JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau proses pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kantor Pos Nglames, Kabupaten Madiun, Jumat (17/7/2020).

Dalam kunjungannya, Menko PMK didampingi Kepala Kantor Pos Regional 7 Jatim Arifin Muchlis, Bupati Madiun Ahmad Dawami, Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto, Kapolres Madiun AKBP Eddwi Kurniyanto dan Dandim 0803/Madiun Letkol Czi Nur Alam Sucipto serta OPD terkait.

Pada kunjungan ini, Menko PMK menyerahkan secara simbolis BST tahun 2020 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menko PMK, Muhadjir Effendy mengatakan, untuk pendistribusian BST di wilayah Kabupaten Madiun sudah jalan cukup baik. Namun, dari total KPM yang sudah ada sebelumnya mengalami penambahan dari warga yang belum tercatat.

" Ini memang sesuai dengan perintah Presiden pada waktu pembagian BST, Presiden Jokowi menyampaikan agar dibagikan dulu, jangan nunggu datanya rapi, karena kalau nunggu data rapi orangnya sudah kelaparan, " ucap Muhadjir Effendy.

Menurutnya, data susulan penerima BST di Kabupaten Madiun ada sekitar 6.262 KPM atau warga miskin baru yang mendapatkan BST. Mereka akan mendapatkan bantuan uang tunai, tak hanya Rp 600 ribu. Tapi, langsung menerima sebesar Rp 1.8 juta atau tiga bulan pendistribusian BST yang belum diterima.

" Di sini sudah dilaksanakan. Jadi yang menerima sekarang ini adalah data susulan, yang sebelumnya belum tercatat. Padahal, dia berhak untuk mendapatkannya. Karena itu, tadi mereka dapat dobel, jadi tidak hanya Rp 600 ribu, tapi sekaligus Rp 1.8 juta, " jelas pria kelahiran Kabupaten Madiun ini kepada jatimpos.co.

Selain data susulan, menurutnya juga ada yang dikeluarkan dari data penerima BST, karena dianggap mampu. Namun, bagi warga yang seharusnya tidak menerima BST tapi terlanjur menerima dan sudah dikeluarkan, mereka tidak harus mengembalikan uang dari BST yang sudah diterima.

" Jadi itu cara kita untuk mengatasinya, data yang ini memang baru, bukan dari DTKS. Tapi data diambil langsung dari warga melalui RT, RW dan musyawarah desa, " katanya.

Muhadjir Effendy juga menjelaskan hingga saat ini untuk penyaluran BST sesuai data nasional sudah mencapai 85 persen. Sementara untuk Jawa Timur, menurutnya relatif sudah cukup baik, karena daerah - daerah yang sulit dijangkau sudah bisa diatasi oleh PT Pos Indonesia.

" Saya datang langsung ke Kabupaten Madiun ini untuk mengontrol, mengkoordinasi, mensinkronkan dan mengendalikan, dan untuk Kabupaten Madiun sudah berjalan cukup baik, " pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Regional 7 Jatim, Arifin Muchlis menjelaskan, dari alokasi 1.214.000 penerima BST, saat ini sudah tersalur hampir 96 persen. Bahkan penyaluran BST tahap 3  sudah hampir 100 persen, sisanya masih proses dan dipastikan minggu ini selesai.

" Kecuali mungkin ada beberapa yang penerimanya meninggal atau dia pindah dan kategori sudah mampu, ini yang biasanya di verifikasi oleh pihak Dinas Sosial termasuk data yang tidak bisa tersalurkan. Kemudian, semuanya kita laporkan ke Kemensos Pusat, " jelasnya.

Sementara terkait pengawasan, PT Pos Indonesia menurutnya, hanya sebagai penyalur atau juru bayar. Semua data sumbernya dari Dinas Sosial, kemudian dikirimkan ke Kemensos. Selanjutnya, Kemensos berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia untuk membayarkan sesuai data yang diserahkan.

" Kemudian setelah dibayarkan kita memberikan laporan - laporan, bisa melalui web aplikasi Bansos Pos, jadi setiap hari data bisa terdeteksi berapa yang sudah disalurkan atau dibayarkan, " pungkasnya. (jum).


TERPOPULER