JATIMPOS.CO/MADIUN - Bergantinya sebutan Kota Caruban menjadi Kota Mejayan
seiring dengan perpindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun menuai kontroversi dari masyarakat.



Sebutan Kota Caruban yang sudah lama melekat dan sudah cukup familiar bagi masyarakat di dalam dan luar kabupaten itu pun sulit dilupakan. Masyarakat pun menolak dengan pergantian nama tersebut.

Bahkan masyarakat Caruban sudah mulai membuat gerakan dengan menandatangani
petisi penolakan perubahan nama Kota Caruban melalui laman web Change.org yang ditujukan kepada Bupati Madiun.

Berdasarkan pantauan Media Online jatimpos.co di laman web: www.change.org petisi penolakan perubahan nama Kota Caruban yang pertama kali ditandatangani oleh Aguk Indra ini pun mulai banyak dukungan dengan beragam alasan penolakan perubahan nama Kota Caruban.

Seperti yang dikutip dari salah satu dukungan petisi penolakan perubahan nama Kota Caruban di laman web: www.change.org dengan akun pram nugraha. Ia menandatangani petisi tersebut karena menolak Kota Caruban menjadi Kota Mejayan. Lain halnya akun dengan nama Fahmi Lot, dalam kutipannya beralasan “ Caruban adalah sejarah..jangan hilangkan sejarah..masak cm kalah sama koordinat,.Caruban g punya koordinat jg gpp.#save caruban“.

Sementara akun bernama septyani dwirahayu dalam kutipannya mengatakan “nama
kota caruban adalah sebuah nama yg sdh melekat di hati masyarakat caruban itu sendiri, maka sayang jika harus diganti dan menghilangkan sejarah nama kota
caruban “ . Dan masih banyak lagi berbagai alasan penandatanganan dukungan petisi penolakan perubahan nama Kota Caruban di laman web tersebut.

Menyikapi adanya petisi tersebut, Bupati Madiun, H. Muhtarom pun angkat bicara. Menurutnya, legimitasi perpindahan ibukota kabupaten tersebut sudah ada dasarnya, yakni, PP Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.

“Terkait adanya petisi penolakan perubahan nama Kota Caruban itu ya monggo-monggo saja, tapi yang jelas Pemerintah tidak pernah menghilangkan nama caruban dan jika kita menggunakan Mejayan itu bukan kemauan kita tapi kemauan aturan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, dari awal perpindahan pusat pemerintahan dari kota ke wilayah administrasi Kabupaten Madiun sudah menggunakan nama Caruban. Namun dalam proses finalisasi di Pemerintah Pusat tidak diperbolehkan  menggunakan kata Caruban oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), karena kata Caruban tidak ada titik koordinatnya.

Dan jika Pemerintah Kabupaten Madiun menghendaki terbitnya PP tentang perpindahan Ibu kota Kabupaten tersebut harus menggunakan nama Mejayan,
karena secara geografis ada titik koordinat, ada Desa dan ada Kecamatannya.

“Jadi itu bukan kehendak kita tapi kehendak aturan, dan nanti untuk mempertahankan caruban itu akan kita gunakan sebagai simbol atau nama, seperti terminal caruban di mejayan, RSUD Caruban di Mejayan. Jadi jangan salah persepsi dan dianggap menolak , itu memang aturan menghendaki seperti itu,” pungkasnya. (jum)