JATIMPOS.CO//BOJONEGORO-Bupati Bojoegoro, DR,. HJ. Anna Mu'awanah, menginstruksikan kepada jajaran SKPDnya terkait bantuan hibah dan bantuan sosial kepada lembaga pendidikan swasta agar merapikan sistem dan tata cara pengelolaan keuangan secara komputerisasi, sehingga jika terjadi kesalah ketik lembaga, lokasi, dan sebagainya akan terdeteksi.

Sabtu pagi, (29/12/2018) bertempat di Ruang Angling Dharma Pemerintah Kabupaten Bojonegoro digelar Acara Rapat Penjelasan Terkait Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Lembaga Pendidikan Swasta Tahun 2018.

Acara yang dihadiri oleh Bupati Bojonegoro DR. Hj. Anna Mu’awanah, Wakil Bupati Bojonegoro Drs. Budi Irawanto, Kepala Dinas Pendidikan Drs. Hanafi, MM,  Kepala BPKAD, Drs. Ibnoe Soeyuti, MM, Kepala Bagian Hukum Faisol Ahmadi, SH, Kabag Humas dan Protokol Heru Sugiharto, SE. MM dan perwakilan dari Kemenag Bojonegoro.

Acara tersebut juga dihadiri lembaga pendidikan swasta seperti PAUD, RA, MADIN, Tingkat SLTP dan SLTA sebagai penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tersebut.

Bupati Bojonegoro DR. Hj. Anna Mu’awanah menyatakan dalam mekanisme ketatanegaraan guna mewujudkan iklim pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam undang-undang,

"Tujuan acara rapat itu adalah untuk meminta kejelasan ke masing-masing lembaga tersebut terkait Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang telah diterimanya," ungkap Kabag Humas Dan Protokoler Pemkab Bojonegoro, Heru Sugiharto, SE, MM kepada jatimpos kala ditemui.

Kepala Dinas Pendidikan, Drs. Hanafi menjelaskam bahwa sebagai leading sektor kegiatan tersebut terkait  tidak tersalurkannya anggaran bantuan Hibah dan bantuan Sosial kebeberapa lembaga pendidikan swasta, seperti untuk program Bantuan Penyelenggaraan Penidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) dari 967 lembaga ada 16 lembaga yang tidak bisa tersalurkan, sedangkan untuk bantuan hibah dan bantuan sosial bagi lembaga pendidikan tingkat SMA/MA/SMK/SMP/MTS ada 29 lembaga, yang terdiri dari tingkat SMA/MA/SMK sebanyak 16 lembaga dan tingkat SMP/MTS sebanyak 13 lembaga.

Kala ditemui media ini dia mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain: Kesalahan penulisan nama dan alamat  lembaga.

"Saya tadi telah sampaikan bahwa hal itu sudah pernah mendapatkan Hibah Tahun sebelumnya dan sasaran penerima hibah adalah wewenang Provinsi serta sasaran penerima Hibah tidak tercantum dalam SK Bupati," paparnya.

Ketika ditanyakan kepada Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah wajib dilaksanakan.

Lebih jauh dia mengatakan bahwa untuk itu terkait dengan bantuan hibah dan bansos kepada lembaga pendidikan swasta tahun 2018, ada yang beberapa yang tidak bisa tersalurkan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah kabupaten Bojonegoro.

"Kami telah meminta legal opini dari kejaksaan sebagai pengacara negara dari berbagai kajian. Dan sebagai pengacara negara harusnya melarang open publik dikarenakan bicara soal keuangan, waktu, nama lembaga dan tempat adalah sangat berpengaruh kepada Akuntabilitas Pemkab Bojonegoro," jelasnya.

Selanjutnya Bupati Anna menjelaskan bahwa Pemkab telah berupaya maksimal merapikan sistem dan tata cara pengelolaan keuangan secara komputerisasi, sehingga jika terjadi kesalah ketik lembaga, lokasi, dan sebagainya akan terdeteksi," tuturnya. (met)