JATIMPOS.CO//KOTA MADIUN  Untuk mewadahi aspirasi dan kebutuhan masyarakat berupa usulan pembangunan baik fisik maupun non fisik, Pemerintah Kota Madiun mulai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kecamatan. 

Hasil dari Musrenbang tingkat kecamatan mulai dari Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman itu nanti akan dibawa ke Musrenbang tingkat Kota Madiun.  Musrenbang tersebut merupakan wujud nyata dari visi misi Pemerintah Kota Madiun di dalam mensejahterakan masyarakat yang nantinya akan disinkronisasikan terhadap visi misi Wali Kota Madiun terpilih.

Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto pun mengimbau kepada masyarakat yang hadir dalam Musrenbang untuk meningkatkan partisipasinya sekaligus terlibat dalam setiap pelaksanaan dalam pembangunan Kota Madiun. 

Wali Kota Madiun terpilih, Maidi sebagai narasumber dalam Musrenbang tingkat Kecamatan.

-----------------------------

“ Kegiatan seperti ini merupakan cara untuk mewadahi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang dimulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan hingga tingkat kecamatan, dan Musrenbang tahun 2019 ini nanti akan dipergunakan untuk perencanaan pembangunan tahun 2020 mendatang, " jelas Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto usai membuka Musrenbang tingkat Kecamatan Kartoharjo, Kamis (7/2/2019).

Wali Kota Madiun juga menegaskan terhadap masyarakat Kota Madiun untuk mengusulkan anggaran pembangunan sebanyak-banyaknya. Namun, usulan yang diberikan harus rasional, proporsional, dan sesuai substansi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

“ Untuk itu saya berharap agar bagi delegasi kelurahan untuk terus memperjuangkan dan memantau usulan ataupun program dalam kegiatan Musrenbang, baik di tingkat kecamatan atau di tingkat kota nantinya, " jelasnya.

Lebih lanjut dia katakan,  dengan adanya usulan prioritas masyarakat yang terakomodir tersebut, nantinya dapat ditindaklanjuti oleh OPD terkait agar dapat melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah disepakati bersama dalam Musrenbang.

Perencanaan pembangunan memang tak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Hal ini juga harus disesuaikan dengan skala prioritas tujuan pemerintah pusat. Sehingga, pembangunan di daerah dapat mendukung pembangunan secara nasional,  pungkasnya. (Adv/jum).