JATIMPOS.CO/BOJONEGORO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, kembali melakukan penertiban terhadap APK (Alat Peraga Kampanye) yang menyalahi aturan.




Kegiatan penertiban yang ketiga kalinya itu dilakukan secara serentak di dalam kota Bojonegoro dan juga di wilayah kecamatan Se-Kabupaten Bojonegoro, Rabu (9/1/2019).

“Penertiban APK yang sudah berlangsung ketiga kalinya ini, dilakukan oleh Bawaslu sebagai bentuk ketegasan terhadap pelaksanaan undang-undang serta peraturan Pemilu yang ada,” ungkap Dian Widodo, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Komisioner Bawaslu Kabupaten Bojonegoro kepada awak media, usai melaksanakan kegiatan tersebut.

Ditambahkan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dalam pelaksanaan kampanye pileg dan pilpres 2019 di wilayah Kabupaten Bojonegoro ini.

Pihaknya menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Bojonegoro memang harus bersikap tegas dengan melakukan upaya persuasif.

Lebih lanjut, Dian katakan, penertiban periode ketiga ini, jumlah APK yang melanggar mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penertiban-penertiban periode sebelumnya.

“Periode sebelumnya ada 672 pelanggaran, untuk penertiban kali ini turun menjadi 405 APK yang diidentifikasi serta direkomendasikan oleh Bawaslu sebagai APK yang melanggar,” papar Dian.

Penertiban tersebut, mengacu pada ketentuan undang-undang nomer 7 tahun 2017, Peraturan KPU nomer 23 tahun 2018 maupun Peraturan Bupati nomer 31 tahun 2017.

Selain melakukan kegiatan penertiban, pihaknya juga melakukan inventarisir terhadap APK yang baru dipasang dan teridentifikasi melanggar.

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro bakal berkirim surat kepada Partai Politik yang mempunyai APK melanggar tersebut untuk menertibkan sendiri. Jika teguran itu tak diindahkan, maka akan dilakukan penertiban kembali untuk.

“Bawaslu Kabupaten Bojonegoro berharap kepada seluruh peserta Pemilu, Tim Sukses serta simpatisannya untuk bersama-sama mentaati peraturan yang berlaku demi kondusivitasnya suasana pesta demokrasi ini,” ujar Zaenuri Komisioner Bawaslu Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan. (met)