JATIMPOS.CO//MALANG- Satlantas Polres Malang  melakukan operasi gabungan Cipta Kondisi (Cipkon), Rabu (13/2). Pelaksanaan Operasi cipta kondisi bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan,curanmor dan tertib berkendara terutama tertib pajak juga kelengkapan kendaraan bermotor, operasi ini digelar di Jalan raya batu karanglo, tepatnya di Jl. Raya Kertanegara, Ngambon, Ngijo, Karangploso, barat pabrik rokok Cakra Karangploso kabupaten Malang.

Operasi cipkon ini digelar bersama dispenda dan jasaharja dari pukul 14.00 sampai 15.30 WIB dengan melipbatkan belasan petugas, hasilnya petugas mendapatkan pelanggaran pengendara sepeda motor dan mobil yang pajak sudah mati, STNK tertinggal juga penggendara tidak memiliki SIM.

Kanit turjawali Sat Lantas Malang IPTU taufik, mengatakan kesalahan dari para pengendara rata-rata tidak memakai helm tidak memiliki SIM dan tidak bisa menunjukan STNK karena tertinggal di rumah bahkan pajak kendaraan sudah mati" katanya."Bukan hanya itu saja pernah kami menemukan narkoba jenis sabu di dalam jok motor pelanggar dan sudah kami serahkan ke reskoba kurang lebihnya satu Minggu yang lalu dan saat ini sudah di proses hukum"sambungya. Juga masih banyak pengendara yang masih belum memiliki SIM jadi kita himbaukan agar segera membuat SIM serta lebih mentaati peraturan berlalu lintas," lanjutnya kepada jatimpos.co.

Bahkan, petugas juga melakukan pengecekan terhadap pengendara bermuatan besar untuk dicek kelengkapannya.Selain itu, kendaraan roda empat pribadi juga turut dirazia cipkon tersebut.

IPTU Taufik menambahkan "operasi kita gelar di sini karena di jalan ini merupakan jalur black sport(jalur tengkorak) yang sering terjadi kecelakaan cukup banyak memakan korban lakalantas meninggal dunia atau luka berat sehingga kami akan terus melakukan kegiatan operasi lalu lintas secara kontinu agar malang wilayah barat pada khususnya bisa mengurangi kecelakaan lalulintas dan masyarakat bisa lebih tertib hukum dalam berkendara"pungkasnya.(yon)

 

JATIMPOS.CO/TUBAN – Para pekerja pers di Tuban yang tergabung dalam Forum Wartawan Tuban menggelar aksi solidaritas mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut remisi otak pembunuhan wartawan senior di Bali, Senin (28/1/2018).

JATIMPOS.CO/JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya memutus perkara kasus gugatan kode etik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Sampang, selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang.

JATIMPOS/PONOROGO - Guna mewujudkan komitmen Polri mewujudkan wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi yang bersih dan melayani, maka Polres Ponorogo mengadakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Polres Ponorogo, di Aula Mapolres Ponorogo, Rabu (16/01/2019).

JATIMPOS.CO//PAMEKASAN- Gebrakan di awal tahun 2019  dilakukan Bupati Pamekasan Badrut Tamam dengan menutup sementara 5 tempat hiburan karaoke yang dinilai telah melanggar aturan di Kabupaten Pamekasan, Kamis (03/01) kemarin. 

Kelima tempat tersebut meliputi karaoke yang ada di Hotel dan Restoran Putri, Puja Sera di jalan Niaga, Kafe & Resto King Man di Kelurahan Kolpajung, Kampung Q-ta di jalan Wahid Hasim dan Dapur Desa yang berada di jalan Raya Trasak, Kecamatan Pademawu. 

Dalam penutupan itu, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam didampingi Wakil Bupati Pamekasan, Raja'e, beserta Forpimda, Pj Sekda, Satpol PP dan sejumlah pimpinan ormas (organisasi masyarakat) Islam yang ada Kabupaten Pamekasan. 

"Ini adalah salah satu langkah pembelaan terhadap rakyat. Jadi tidak ada lagi tempat karaoke di Pamekasan yang room sambil menunggu keputusan Perda bagaimana bunyinya," kata Bupati Pamekasan. 

Ia juga menjelaskan, setelah penutupan sementara dan Perda disahkan, pihaknya baru akan melakukan pertemuan kembali dengan berbagai pihak dan stakeholder terkait lainnya. 

"Yang boleh batasannya apa dan yang tidak boleh batasannya apa itu dari Perda semuanya. Jadi ini ditutup sampai Perda tuntas," imbuhnya. 

Lebih lanjut orang nomor satu di Kabupaten Pamekasan itu mengatakan jika penutupan sementara 5 tempat hiburan karaoke, merupakan hasil musyawarah Forpimda dan stakeholder yang ada di Pamekasan.(bw)