JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN – Ketua MUI Kabupaten Madiun dan Ketua FKUB Kabupaten Madiun beserta sejumlah Tokoh Agama di Kabupaten Madiun sepakat menolak aksi people power dan tindakan inskontitusional yang mengarah ke tindakan untuk menggulingkan pemerintah sah terutama pasca Pemilu 2019.



Ketua MUI Kabupaten Madiun, KH Muhammad Shodiq mengatakan pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Madiun telah usai dan berjalan lancar serta damai. Kini semua pihak harus bersabar menunggu hasil dari penghitungan akhir di tingkat KPU RI pada 22 Mei 2019.

“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut bersyukur atas terselenggaranya Pemilu 17 April 2019, dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun agar menjaga kesatuan dan persatuan pasca Pemilu serentak 2019 ini,“ imbaunya.

Selain itu, Ketua MUI Kabupaten Madiun juga mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik TNI, Polri, KPU, Bawaslu dan semua unsur pelaksana Pemilu 2019 yang telah melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Yang tak kalah penting kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun yang telah menggunakan hak pilihnya sehingga Pemilu berjalan aman, tertib, dan lancar.

Lebih lanjut dia katakan, jika dalam proses penghitungan  suara ditemukan hal-hal yang tidak sesuai aturan, ketidakadilan, ataupun kecurangan, hendaknya dikritik dengan tindakan sesuai hukum dan bukan ajakan untuk melakukan gerakan sosial yang mengarah ke makar.

“Marilah kita kawal proses penghitungan suara pemilu dengan cara yang baik. Kita harus bertindak sesuai konstitusi. Jika ada kecurangan dan ketidakadilan dalam proses penghitungan suara, laporkan dengan menggunakan jalur hukum yang telah tersedia. Kita harus bertindak sesuai hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Hukum harus menjadi panglimanya,“ kata Sodiq.

Hal senada diungkapkan Ketua FKUB Kabupten Madiun, KH. Mukaromaini Ikhsan. Mewakili pengurus FKUB yang lain, dirinya mengucapkan terimakasih, kepada seluruh pihak sehingga pemilu 2019 di wilayah Kabupaten Madiun berjalan baik dan damai.

FKUB mengimbau kepada masyarakat yang merasa dirugikan atau dicurangi dapat menempuh halur hukum. Sebab, sesuai dengan undang-undang, sengketa pemilu sudah ada jalurnya, yakni bisa melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami menolak cara-cara yang inkonstitusional dalam pelaksanaan pemilu 2019. Kami mengajak masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun untuk menjaga persatuan dan kesatuan kembali, guna menyongsong NKRI yang tentram dan damai,“ pungkasnya. (jum)