JATIMPOS.CO//MALANG- Momen Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh setiap tanggal 10 Desember setiap tahunnya, tak disia-siakan Kesdam V/Brawijaya melakukan penandatanganan Pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Kakesdam V/Brawijaya Kolonel Ckm dr. Moh. Arif Hariyanto, Sp.B., mengatakan bahwa pencanangan Integritas di jajarannya ini sebagai sarana untuk melakukan interspeksi, evaluasi memperbaiki kualitas individu dan pemberantasan korupsi yaitu terciptanya Indonesia bersih dan bebas korupsi.

Penandatanganan Pakta Integritas yang dilaksanakan di Aula Kesdam V) Brawijaya, Kamis (13/12/2018) ini dilakukan oleh Kakesdam V/Brawijaya bersama jajarannya.

“Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan salah satu upaya dalam hal reformasi birokrasi di tubuh TNI.

Besar harapan saya sebagai Ketua Tim pelaksana Reformasi Birokrasi di Kesdam V/Brawijaya untuk mengajak bersama-sama melakukan peningkatan kinerja dengan prinsip efektif dan efisien serta pekerjaan yang berorientasi pada hasil (Outcome Oriented) pada seluruh unit kerja dan meyakinkan kepada seluruh prajurit dan PNS sampai pada level terendah untuk bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing,” ujar Kakesdam V/Brawijaya dalam sambutannya.

Kakesdam V/Brawijaya menyampaikan bahwa informasi terkini terkait Reformasi Birokrasi TNI menunjukkan bahwa nilai indeks Reformasi Birokrasi hasil evaluasi tahun ini adalah 68,84 dengan kategori B atau dengan kata lain terdapat kenaikan sebanyak 2,36 point dari tahun sebelumnya.

“Hal ini merupakan suatu prestasi hasil kerja keras kita semua dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi TNI AD sebagai bagian dari penilaian di lingkungan TNI.

Keberhasilan pembangunan Zona Integritas ini sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya,” pungkas Kolonel Ckh dr. Moh. Arif H.

Perlu diketahui, Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pencanangan Zona Integritas ini difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkret seperti proses rekruitmen yang dilakukan secara terbuka, mekanisme pengaduan masyarakat, pengukuran kinerja individu dan keterbukaan informasi publik.(Yon/penrem 083)

JATIMPOS.CO//SITUBONDO- Sejumlah warga desa Curakalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo minggu lalu mendatangi kantor desanya untuk meminta pertanggjawaban kepala desa yang telah mengadakan pembuatan sertifikat masal sebanyak dua ratus lebih pemohon pembuatan sertifikat.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh beberapa warga, bahwa dirinya sangat kecewa. “Sebab kami telah mendaftar pembuatan sertifikat yang dikoordinir oleh kepala desa namun sampai saat sekarang ini sertifikatnya belum juga keluar,” katanya.

Tidak hanya itu yanbg di sampaikan oleh warga desa curakalak bahwa dalam pembuatan sertifikat Kepala Desa Curakalak, Sukarwi, bekerjasama dengan bank BPR yang ada di Asembagus yang di dampingi oleh salah satu konsultan yang bernama Masrori asal Besuki.

Pemohon pembuatan sertifikat yang sudah dimodali oleh pihak bank BPR tersebut maka  semua pemohon berkewajiban membayar cicilan setiap bulannya kepada bank BPR, dan jika pemohon ada keterlambatan pembayaran maka setoran tersebut dikenakan denda lebih besar dari setoran cicilan setiap bulannya.

Biaya pembuatan sertifikat dengan sistem kredit melalui BPR itu bervariasi antara Rp 3 juta atau Rp 4 juta tergantung luas lahan.

Sementara itu Kapolsek Jangkar AKBP Sadali mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak bank BPR terkait konsultan pemdamping pembuatan sertifikat. “Untuk dipertemukan pada acara pertemuan yang akan diadakan nanti hari Senin (10/12) supaya ada titik temu duduk permasalahannya dan ada rasa tanggungjawabnya,” jelas Kapolsek Jangkar AKBP Sadali. (as'ad)

 

JATIMPOS.CO//SAMPANG- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sampang, secara rutin menggelar pembinaan kepada seluruh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan ormas se_ Kabupaten Sampang yang bertempat di Gedung serbaguna PKPN Sampang, Sabtu pagi (08/12/2018).

Plt Kepala Bakesbangpol Sampang, Achmad Husairi dalam pidatonya mengatakan, pihaknya akan selalu mengayomi seluruh LSM yang ada di Kab. Sampang, melalui pembinaan rutin guna memaksimalkan kinerja para LSM yang ada, agar setidaknya bisa bekerja lebih profesional dalam mengawal kinerja pemerintah Sampang dan menjembatani aspirasi masyarakat luas.

"pertemuan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun ini, antaranya bertujuan untuk menjalin silaturrohim sekaligus meningkatkan mutu kinerja organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Sampang", terang Husairi.

Sisi lain, Husairi menambahkan, pihaknya juga akan membinasakan ormas LSM yang selama ini meresahkan Masyarakat luas, khususnya bagi yang bermasalah legalitas hukum, Ke aktifannya dan lain sebagaimana mestinya.

Dihadapan 100 undangan lebih, dari LSM, Ormas dan Wartawan yang hadir, Sekretaris sekaligus Plt Kepala Bakesbangpol Sampang kelahiran Kab. Sumenep ini menjelaskan secara detail keberadaan LSM yang sebatas ber-SKT,  Berbadan Hukum SK Menkumham hingga Ormas LSM yang abal-abal.

Menurutnya, saat ini tercatat sebanyak 86 LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Ormas, dengan rincian LSM ber-SKT 16 Lembaga, LSM berbadan hukum 21 Lembaga, Ormas Kepemudaan 19 Lembaga, Ormas Ke Agamaan 12 Lembaga, serta Yayasan yang ber-SKT dan berbadan hukum 18 Lembaga.

Sementara yang bermasalah, baik tdk ber-SKT, tidak berbadan hukum, tidak aktif, tidak punya kantor sekretariatan dan lain sebagainya, cukup banyak, sehingga sulit di data pasti. "Namun, Kami akan bina yang bisa di bina, namun kalau tidak bisa, terpaksa kami akan binasakan" tegasnya.

Untuk itu, tak lupa pihaknya juga berharap agar LSM yang baru dibentuk dan belum melaporkan keberadaanya ke Kantor Bakesbangpol agar segera melapor, sebelum kami tindak tegas, tutur Husairi.

Sedangkan bagi LSM /Ormas yang ganti kepengurusan, pindah alamat sekretariat atau habis masa berlaku kepengurusannya agar juga segera melapor dan memperpanjang masa berlaku kepengurusannya di Badan Kesbangpol Kabupaten.

Hal sepele juga dihimbau agar LSM atau Ormas memasang papan nama disekretariat masing-masing, karena banyak papan nama yang sudah tidak terpasang lagi, bahkan kantor sekretariatnya terlihat vakum tidak jelas.

Ditambahkan, LSM juga dihimbau agar menyampaikan laporan, setidaknya  6 bulan hingga 1 tahun sekali  ke Bakesbangpol, tutup Husairi.

Acara pembinaan yang juga menghadirkan  pembicara, masing-masing Kapolres Sampang yang di wakili Kasat Intel Polres Sampang, Akp Karyono, Kajari Sampang, Dandim 0828 yang di wakili Pasi Teritorial Kodim, Supriadi, Asisten, dan Sekretaris Daerah Sampang, Phutut Budi Santoso.

Dikesempatan itu Kasat Intel Polres Sampang, Akp Karyono bersama Perwakilan Dandim 0828 Sampang, Pasi Teritorial Kodim, Supriadi juga senada menyampaikan arahannya, yang menghimbau agar semua pihak khususnya LSM dan Ormas agar selalu sinergis sama-sama membantu aparat untuk menciptakan kondisi aman dan kondusif di bumi Bahari Sampang yang kita cintai, tuturnya. (dir/man)

 

JATIMPOS.CO/TUBAN - Belum selesai kasus sengketa tanah warga Desa Gaji, Kecamatan Kerek dengan PT Semen Indonesia, kini kembali muncul masalah serupa.

JATIMPOS.CO/SAMPANG - Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Rabu pagi (5/12/2018), mengelar agenda sidang  putusan nomor perkara 38/PHP.BUP-XVI/2018 atau hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Sampang, atas laporan salah satu paslon Bupati Sampang, nomor urut 2 H. Hermanto Subaidi dan H. Suparto, dari 3 paslon bupati yang ada.