JATIMPOS.CO/SURABAYA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya terancam diundur hingga tahun 2017. Pasalnya, hingga kini belum ada calon lain yang mendaftar selain calon incumbent Tri Rismaharini. Padahal batas akhir pendaftaran tinggal besok, Selasa (28/7/2015). Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memberi kesempatan sampai tiga hari ke depan, dan jika tak ada juga calon yang mendaftar, maka Pilkada Surabaya akan diundur sampai tahun 2017.



Calon incumbent, Tri Rismaharini memang masih terlalu kuat, sehingga sampai saat ini belum ada calon penantang yang dianggap mampu menandingi. Entah karena alasan itu pula sehingga timbul wacana dari koalisi Majapahit yang terdiri dari enam partai politik (Parpol) untuk memboikot Pilkada Surabaya 2015.

Sekretaris Panitia Deklarasi Koalisi Besar, Satuham, beberapa waktu lalu mengakui jika sempat ada pembahasan mengenai pemboikotan hal itu saat pertemuan dengan enam parpol, yakni Gerindra, PKS, PKB, PAN dan Golkar di Hotel Garden Palace. "Memang itu sempat dibicarakan. Hampir semua partai membahas itu," katanya.

Menurut dia, pertemuan enam pimpinan parpol itu sebenarnya hanya membahas rencana membentuk koalisi besar yang akan dideklerasikan di Hotel Majapahit pada Senin (29/6). Namun sebelum pembahasan koalisi besar, sempat ada pembicaraan untuk boikot.

"Kalau tidak memunculkan calon kan berarti tidak bisa melaksanakan pilkada. Bahasa lain mengunci. Apalagi sisa tiga partai yang tidak bergabung koalisi (Hanura, Nasdem dan PPP) tidak bisa memunculkan calon sendiri. Jadi kalau tiga partai itu ikut dan tidak, tidak jadi masalah," ujarnya.

Saat ditanya alasan kenapa harus bentuk koalisi besar, Satuham mengatakan semua partai membaca PDIP dalam setiap menentukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya selalu berdekatan waktunya dengan jadwal pendaftaran di KPU Surabaya.
"Makanya kita berkoalisi. Soal nantinya mencalonkan diri atau tidak itu terserah nanti. Kalau cuma satu calon ya gak bisa jalan," kata Wakil Ketua DPC PKB Surabaya ini.

Selain itu, lanjut dia, setiap Ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sakti Buana ditanya soal dukung-mendukung selalu bilang, apa kata DPP PDIP di Jakarta.

"Semua partai dibilangin seperti itu sehingga akhirnya menjadi kekuatan. Seharusnya ada pembicaraan konkret karena ini soal kepentingan partai juga," katanya.

Ia mengatakan komunikasi parpol-parpol dengan PDIP buntu. "Kalau saya melihat PDIP terkesan membiarkan partai lain," ujarnya.

Saat ditanya bukankah PDIP telah mengajak bertemu parpol-parpol di kediaman Whisnu untuk membahas persoalan Pilkada Surabaya? Satuham mengatakan PDIP hanya mengajak ketemuan makan bersama saja.

Namun demikian, lanjut dia, pihaknya tetap ingin pilkada sesuai jadwal yakni 9 Desember 2015. "Kalau tidak terjadi maka menjadi pekerjaan kita menyelesaikan secara konstitusional. Tugas KPU mencari solusi, itu bukan tugas parpol," katanya.(yus)