JATIMPOS.CO//SURABAYA - Sebuah kota bisa dikatakan maju pesat bila semua jalan sudah terkoneksi dengan baik. Pemkot Surabaya menganggarkan dana cukup besar guna membebaskan lahan untuk infrastruktur jalan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan kota Surabaya Ery Cahyadi dalam konferensi pers di kantor Humas Pemkot beberapa waktu lalu.

Masih banyak PR yang harus dituntaskan untuk dapat mewujudkan mimpi besar tersebut, yakni menghubungkan seluruh kota Surabaya dengan menyelesaikan jalan lingkar barat dan lingkar timur. Selain JLLB dan JLLT, ada juga Jalan Lingkar Dalam Barat (JLDB) di bundaran satelit, pembangunan jembatan Joyoboyo, MERR, rumah pompa di jembatan Petekan dan pembebasan lahan untuk frontage di Wonokromo. “Tahun ini juga akan kita kerjakan Bukit Darmo Boulevard langsung ke Citra Raya karena tidak ada alternative untuk pelebaran, kalau dibuat putar ke jl. Lontar itu terlalu sempit, jadi akan dibuat tembus, tidak perlu memutar lagi,” tutur Ery.

Kendala yang dihadapi Pemkot Surabaya bukan hanya terkait pembebasan lahan yang harga tanahnya terus melambung dengan cepat. Tetapi juga terkait rekanan kontraktor yang putus kontrak di tengah jalan dan mengakibatkan terbengkalainya proyek-proyek Pemkot.

Selama ini kalau ada kontraktor nakal (tidak dapat menyelesaikan proyek sesuai termin yang disepakati), Pemkot hanya memberi sanksi berupa denda dan memutus kontraknya, akan tetapi tahun 2019 sistem model demikian tidak lagi dipakai. “Akan kita rubah, tidak lagi menggunakan system itu,”  jelas Ery sekaligus menegaskan bahwa system denda dan putus kontrak itu adalah model lama. Ia akan terapkan system kontrak baru yang akan menguntungkan kedua belah pihak.

Dari sisi hukum memang tidak ada pelanggaran yang dibuat Pemkot dari system kontrak model lama tersebut, tetapi dari pemanfaatannya tidak bisa maksimal karena ditemukan kelemahan yakni gagalnya sebuah proyek sering terjadi sehingga masyarakat tidak dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.  

Dalam system kontrak model baru ini nantinya pemenang tender tidak lagi didasarkan oleh nominal harga proyek yang paling rendah, namun ujungnya akan gagal target dan dibacklist. Akan tetapi penetapan harga standart suatu proyek akan melibatkan team dari SKPD yang akan melakukan control ketat secara berkesinambungan.

“Gagal putus kontrak, berikutnya gagal putus kontrak lagi, terus kapan selesainya. Keberhasilan Dinas itu kalau proyeknya jadi, bisa dihitung, bisa segera dinikmati masyarakat. Tidak lagi kita cari kontraktor yang menawar harga paling murah,”papar Ery seraya menambahkan bahwa Pemkot akan berupaya untuk membebaskan seluruh lahan bakal jalan hingga tahun 2020.

Lahan yang akan dibebaskan 2019-2020 adalah: JLLB, JLLT, Radial Ring Road, Frontage Road Wonokromo sisi barat, LPA Benowo, Saluran Gunungsari, Manukan - Wonorejo - Jelidro, Candi Lontar, Kali Kendal.

Pembangunan jalan di tahun 2019 sebagai berikut: Ruas frontage Nambangan – Kyai Tambak Deres, Ruas Kel. Sememi – Kec. Benowo, Jl. MERR, frontage Wonokromo, akses Lapangan Tembak, Jl. Kauman, pembangunan jambatan Joyoboyo.

Akan dibangun pula pedestrian diantaranya jalan: Kertajaya sisi selatan, Dr. Soetomo sisi utara, selatan, Nginden sisi timur, Kedungdoro sisi barat, Manyar Kertoajo sisi utara, Gentengkali, Bubutan sisi timur, Mayjend Sungkono. (fred)