JATIMPOS.CO//SURABAYA – Kami minta tolong agar teman-teman bersedia diperbantukan sementara di instansinya sesuai penempatan masing-masing walaupun SK belum turun. Demikian pernyataan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memberikan pembinaan dan arahan kepada 433 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018, bertempat di Graha Sawunggaling Lantai 6 Surabaya, Jum’at, (15/02/19).

Selama lima tahun terakhir, Pemkot Surabaya sudah tidak menerima tenaga ASN. Sementara itu, jumlah ASN yang pensiun di lingkungan pemkot terus bertambah. Sehingga tenaga para CPNS ini dinilai sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan di berbagai instansi Pemkot Surabaya. “Karena kita membutuhkan tenaga teman-teman, kita masih evaluasi SK (Surat Keputusan). Kalau teman-teman berkenan, saya mohon teman-teman bisa masuk mulai Senin (18/02),” kata dia disela-sela sambutannya.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menerangkan, pada awal ia menjabat sebagai wali kota jumlah ASN di lingkungan pemkot sekitar 23 ribu. Namun, lambat laun angka itu terus mengalami penurunan, karena banyak dari mereka yang purna tugas. Sehingga, pihaknya mengaku mengalami kekurangan tenaga ASN. “Karena kami banyak sekali yang pensiun, terutama para guru. Kini tinggal 13 ribu, dan yang 11 ribunya itu adalah guru,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, ia juga menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya terdiri dari 154 kelurahan, 31 kecamatan dan 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara itu, jumlah ASN di OPD Pemkot Surabaya hanya sekitar 2 ribu orang, karena yang 11 ribu itu merupakan tenaga pendidik. “Karena itu saya minta teman-teman ini sukarela. Karena kami banyak sekali yang pensiun, terutama para guru,” imbuhnya.

Ia menyebut ada beberapa hal yang patut diperhatikan ketika menjadi CPNS, yaitu harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan, menunjukan etika perilaku dan sepak terjang yang baik, memupuk kebersamaan sesama CPNS, serta meningkatkan kedisiplinan dan bersedia menjaga lingkungan kerja sekitar. “Semua gaji nanti dari hasil pajak yang dibayar masyarakat kepada kita, jadi kita harus kembalikan, karena ini uang keringat masyarakat. Karena itu, ayo kita bersama-sama bekerja melayani masyarakat,” katanya.

Wali kota dua periode ini menambahkan selama ini, ia selalu menyampaikan kepada seluruh ASN di lingkungan pemkot, agar tidak menyianyiakan kesempatan yang telah diberikan Tuhan. Sebab, tidak semua orang beruntung bisa menjadi seorang ASN. “Saya selalu katakan kepada teman-teman pemkot, beruntunglah kita jadi PNS, dengan jadi PNS kita bisa tolong orang lain tanpa mengeluarkan uang,” pungkasnya. (fred)

 

JATIMPOS.CO//SURABAYA - Setiap anak di Surabaya nantinya akan diperlengkapi oleh Kartu Identitas Anak. Demikian pernyataan Wali kota Risma saat konferensi pers di kediaman Wali kota, Sabtu (16/2/2019). Anak-anak akan diperlengkapi kartu identitas yang terkait langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), menurutnya, hal tersebut sangat penting agar identitas anak dapat diketahui asal usulnya dengan jelas dan valid tanpa harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu.

Tujuan penggunaan kartu ini adalah untuk memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat khususnya anak-anak kita. Pemkot ingin Surabaya bertumbuh menjadi kota metropolis yang indah, nyaman, aman serta menjadi kota layak anak terbaik.

Kartu identitas anak ini berbeda dengan kartu pelajar. Akan tetapi tidak akan menghapus peranan kartu pelajar. “Nanti semua akan digabung jadi satu dengan kartu ini, itu akan digabung dengan nama sekolahnya, serta NIK dari orang tuanya”, kata Risma yang menambahkan bahwa penggunaan kartu identitas ini justru akan sangat membantu petugas saat mengalami keadaaan darurat dan membutuhkan data-data sesungguhnya yang benar-benar valid dari keberadaan anak tersebut.

Dikatakan oleh Risma bahwa Pemkot sudah membicarakan masalah ini dengan instansi terkait, “Ini sudah saya susun, dalam kartu akan tertulis nama sekolahnya, alamat, Pak Ikhsan (Kadispendik kota Surabaya) sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar nomor Induk Siswa bisa gandeng dengan nomor NIK”, terang Rism.

 Kartu identitas ini sekaligus akan difungsikan sebagai akses untuk mengunjungi sarana public yang dikelola Pemkot antara lain, kolam renang, museum, perpustakaan. “Anak-anak kita bisa mengakses dan menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut secara gratis”, pungkas Risma.

(fred)

 

JATIMPOS.CO/SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kembali memberikan motivasi kepada anak-anak jalanan dan anak putus sekolah di rumah dinasnya, Kamis (14/2/2019). Kali ini, motivasi diberikan kepada 46 anak yang terjaring Satpol PP Kota Surabaya dan hasil pendataan pihak kecamatan.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Dengan adanya ruang-ruang terbuka di berbagai tempat, anak-anak mendapatkan manfaat positif sehingga terhindar dari hal-hal negatif. Demikian pernyataan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam meresmikan lapangan futsal baru yang terletak di antara permukiman warga, tepatnya berada di Jalan Krembangan Barat No. 22 Surabaya, Kamis (14/02/19).

Menurutnya,  salah satu upaya untuk menghindarkan anak-anak dari kenakalan remaja adalah dengan membuat kegiatan yang bernilai positif. Jika anak-anak dialihkan ke hal-hal positif, maka mereka tidak sempat untuk berpikir negatif. “Karena itu kita memberikan ruang-ruang positif seperti lapangan futsal ini untuk anak-anak kita,” ujarnya.

Ia mengatakan selain digunakan sebagai wahana berlatih sepak bola, masyarakat juga bisa memanfaatkan lapangan itu untuk kegiatan lain. Ia mencontohkan, seperti digunakan untuk senam, ataupun kegiatan kampung lainnya. Apalagi, lapangan tersebut bisa dipakai masyarakat tanpa harus menyewa alias gratis.

“Kalau bapak ibu mau bikin aktivitas lain di situ ndak apa-apa, seperti ingin senam, atau bikin kegiatan pertemuan. Tidak ada gunanya saya membangun kota ini sebagus apapun, kalau warganya tidak dapat manfaat,” terangnya.

Pembangunan lapangan futsal itu, merupakan bagian dari upaya Pemkot Surabaya untuk menyediakan sarana olahraga yang merata di Kota Pahlawan. Bahkan, Wali Kota Risma menyebut, selain menyediakan lapangan futsal, Pemkot Surabaya juga membangun wahana olahraga lain. Seperti sirkuit balap motor, dan kolam renang untuk para pelajar. “Saya juga membangun sirkuit balap motor untuk anak-anak yang hobinya balapan dan membuat kolam renang. Sepanjang itu positif, kenapa tidak,” tuturnya.

“Masa depan bangsa ini ada di tangan mereka, kalau mereka hancur bangsa ini juga hancur. Kita buktikan kalau anak-anak kita adalah aset yang harus dijaga. Karena itu, mari kita dorong anak-anak kita untuk hal-hal yang positif,” pungkasnya. (fred)

 

JATIMPOS.CO//SURABAYA - Seiring maraknya kasus terkait pinjaman berbasis online, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya gencar mensosialisasikan dampak bahaya melakukan pinjaman kepada jasa fintechyang belum jelas legalitasnya. Sebab, dari berbagai kemudahan yang ditawarkan itu, tak jarang masyarakat terjerumus ke dalam membengkaknya bunga pinjaman.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono mengatakan banyak masyarakat yang menjadi korban akibat melakukan pinjaman online ke lembaga fintech yang belum jelas kredibilitasnya. Biasanya, jasa fintech yang belum jelas legalitasnya akan memberikan kemudahan-kemudahan syarat peminjaman. Seperti tanpa adanya biaya pendaftaran dan status bunga yang tidak jelas bagi pemohon, sehingga berakibat membengkaknya tagihan-tagihan di belakang.

Regulasi pinjaman berbasis online telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dengan lembaga pinjaman online yang belum terdaftar status legalitasnya di OJK. “Masyarakat harus hati-hati dengan maraknya penggunaan jasa pinjam secara online. Karena sebetulnya, semuanya sudah diatur dalam peraturan OJK dan sudah diedarkan melalui website,” jelasnya Yusron dalam jumpa pers di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Rabu, (13/02/19).

Yusron menjelaskan daftar penyelenggara jasa pinjaman online bisa dicek di laman resmi OJK, melalui situs www.ojk.go.id. Ia berharap, masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman, diimbau agar sebelumnya melakukan pengecekan terlebih dahulu status legalitas lembaga fintech tersebut. “Perlu dicek kembali apakah ini masuk ke dalam daftar resmi OJK. Karena, jika lembaga fintech resmi pasti terdaftar ke OJK,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT. BPR Surya Artha Utama Renny Wulandari menyampaikan, bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman, pihaknya telah menawarkan solusi lain, yakni melalui jasa pinjaman kelompok di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). “Saat ini BPR sudah menjangkau masyarakat Surabaya. Bahkan tidak hanya Surabaya, sekitar Surabaya juga ada, Sidoarjo dan Gresik,” katanya.

Renny – sapaan lekatnya menyampaikan selain memberikan kemudahan pembiayaan kredit bagi kelompok usaha, pihaknya juga menghimpun tabungan dan deposito dengan suku bunga rendah, bahkan dengan persyaratan yang cukup mudah dan cepat. Terlebih, masyarakat yang tertarik untuk mengajukan pinjaman bisa membentuk kelompok kecil, kemudian cukup hanya satu orang yang memberikan jaminan.

“Dari kelompok itu, tidak perlu seluruh anggota memberikan jaminan, namun bisa diwakilkan atas nama ketua kelompok. Cukup satu kelompok ini, dibackup satu jaminan, misal dari ketua kelompoknya,” papar perempuan berkerudung ini. (fred)