JATIMPOS.CO/KOTA MADIUN - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Madiun menggelar Forum Koordinasi Kehumasan ( Forkohumas ) dan Jumpa Pers di Ballroom Bima Hotel Aston Madiun, Rabu (11/9/2019).

Kepala Diskominfo Kota Madiun, Subakri mengatakan, tujuan diadakannya kegiatan ini diantaranya dalam rangka sinergitas antara Pemerintah Kota Madiun, aparat penegak hukum dan masyarakat serta Insan Pers dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa menuju masyarakat sejahtera.

" Forkohumas kali ini mengambil tema sosialisasi bantuan sarana pendidikan bagi siswa dalam rangka mendukung terwujudnya Panca Karya Madiun Kota Pintar , dan kegiatan ini diikuti sekitar 300 orang peserta, " jelasnya.

Dari 300 orang peserta itu, diantaramya dari anggota DPRD Kota Madiun, Polres Madiun Kota, Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Kepala OPD, Direktur BUMD, Camat, Lurah, Dewan Pendidikan Kota Madiun, Kepala Sekolah dan Ketua Komite SDN dan SMPN se - Kota Madiun serta para Wartawan dan undangan lainnya.

Sedangkan narasumber yang hadir diantaranya, Wali Kota Madiun dan dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Sementara itu, Wali Kota Madiun, Maidi mengatakan, sesuai dengan visi misi MaDa membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa menuju masyarakat sejahtera perlu adanya keterbukaan.

Hal itu, menurutnya sesuai dengan yang ada di dalam programnya Pendekar yang dimiliki Panca Karya. Yaitu Pintar, Melayani, Membangun, Peduli dan Terbuka.

" Dimana dalam Panca Karya ini ada terkait dengan keterbukaan, " jelasnya.

Sementara itu, sesuai dengan tema Forkohumas kali ini, menurut Wali Kota Madiun pagunya terkait pengadaan laptop untuk anak SD dan SMP di tahun 2020.

" Anggarannya sudah masuk. Tapi dalam pelaksanaannya kita harus terbuka, tatkala tidak ada keterbukaan maka akan timbul prasangka - prasangka negatif dan hal itu akan berdampak pada Pemerintahan yang tidak bagus, " ungkapnya.

Lebih lanjut dia katakan, terkait dengan pengadaan laptop untuk anak SD dan SMP di tahun 2020 tersebut, pihaknya akan menekankan keterbukaan. Menurutnya, tatkala sudah terbuka apa adanya dan mekanisme sudah betul secara hukum, maka segala masalah akan bisa dilalui bersama.

" Kalau masalah ini sudah kita lewati, kita tidak akan melanggar hukum, kita akan aman dan tenang, " ucapnya.

Wali Kota Madiun menambahkan, terkait semua pengadaan yang ada di Kota Madiun terutama di dunia pendidikan maupun para pelaku pendidikan, di imbau tidak usah khawatir.

" Karena, semua akan saya cover dari awal dengan mekanisme yang benar, inilah awal dari Pemerintahan MaDa saya minta saran dan pendapat masyarakat sebagai pelakunya, " pungkasnya. (jum).