JATIMPOS.CO/KABUPATEN MOJOKERTO - Memasuki hari ke-9 KPK berada di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk melakukan penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Bupati Non Aktif Mustofa Kamal Pasa.

JATIMPOS.CO//MADIUN – Kodim 0803/Madiun menggelar penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Aula Makodim 0803/Madiun, Senin (25/3/2019).

Penyuluhan P4GN tersebut diikuti puluhan prajurit TNI dari personil Kodim dan anggota Koramil jajaran di wilayah Kodim 0803/Madiun. Dengan narasumber yang dihadirkan yakni, Dokter Januar Angga dari Rumah Sakit Tingkat VI Madiun.

Sementara itu, usai mengikuti penyuluhan P4GN sebagai komitmen anggota untuk memberantas  penyalahgunaan narkoba, para personil Kodim 0803/Madiun juga menjalani tes urin. Hal ini dilakukan agar seluruh prajurit TNI terbebas dari narkoba dan tidak terlibat dalam peredarannya.   

“ Jangan coba - coba dengan barang yang satu ini (narkoba). Karena, selain kamu akan terjerumus di dalamnya, karirmu selesai, “ tegas Komandan Kodim 0803/Madiun, Letkol Czi Nur Alam Sucipto, S.Sos dihadapan peserta penyuluhan P4GN tersebut.

Menurutnya, sesuai dengan perintah Panglima TNI, seluruh prajurit TNI tidak boleh terlibat dengan penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itulah penyuluhan P4GN ini dilakukan sebagai program satuan dalam menciptakan prajurit bersih dari narkoba dan agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

“ Ini sebagai bentuk komitmen TNI dalam melakukan pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba. Karena, jika ada anggota yang terlibat dengan narkoba sanksi hukumnya tegas, dengan melakukan pemecatan sebagai prajurit TNI, “ jelasnya.  

Dandim 0803/Madiun pun bertekad bersama – sama dengan Polri dan masyaakat untuk memerangi narkoba. Ia pun juga berharap, peredaran narkoba tidak ada di Madiun bahkan di Indonesia.

“ Saya yakin dari kemauan kita yang tinggi pasti bisa menolak narkoba. Tapi kalau masyarakat di Indonesia ini tidak sadar akan ruginya penggunaan narkoba itu nanti pasti akan tetap saja ada, tapi kalau sudah individu yang sadar semua itu akan tertolak dengan sendirinya, “ pungkasnya.

Sementara itu, Dr. Januar Angga selaku narasumber penyuluhan P4GN dalam pemaparannya menjelaskan, penyuluhan ini merupakan salah satu cara yang tepat guna menjelaskan bahaya narkoba dan cara mencegah agar tidak terjebak di dalamnya. Selain itu juga untuk mengetahui jenis obat dan tanaman yang tergolong dalam narkotika.

“ Jangan sekali – sekali mencoba, apalagi pensaran dengan narkoba. Karena, sekali terjerumus di dalamnya akan sulit untuk lepas dari pengaruh narkoba, “ jelasnya. (jum).

 

JATIMPOS.CO/KABUPATEN MALANG - Ratusan warga Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, demonstrasi di depan pintu gerbang Kejari Kabupaten Malang, Selasa (26/2/2019).

JATIMPOS.CO/BOJONEGORO - Pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di wilayah Bojonegoro dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Bojonegoro, Selasa (26/02/2019).

JATIMPOS.CO//BOJONEGORO-Penyidik Kejaksaan Negeti Bojonegoro, Kamis (21/2/2019), memanggil Mantan Bupati Bojonegoro, Suyoto. Selain itu dipanggil juga Mantan Sekretaris Daerah Bojonegoro dan Kepala DPKAD, Ibnu Suyuti, untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran di kantor Inspektorat Bojonegoro.

Mantan Bupati Suyoto, kepada jatimpos.co mengatakan bahwa pihaknya memenuhi panggilan dan datang ke Penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro karena untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus yang menimpa kantor Inspektorat Bojonegoro.

“Pak Mul bersama Pak Ibnu serta saya datang kesini memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Bojonegoro dengan semangat membantu pihak kejaksaan untuk menemukan kebenaran materiil supaya mereka bisa menyelesaikkan dan menegakkan keadilan seadil-adilnya atas kasus yang menimpa di Inspektorat,” jelas Suyoto kepada jatimpos.co, di kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

Sementara masih ditulis media ini bahwa Suyoto masih bungkam diri serta menolak menjawab pertanyaan semua wartawan yang hadir di tempat ini, yang intinya sekitar kasus dugaan korupsi mark up honor auditor di kantor Inspektorat Bojonegoro, semasa dalam kepemimpinan Syamsul. “Kita semua harus bantu penegak hukum menemukan kebenaran materiil,” tegas Suyoto.

Sementara itu, untuk mengungkap terang kasus dugaan korupsi di intansi pengawasan Pemkab Bojonegoro itu, menurut Kasi Pidsus Kejaksaan negeri Bojonegoro, pihaknya telah memanggil beberapa pejabat Pemkab Bojonegoro terkait soalan tersebut pada masa itu.

Dikatakan Kasi Pidsus Kejari Bojonegoro, M. Fauzan, “Bahwa selain mantan Bupati Bojonegoro, Suyoto, mantan Sekda Bojonegoro, Soehadi Moeljono, dan Kepala DPKAD, Ibnu Suyuti, penyidik juga memanggil mantan Kabag Hukum Pemkab Bojonegoro, Khosim, dan Faizol, Kabag Hukum Pemkab Bojonegoro yang sekarang sedang menjabat jabatan itu. (met)