JATIMPOS.CO//JAKARTA- Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Arif Yahya menyambut baik rencana gelaran Hari Pers Nasional tahun 2019. Gelaran kali ini, memilih Jawa Timur sebagai tuan rumah.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Arif saat menerima kunjungan delegasi panitia HPN 2019 di Ruang Kerja Menteri Pariwisata, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (12/12).

Penanggungjawab HPN 2019, Margiono menjelaskan acara kali ini mengangkat tema "Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital". Margiono dalam pertemuan tersebut didampingi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Atal S Depari.

"Sesuai arahan Gubernur Jawa Timur, Pakde Karwo yang memang lagi menata digitalisasi ekonomi. Nantinya, sentra-sentra ekonomi UMKM akan disentuh dengan teknologi  digital," ujar Margiono.

Mendapat penjelasan tersebut, Menteri Arif pun menyambut baik. Menurutnya, sektor ekonomi kerakyatan adalah penopang utama dari ramainya wisata.

Dia sebutkan juga banyak potensi wisata tersebar di Jawa Timur. Wisata ini bahkan beberapa diantaranya sudah dikenal publik.

"Banyak wisata populer di Jawa Timur, yang dekat itu ada Jawa Timur Park di Malang, kalau yang agak jauh kan ada Banyuwangi," ungkapnya.

Margiono pun menambahkan bahwa acara HPN 2019 juga akan memberikan tamasya kepada seluruh peserta yang tidak lain adalah wartawan dari Sabang hingga Merauke.

Hal ini pun kembali diapresiasi Menteri Arif. Dia berharap tamasya wartawan di HPN 2019 dapat membantu mengeksplorasi dan mengenalkan potensi wisata Jawa Timur. "Nanti bisa  kita laksanakan, itu bagus karena kan yang hadir adalah wartawan jadi kita buat semacam film trip wisata," demikian Menteri Arif. (ist)

 

JATIMPOS.CO//MALANG- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dikembangkan di Singosari Kabupaten Malang bakal dikemas secara khusus berbeda dengan daerah lain khsusunya Batu dan Malang Raya. Bentuk pengembangannya merupakan komplementer yang ada di Batu dan Malang, bukan sebuah persaingan. 

“KEK Singosari akan mengintegrasikan potensi destinasi wisata di Malang Raya, baik di Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu,” kata Pengelola KEK Singhasari Malang Kriswidyat Praswanto, ST MM, Sabtu (7/12).

“Disini ada peninggalan kerajaan Singosari. Kerajaan ini sudah dikenal masyarakat dan menjadi daya tarik untuk dipelajari dan dikunjungi. Karena itu perlu dikemas secara khusus supaya lebih menarik untuk dipelajari, yaitu dengan digital,” paparnya.

Kriswidyat Praswanto, ST MM yang juga GM PT Intelegensia Grahatama ini menguraikan, KEK Singosari akan mengintegrasikan sistem Culture and Heritage, karena menjadi pusat kerajaan Singhasari (Singosari) pada abad ke-13.

“Generasi muda saat ini yang erat dengan digital teknologi, sehingga kita kembangkan disini supaya lebih menarik minat generasi muda,” katanya. Berbagai atraksi atau pertunjukan nantinya diintegrasikan dengan digital milenial. 

Kawasan ini diproyeksikan mulai dibangun tahun depan seiring dengan turunnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang kawasan tersebut. Tahap awal akan dikerjakan pembangunan beberapa hotel, komersial area, dan creative zone.  Pengerjaannya diperkirakan menelan investasi Rp 3 triliun hingga Rp 5 triliun yang sumber pendanaan sebagian dari dana perusahaan dan sebagian lagi dari perbankan.

Pengerjaan fasilitas tersebut, diperkirakan membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun. Pengerjaan itu dikebut karena pemerintah menginginkan agar dalam tempo 3 tahun realisasi pengerjaan fasilitas sudah terlihat dan dapat diresmikan.

Beberapa hotel yang dibangun nantinya menyediakan 800 hingga 1.000 kamar. Tidak seperti hotel-hotel pada umumnya, hotel tersebut didisain untuk pengembangan teknologi digital serta mendukung revolusi 4.0.

“Izin Lokasi KEK diberikan pada PT Intelegensia Grahatama. Kami menyiapkan lahan seluas 283,1 ha yang berada di tiga desa, yakni, Desa Purwoasri, Desa Langlang dan Desa Klampok,” ujarnya.

Jika KEK Singosari berjalan, dengan tingkat investasi yang tinggi ini, diharapkan mendongkrak pada pendapatan pajaknya. Dalam jangka 20 tahun, diprediksikan manfaat pajak yang diberikan lebih tinggi Rp 4,24 triliun dibandingkan jika tidak ada KEK. (yon)

 

JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Madiun berencana menjadikan sentra industri Brem di Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun sebagai Kampung Wisata Brem.

JATIMPOS.CO//SURABAYA- Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI Tahun 2018, pasien penderita HIV/AIDS, Provinsi Jawa Timur menduduki peringat I (Pertama) di Indonesia dengan jumlah pasien 67.658 orang.

Demikian dikemukakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim, Sinarto, S.Kar, MM pada acara Pelatihan Bahaya HIV/AIDS dan NAPZA Bagi Komunitas Pariwisata di Jawa Timur Tahun 2018 bertempat di Hotel Great Diponegoro, Surabaya, Selasa (4/12).

Peserta Pelatihan dari Duta Wisata Raka-Raki Jatim foto bersama. Nomor 7 dari kiri depan  Kabid Industri Pariwisata Disbudpar Jatim, Suriaman, SH.MSi.
-----------------------
Sedangkan penyalahguna narkota, Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat kedua nasional. “Menurut Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur penyalahguna narkotika di Jawa Timur tahun 2018 menduduki peringkat kedua di Indonesia setelah Jawa Barat sebanyak 492,157 orang. Jenis narkoba yang paling sering diedarkan di Indonesia adalah shabu, ganja, dan ekstasi,” kata Kadisbudpar dalam amanat yang disampaikan Kabid Industri Pariwisata Disbudpar Jatim, Suriaman, SH.MSi.

Penderita HIV/AIDS di Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup siginifikan sehingga Dinas Kesehatan Provinsi JAwa Timur membuka pelayanan melalui Puskesmas di 6 (enam) Kabupaten yaitu : Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Trenggalek, Madiun dan Pacitan.

“Oleh karena itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur melalui kegiatan ini berharap kepada peserta untuk ikut serta mensukseskan pemberantasan HIV/AID dan NAPZA dengan cara membekali diri dengan pengetahuan tentang bahaya HIV/AIDS dan NAPZA sehingga nantinya dapat mensosialisasikannya kepada semua elemen masyarakat dan stakeholder Pariwisata lainnya,” ujarnya.

HIV/AIDS dan NAPZA merupakan suatu kasus yang saling berkaitan. Dan Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang hampir menyamai Ibukota Jakarta menjadi lokasi strategis bagi sindikat narkoba Internasional untuk meluaskan pangsa pasarnya.

Dengan berkembangnya zaman maka makin banyak berkembang pula jenis-jenis narkotika/NAPZA yang dijumpai dipasaran dengan segala bentuk dan rasa yang sudah tentu sangat meresahkan bagi kita, dan sangat berbahaya bagi generasi muda yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap segala hal yang baru.

“Oleh karena itu melalui kegiatan ini saya berharap kita dapat bersama-sama bergandeng tangan untuk bersinergi dalam menekan laju perkembangan jumlah HIV/AIDS dan pencegahan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif),” ujarnya.

Duta Wisata
Pelatihan Bahaya HIV/AIDS dan NAPZA Bagi Komunitas Pariwisata di Jawa Timur Tahun 2018 yang berlangsung di Hotel Great Diponegoro, Surabaya, Selasa (4/12) diikuti  sejumlah 100 ( seratus ) orang terdiri : Duta Wisata Raka Riki Jawa Timur, Anggota Hiperhu, HPI Jawa Timur Saka Pariwisata.

Sedangkan materi pembekalan diantaranya : Metode Pencegahan Dalam Upaya Pemberantasan Penyalagunaan  Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN ) dari Badan Narkoba Nasional Prov Jawa Timur. Program Rehabilitasi Pencandu Narkoba Bagi Generasi Pariwisata oleh Badan Narkoba Nasional Prov.Jatim.

Proses Penanggulangan kasus Narkoba yang terjadi pada kegitan rekreasi dan hiburan oleh Ditserse Polda Jatim. Obat-obatan HIV /AIDS dan perkembangannya di era sekarang, oleh Dokter RSU Dr.Soetomo Surabaya. Dan  Testimuni ODHA oleh ODHA.

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk membekali pengetahuan bagi para pelaku dan Stakeholder Industri Pariwisata tentang bahaya penyalagunaan Napza ( Narkotika dan zat adiktif ) serta HAIV/AIDS,” ujar Ketua Panitia Suriaman, SH.MSi yang juga Kabid Industri Pariwisata Disbudpar Jatim.

Selain itu untuk menindaklanjuti intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018  tentang pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan potensi masyrakat pada kawasan rawan dan rentan norkotika dan prekursor narkotika.

“Dan membekali komunitas Pariwisata Jawa Timur tentang pengetahuan dalam hal HIV /AIDS dan Napza, agar mereka dapat mensosialisasikan kepada masyarakat terutama anggota komunitas pariwisata lainya. Serta mencegah penyebarab kasus HIV/AIDS dan Napza di Jawa Timur terutama bagi generasi muda Jawa Timur,” ujarnya. (nam)

JATIMPOS.CO//MALANG- Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang mempunyai bukti materiil cagar budaya. Adanya kehidupan mulai jaman prasejarah hingga masa Islam bahkan kolonial, dari data Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur hingga Bulan Juni 2018 kita mempunyai : Benda cagar budaya sebanyak 5723 (Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga) benda.

Demikian dikemukakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar Jatim) Sinarto, S.Kar, MM pada kegiatan Sosialisasi Pencatatan dan Penanganan Temuan Objek Yang Diduga Cagar Budaya di Solaris Hotel Malang (26/11)

Selain itu kata Kadisbudpar Jatim, di Provinsi Jatim terdapat Bangunan cagar budaya sebanyak 383 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga) bangunan. Struktur cagar budaya sebanyak 381 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu) struktur.

“Situs cagar budaya sebanyak 294 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat) situs. Dan Kawasan cagara budaya sebanyak 5 (Lima) kawasan,” ujarnya. Belum ditambahkan dengan benda yang berada di museum dan munculnya laporan adanya temuan objek diduga cagar budaya. Tentu saja hal tersebut membutuhkan penanganan yang tidak mudah.

Pencatatan dan Pendataan

Tindakan pencatatan dan pendataan terhadap objek menurut Kadisbudpar Jatim merupakan langkah awal dari suatu tahapan pendaftaran yang dapat dilakukan di mana saja baik di Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat.

“Pencatatan dan penanganan terhadap obyek seperti: Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan yang sekiranya dapat diusulkan pemberian status berupa penetapan berdasarkan rekomendasi dari sebuah tim yang disebut Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Setelah penetapan sebagai cagar budaya selanjutnya data dimasukkan dalam register nasional cagar budaya,” ujarnya.

“Dengan masuk dan telah terdaftarnya cagar budaya tersebut maka upaya pelestarian dan pelindungan telah terlaksana karena telah ada payung hukum yang menaungi dan melindungi,” tambah Sinarto, S.Kar, MM

Para pemerhati dan pegiat cagar budaya dari Kabupaten dan Kota se Jawa Timur mengikuti kegiatan sosialisasi pencatatan dan penanganan temuan objek yang diduga cagar budaya tahun 2018. Mereka berjumlah sebanyak 100 (seratus) orang.

Kegiatan dilaksanakan Hari Senin s/d Rabu (26 s/d 28 November 2018) di Hotel Ollino Garden Kota Malang. Nara sumber kegiatan ini diantaranya dari : Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Surabaya.Dan dari Universitas Negeri Malang.

Kepala Bidang Cagar Budaya dan Sejarah Disbudpar Jatim Dra Endang Prasanti MM selaku Ketua Penyelenggara mengemukakan, maksud dan tujuan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pencatatan dan Penanganan Temuan Objek Yang Diduga Cagar Budaya Tahun 2018, adalah sebagai bentuk tindakan dalam upaya melakukan pelindungan terhadap objek yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya.

“Juga untuk membangkitkan rasa kepedulian terhadap benda warisan budaya. Untuk memberikan pemahaman terhadap arti penting suatu tinggalan budaya dan manfaatnya bagi masyarakat sekitarnya. Dan Meningkatkan pengetahuan terkait tindakan, penanganan dan perlakuan terhadap objek yang diduga cagar budaya,” ujarnya.(nam)