ponpes) Al Muttaqien Pancasila Sakti di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah ini kepada 131 Kepala Desa yang baru dilantik H Moch Nur Arifin, Wakil Bupati Trenggalek bertempat di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Jum’at, (19/4).

Tarkiyat, yang juga menjadi anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah

(Bapemperda) di DPRD Kabupaten Trenggalek ini menjelaskan tugas dan amanah yang diberikan rakyat kepada kades kini sangatlah berat.

Membangun kota dari desa menjadi prioritas utama para kades yang kini telah diamanatkan dalam nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. “Inti dari undang-undang itu bagaimana mempercepat pembangunan di desa,”ungkapnya.

Dikatakannya, prioritas penggunaan Dana Desa tidak hanya pada program yang bersifat pembangunan fisik saja melainkan juga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di desa. “Pembahasan di komisi saya tentunya mengacu kepada kemandirian desa dalam memberdayakan ekonomi dan kesehatan bagi masyarakat,”kata anggota Komisi IV bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di DPRD Kabupaten Trenggalek.

Tarkiyat songkok, sapaan akrab anggota dewan yang berpenamilan ‘Nyentrik’ dengan bersongkok kusam ini menjelaskan, prioritas penggunaan Dana Desa dalam hal peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat desa , seperti halnya pengembangan serta pemeliharaan harta sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan seperti transportasi, energi dan beberapa manfaat kebutuhan lainnya. “Dana itu bisa digunakan kebutuhan non fisik,”tegasnya. (ham)