JATIMPOS.CO/BOJONEGORO - Pemkab Bojonegoro mensosialisakan tentang pengadaan barang atau jasa sebagaimana tertuang dalam Perpres No 16 tahun 2018.Acara tersebut digelar di Partnership Room Lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (5/12/2018).




Acara yang dihadiri oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, LKPP Republik Indonesia, dan seluruh OPD Kabupaten Bojonegoro ini, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pegawai dalam pengadaan barang dan jasa.

Drs Nur Sujito, MM, Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa menyampaikan bahwa perlu adanya sosialisasi Perpres nomor 16 tahun 2018 ini, karena dapat menambah pengetahuan bagi para pegawai.

Sehingga pegawai pengadaan barang dan jasa di setiap OPD bisa dapat menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Disamping itu pula sangat berguna untuk mengetahui apa yang baru dalam peraturan tersebut.

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan bahwa dengan adanya sosialisasi ini para pejabat pengadaan barang dan jasa bisa mengetahui aturan baru yang berlaku.

Sehingga dapat mengetahui mana yang dibolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Selain itu bisa untuk menambah pengetahuan kepada pejabat pengadaan barang dan jasa bagaimana prosedur yang benar dalam pengadaan barang dan jasa.

"Saat ini kita tengah memasuki era dunia yang bisa dikatakan tidak ada jarak dan segalanya menuntut untuk real time. Hal ini sejalan pula dengan tuntutan kepada aparatur pemerintah atau pejabat publik juga Senantiasa dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan bisa dipercaya," paparnya.

Bupati juga menekankan bahwa hal lain juga akan dituntut oleh publik. Selain aparat yang profesional dan terpercaya adalah masalah pencegahan korupsi khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.

"Dengan sosialisasi ini saya berharap dalam membuat laporan pengadaan barang dan jasa pemerintah kabupaten Bojonegoro kelak akan menjadi lebih baik, lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. (met)