JATIMPOS.CO/SURABAYA - Drama Pilkada Surabaya kembali terjadi. Pasangan Rasiyo dan Dhimam Abror yang diusung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, karena dinilai tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya.


 

Setelah dilakukan verifikasi faktual berdasarkan saran Panwaslu Kota Surabaya untuk syarat-syarat pencalonanan Rasiyo-Abror terhadap model B1 KWK Parpol disebutkan, surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tentang persetujuan atau rekomendasi pasangan calon yang diserahkan pada saat pendaftaran pada tanggal 11 Agustus dan masa perbaikan pada tanggal 19 Agustus tidak identik.

"Jadi, dokumen berupa rekomendasi berupa scan yang diserahkan pada saat pendaftaran itu berbeda dengan rekomendasi asli yang diserahkan pada saat perbaikan pada tanggal 19 Agustus. Tidak identiknya terkait dengan penulisan nomor surat yang tidak identik, angka tanggal surat tidak identik, dan nomor seri meterai tidak identik," kata ketua KPU Kota Surabaya, Robiyan Arifin saat jumpa pers, Minggu (30/8/2015).

Terkait dengan syarat dari bakal calon wali kota Rasiyo, kata dia, memenuhi syarat, sementara persyaratan Dhimam Abror ada satu yang tidak memenenuhi syarat.

Satu persyaratan yang tidak memenuhi itu, lanjut dia, yaitu ketentuan dalam penyerahan fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP), surat tanda terima pemberitahuan (STTP) pajak, dan surat tanda bukti tidak punya tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wonocolo.

Robiyan mengatakan bahwa pihaknya juga melakukan verifikasi faktual ke KPP Wonocolo pada tanggal 27 Agustus. "Hasil verifikasi faktual, KPP menyebutkan bahwa calon tidak pernah membuat dan menyerahkan dokumen tanda bukti tidak punya tunggakan pajak atas nama Dhimam Abror," katanya.

Terkait dengan proses tersebut, lanjut dia, implikasinya adalah pasangan Rasiyo-Abror dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga pilkada setempat hanya ada satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

Sesuai dengan Peaturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 89 Huruf a, disebutkan bahwa apabila hasil penelitian perbaikan calon dan syarat, kurang dari dua pasangan calon, maka dibuka kembali pendaftaran.

Mekanismenya akan dilakukan penetapan penundaan paling lama tiga hari, yakni pada tanggal 31 Agustus hingga 2 September. Kemudian, sosialisasi tiga hari pada tanggal 3--6 September, dan membuka kembali pendaftaran selama tiga hari pada tanggal 7-9 September. "Ini mutlak dilakukan oleh semua daerah," kata Robiyan Arifin.

Terkait keputusan tersebut, PAN sebagai partai pengusung tidak menerima keputusan KPUD Surabaya yang mengugurkan pasangan Rasiyo-Dhimam Abror. KPUD Surabaya pun akan dilaporkan ke Bawaslu dan DKPP.

"PAN akan melaporkan KPU Surabaya ke DKPP dan Bawaslu RI karena menyatakan SK DPP PAN yang mengusung Rasiyo sebagai calon walikota dan Dhimam Abror Djuraid sebagai calon wakil walikota ditolak. Ini adalah bentuk kebijakan yang salah dari KPU Surabaya dalam menterjemahkan PKPU," kata Ketua Bappilu PAN, Viva Yoga Mauladi dalam keterangannya, Senin (31/8/2015).(yus)