JATIMPOS.CO/SURABAYA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membangun fasilitas pengelolaan limbah medis. Hal itu, didasari atas jumlah limbah medis di Indonesia yang tak sebanding dengan fasilitas pengelolaan limbah.




Kepala Seksi Pengolahan Limbah B3 Kementerian LHK Sortawati Siregar mengatakan rencana Pemkot Surabaya membangun pengelolah limbah medis, secara aturan tidak ada masalah, jika pemkot ingin membangun pengolahan limbah B3 di Surabaya. “Karena memang saat ini, jumlah limbah medis tidak seimbang dengan fasilitas pengolahan limbah,” kata Ota sapaan akrabnya, Selasa, (04/12/18).

Diberitakan sebelumnya Wali Kota Risma bekerjasama pihak Pemerintah Kota Kitakyushu untuk segera merealisasikan pembagunan tempat pengolahan Limbah. Sehingga, lanjutnya, pihak yang ada disini tidak ragu sekaligus menegaskan bahwa pembangunan pengolahan limbah rumah sakit mendapat pengawasan dari Pemkot Kitakyushu. “Supaya ada jaminan keamanan,” tuturnya.

Dari kerjasama ini, dirinya menjelaskan Pemkot Surabaya mendapat jaminan kualitas bahan dan harga lebih murah karena dibantu Kitakyushu. Bahkan, pemkot juga mendapat bantuan ahli mulai dari pembangunan hingga pemasangan yang nantinya diserahkan kepada Pemkot Surabaya. “Selanjutnya, ada transfer knowledge agar kita bisa mengoperasikannya sendiri,” terang Wali Kota Risma, Kamis (22/11).

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya drg Febria Rachmanita menyampaikan bahwa rencana Pemkot Surabaya untuk membangun pengelolaan limbah medis di Surabaya, akan terus berlanjut. Bahkan, ia mengaku pihak Kementerian LHK akan membantu dalam proses perijinan. “Rencanananya nanti dalam waktu dekat pihak Kementerian LHK akan membantu kita dalam proses perijinan,” kata Febria.

Menurutnya, kebutuhan pengelolaan limbah medis di Surabaya sangat mendesak. Selama ini, Pemkot Surabaya menggandeng pihak swasta untuk masalah penanganan limbah medis. Mulai dari proses pengiriman, hingga pengelolaan. Namun hal itu, pastinya dengan menggunakan biaya yang cukup besar.

Ia mengaku untuk biaya pengelolaan limbah medis dari 59 rumah sakit di Surabaya dalam tiap tahun mencapai Rp 1 Miliar.“Kita selama ini pakai pihak swasta, dan itu tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan dalam tiap tahun sekitar Rp 1 Miliar,” imbuhnya.

Febria mengungkapkan dalam setiap hari limbah rumah sakit di Surabaya mencapai 8 ribu kilogram. Jika dalam sebulan dikalikan bisa mencapai sekitar 240 ribu kilogram. Maka dari itu, kebutuhan pengelolah limbah medis di Surabaya ini dinilai sangat mendesak. ”Pihak Kementerian LHK juga telah mendukung kita untuk membangun pengelolaan limbah medis. Namun prinsipnya juga harus sesuai dengan pusat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihak Kementerian LHK menyarankan agar nantinya pengelolaan limbah medis di Surabaya dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). “Pihak kementerian LHK menyarankan membentuk UPTD dan Bu Wali juga sudah sepakat,” tutupnya. (fred)