JATIMPOS.CO//SURABAYA - Profesor Richardus Eko Indrajit dikenal sebagai pakar teknologi, akademisi, sekaligus penulis puluhan buku dan ratusan modul jurnal ilmiah. Karya yang telah dihasilkannya itu, kini telah banyak dipublikasikan di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan, karya dia juga banyak digunakan sebagai rujukan informasi di kalangan akademik. Namun, dalam menghasilkan ratusan karya itu, tidak lepas atas dorongan dan motivasi dari berbagai pihak, baik orang tua, keluarga, para guru, maupun kalangan akademisi.

Pria yang juga menjabat sebagai Chairman of PGRI Smart Learning and Character Center ini mengaku, ingin memberikan karya-karya ilmiahnya kepada Wali Kota Risma sebagai bentuk penghargaan dan ungkapan terima kasih. Terlebih, ia menilai, bahwa sosok Wali Kota Risma adalah seorang guru yang banyak berjasa dalam kehidupannya. ”Bu Risma itu saya anggap sebagai guru kehidupan saya. Jadi saya memberikan semacam hadiah penghargaan, terima kasih karena sudah mau menjadi guru saya di usia saya yang (memasuki) 50 tahun ini,” katanya.

Selain aktif sebagai pakar teknologi informasi, Prof Richard juga menjadi akademisi di beberapa universitas terkemuka di Indonesia. Diantaranya, Universitas Indonesia, Curtin University of Technology, Universitas Trisakti, Edith Cowan University, dan IPMI-Monash University. Ia berharap bahwa karya-karya yang telah dihasilkan dapat mendukung untuk kemajuan pendidikan di Surabaya. “Selama saya hidup, saya membuat ratusan artikel, buku-buku, itu semua saya buka untuk publik. Tadi soft copy nya saya kasih ke ibu (Bu Risma), siapa tahu bisa dipakai di perpustakaan Surabaya, bisa dinikmati banyak orang,” ungkap dia.

Sementara itu, Wali Kota Risma pun menyambut baik kedatangan Prof. Richard di ruang kerjanya. Selama satu jam lebih, ia berbincang-bincang banyak mengenai transformasi Kota Surabaya. Bahkan, dalam pertemuan itu, Wali Kota Risma bersyukur bisa mendapat karya-karya dari salah satu pakar teknologi terkemuka di Indonesia. “Terima kasih banyak Prof, mimpi apa saya semalam dapat penghargaan ini,” ujar Wali Kota Risma kepada Prof. Richard.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Risma juga menyampaikan bahwa masalah pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah. Namun, seorang kepala daerah juga harus concern terhadap kualitas pendidikan di wilayahnya. Karena itu, selama ini wali kota dua periode itu, dikenal sangat concern terhadap perkembangan pendidikan anak-anak Surabaya. “Sudah menjadi kewajiban saya, karena saya juga menjadi ibu (orang tua) bagi anak-anak Surabaya,” pungkas Wali Kota Risma. (fred)

 

JATIMPOS.CO//SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masih berharap agar diberi kewenangan penuh dan dipercaya kembali mengelola SMA/SMK. Keinginan itu akhirnya disampaikan saat bertemu dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Khofifah Indar Parawansa di Rumah Makan Ria Galeria Jalan Bangka, Surabaya. 

Wali Kota Risma – sapaan lekatnya mengatakan sejak beralihnya wewenang pengelolaan SMA/SMK dari Pemkot Surabaya ke Pemprov Jatim, ia mengaku telah menempuh banyak upaya, agar sekolah bisa tetap gratis. Bahkan, ia sudah melakukan konsultasi ke berbagai pihak, hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, berdasarkan surat dari Kemendagri menyebutkan bahwa pengelolaan itu bisa dilakukan, tapi harus dibarengi kewenangan dengan pelimpahan.

“Memang kewenangan itu ada di Gubernur. Nah, Gubernur itu tinggal policy nya (kebijakan) seperti apa. Karena undang-undangnya sudah disebutkan bahwa pendidikan untuk SMA/SMK di (kelola) Provinsi. Jadi yang bisa adalah dilakukan penyerahan (kewenangan pengelolaan),” kata dia saat ditemui di ruang kerjanya Balai Kota, Senin, (11/02/19).

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini berharap dengan pertemuan yang dilakukannya bersama Gubernur Jatim terpilih Khofifah, bisa menyetujui permintaan pemindahan wewenang pengelolaan tersebut. Sehingga, ke depan sekolah SMA/SMK di Surabaya bisa digratiskan. Tapi, hal ini masih dalam wacana, sehingga ke depan pihaknya akan kembali menggadakan pertemuan serupa.

“Ibuknya (Khofifah) setelah pelantikan, minta tim kita akan bicara lagi (pertemuan) dengan timnya sana. Mudah-mudahan nanti banyak anak (SMA/SMK) yang tertolong,” ujarnya.

Wali Kota Risma menyampaikan jika pihak Pemprov Jatim akhirnya melimpahkan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Pemkot Surabaya, ia mengaku akan menyiapkan masalah pendanaan. Bahkan, wali kota kelahiran Kediri ini optimis, jika pihaknya mampu mengatasi masalah terkait pendanaan tersebut. Menurutnya, jika kewenangan pengelolaan SMA/SMK dialihkan ke pemkot, setidaknya pihaknya harus menyiapkan pendanaan sekitar Rp 600 miliar.

“Karena kita bukan hanya Bopda (Bantuan Operasional Daerah). Kalau Bopda itu sekitar Rp 200 miliar, untuk SMA/SMK negeri swasta. Tapi kan kita bangunnya bukan hanya Bopda, kita juga ngasih untuk bangun sarana fisik. Swasta kan juga kita kasih, untuk pembangunan fisik, peralatan laboratorium dan sebagainya. Kita harus siapkan itu untuk SMA/SMK, kalau itu dilimpahkan,” kata Risma penuh harapan. (fred)

JATIMPOS.CO//MALANG- LOW BACK PAIN atau nyeri pinggang bisa dialami siapa saja. Utamanya orang-orang yang banyak duduk, aktivitas tak banyak gerak, dan sering mengangkat barang berat. 

Hal itulah yang mendorong Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melalui mahasiswa praktikum program studi Fisioterapi Fakultas Kesehatan, Sabtu (9/2), membekali para WBP melakukan penanganan mandiri nyeri pinggang. 

Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Malang, setidaknya memiliki 35 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengalami nyeri pinggang. Sedangkan di sini belum tersedia tenaga ahli Fisioterapi.

Wofi Toyyibatul Chusna, salah seorang praktikan menyebut bahwa nyeri pinggang yang dialami WBP disebabkan aktivitas hidup yang sehari-harinya mengerjakan hal-hal berat. Hal inipun diamini oleh Fenny salah satu WBP.

“Banyak WBP disini mengeluh sakit pinggang. Sepertinya karena aktivitas yang dilakukan cukup berat seperti mengangkat barang, galon air, dan ditambah dengan faktor usia,” ungkap Fenny.

“Saya harap program ini dapat berlanjut dalam bentuk kerjasama antara Lapas dengan kampus UMM,” terangnya. Dalam eksekusinya, para praktikan bekerjasama dengan salah satu komunitas kesehatan, Sportphysio UMM. 

Ali Multazam, S.Ft. M.Sc, salah satu yang menggawangi Sportphysio UMM menyatakan bahwa agenda tersebut diharapkan membawa dampak positif bagi WBP Juga, menjadi momen memfamiliarkan profesi fisioterapi kepada masyarakat. 

"Sebenarnya fisioterepi dibutuhkan oleh masyarakat. Karena fisioterapi berbicara fungsi dan gerak serta bagaimana menjaga raga agar tetap terjaga," jelas pria yang akrab disapa Azam tersebut.(Yon/hms)

 

JATIMPOS.CO/JOMBANG - Razia yang dilakukan Satpol PP Jombang kepada pelajar yang membolos di jam sekolah, Rabu (6/2/2019) berhasil mengamankan belasan siswa. Ironisnya, dalam razia bersama itu ditemukan video porno pada ponsel salah satu siswa.

JATIMPOS.CO//MOJOKERTO- Jelang Pelaksanaan  Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Ujian Sekolah Berbasis Komputer (USBK) dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun  2019 mendatang. DPRD Kota Mojokerto Selenggarakan  Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Pendidikan Kota Mojokerto  Senin ( 4/2/2019 ) di Ruang Rapat DPRD Kota Mojokerto.

Dalam Kesempatan itu kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Amin Wachid  mengatakan, pihaknya sudah siap menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer , Pelaksanaan UNBK tingkat SD dilaksanakan 22 sampai dengan 24 April 2019, sedangkan, tingkat SMP UNBK dilaksanakan tanggal 22 sampai dengan 25 April 2019.  Langkah untuk mensukseskan Pelaksanaan UNBK, Kami  Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan PLN  hindari terjadinya Listrik Padam,  psikologis  siswa  kami bangun agar siap hadapi  UNBK dan USBK dengan  dilakukan seringnya Try out.  

PPDB  tahun ini berdasarkan Zonasi  berdasarkan KK tempat tinggal bukan berdasarkan asal sekolah  dan Sistem Zonasi siswa nantinya punya pilihan 3 sekolah yang dikehendaki misal,  siswa bisa mendaftar SMPN 1, SMPN 9 dan  SMPN 5 ,”  Sistem Zonasi PPDB sama dengan Tahun Kemarin  berdasarkan KK tempat tinggal,  masuknya melalui jalur Akademik dan Non akademik termasuk  prestasi, Dengan Zonasi  siswa bisa mendaftar sekolah yang dianggap favorit dengan tiga pilihan,  satu pilihan gak diterima yang bisa diterima di sekolah pilihan berikutnya, “ jelas Amin , 

Masih Kata Amin Wakhid  dalam RDP ia menguraikan beberapa gangguan pelaksanaan UNBK  misalkan Listrik padam, adanya serangan Hacker, pelaksanaan tertunda yang  disebabkan, siswa sakit, siswa harus dalam Lapas,  sistem komputerisasi. “ Semua gangguan pelksanaan UNBK dan USBK  sudah kami antisipasi  dengan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait,”  urai  Amin 

Amin menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya  berencana lakukan mutasi/ perputaran Kasek mulai TK, SD SMP, penyegaran  agar  para kepala sekolah bisa merasakan tempat sekolah yang berbeda – beda, “ Dalam waktu dekat  saya akan lakukan perputaran Kasek -  Kasek  di Kota Mojokerto mulai TK sampai SMP, dan yang melakukan SK Mutasi  kewenangan pimpinan dalam hal ini Walikota  Mojokerto , “ Ungkap Amin  

Ditempat yang sama Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Sunardi menjelaskan di hadapan para wakil Rakyat  terkait  sekolah  di Kota Mojokerto yang bisa menampung siswa berkebutuhan Khusus ( Inklusi ), untuk tingkat SD sekolah yang menampung siswa berkebutuhan Khusus ( inklusi ) yaitu    SDN Wates II, SDN Mentikan I  sedangkan tingkat SMP yaitu SMPN 8 ,  syarat masuk  siswa harus ada rekomendasi dari Psikolog , sejauh mana tingkat kenormalannya, “  Sekolah di Kota Mojokerto juga bisa menampung siswa berkebutuhan Khusus yakni SDN Wates II, SDN Mentikan I dan SMPN 8, kalau siswanya tingkat normalnya menurut psikolog tidak memungkinkan diterima di sekolah inklusi ya sebaiknya orang tua siswa menyekolahkan di di sekolah di SLB,” terang nardi    

Nardi Juga menambahkan, Sekolah di Kota Mojokerto  Kelas Olahraga  masing – masing sekolah hanya ada satu kelas Olahraga  dan pagunya hanya 32 siswa , Olahraga meliputi,  Sepak bola, Baskeket, Pencaksilat sesuai dangan sarana sekolah yang mendukung. “ Berdasarkan RAKORNAS tahun ini tidak boleh menambah Rombel  ( rombongan Belajar )  solusinya ya menghidupkan, memajukan sekolah swasta agar bisa sama  meningkatkan mutu pendidikan, mencerdaskan bangsa ,” pungkas Nardi yang juga menjawab pertanyaan dari Anggota Dewan, 

Cholid Firdaus Politis PKS dalam kesempatan tersebut memberi masukan  pada dinas Pendidikan terkait   sistem  Zonasi PPDB  . Pemerataan Siswa  Harus diikuti dengan Kualitas Guru, dan Sarana Prasarana Sekolah yang memadai selain itu  mengharapkan Dinas pendidikan  untuk Memperkuat Sosialisasi PPDB ke masyarakat bila Perwalikota sudah ada. 

Ketua DPRD Kota Mojokerto Febryana Meldawati dalam menyikapi tentang PPDB  Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2019 model zonasi  tujuan pengaturan Zonasi adalah Meniadakan sekolah yang kategori favorit , “ Semua sekolah di Kota Mojokerto adalah sama baik  dan semoga sarana prasarana sekolah yang ada di Kota Mojokerto sudah sangat  menunjang “ (din )