JATIMPOS.CO/KABUPATEN BLITAR - Sektor pajak penerangan jalan (PPJ) merupakan penyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Blitar.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar, Drs Ismuni, MM kepada jatimpos.co di ruang kerjanya, Kamis (14/3).



Menurut Ismuni, tingginya PAD dari sektor tersebut dikarenakan adanya kesadaran masyarakat yang taat membayar listrik. Dari pembayaran tagihan listrik tersebut Pemerintah Kabupaten Blitar mendapatkan 10%.

Ismuni melanjutkan, tahun 2019 ini pihaknya menargetkan hasil pajak penerangan jalan sebesar Rp 32 miliar. Sedangkan pajak daerah lainnya, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) ditargetkan Rp 28 miliar.

Selain itu, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, ditargetkan sebesar Rp 12,5 miliar.

"Dari tiga jenis pajak daerah tersebut, pajak penerangan jalan merupakan penyumbang terbesar," tandas Ismuni.

Ia menjelaskan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dan manfaat Pajak Penerangan Jalan. Perlu diketahui bahwa
pajak penerangan jalan (PPJ) merupakan pajak yang dibayar oleh masyarakat selaku pengguna listrik.

Saat membayar tagihan rekening listrik maupun saat pembelian token pulsa listrik,
pajak ini dipungut oleh PT PLN, kemudian disetorkan ke Pemerintah Kabupaten Blitar dan nenjadi salah satu pendapatan asli daerah (PAD).

Secara khusus masyarakat di Kabupaten Blitar selaku pembayar PPJ umumnya tidak mengetahui peran serta mereka dalam pajak penerangan jalan.

Nilai PPJ yang wajib dibayarkan tertera pada nota pembayaran tagihan rekening listrik. Berbeda halnya untuk pembelian pulsa listrik (token) di bank ataupun loket loket pembelian resmi lainya, nilai PPJ akan terlihat jelas dari nota pembeliannya.

PLN selaku pemungut PPJ atas dasar perjanjian kerjasama yang telah disepakati dengan pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan tarif sebesar 10 persen untuk PPJ sesuai yang telah diatur dalam Undang Undang. (sk)