surabaya

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Banyak Koperasi Desa Merah Putih (KDMP/KKMP) di Jawa Timur belum beroperasi maksimal karena rendahnya kesiapan dasar di tingkat desa.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun ini akan mengusulkan pencabutan lima peraturan daerah (perda) yang dinilai sudah tidak relevan karena kewenangannya tidak lagi berada di pemerintah provinsi.

JATIMPOS.CO/SURABAYA - Nota Persetujuan Bersama Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 secara resmi telah disepakati.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – DPRD Kabupaten Klaten melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk membahas rancangan perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib. Pertemuan digelar di ruang rapat Badan Musyawarah DPRD Jatim, Jumat (8/8/2025).

JATIMPOS.CO/PONOROGO - Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Ponorogo yang ke-529, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda istimewa di ruang Paripurna lantai 3 Gedung DPRD Ponorogo pada Senin (11/8/2025).

JATIMPOS.CO/KABUPATEN JEMBER – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jember mengkritik keras Wakil Bupati (Wabup) Djoko Susanto yang tercatat absen 11 kali dari 13 rapat paripurna DPRD tahun ini.

JATIMPOS.CO/JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah telah menuntaskan pembahasan awal postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 secara indikatif pada Juli 2025.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Sekretariat DPRD Jawa Timur mengadakan lomba dekorasi ruangan bernuansa kemerdekaan.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jatim menekankan urgensi pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Jawa Timur.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Komisi B DPRD Jawa Timur mendesak pemerintah pusat untuk mengkaji ulang kebijakan tarif cukai rokok. Langkah ini diambil menyusul keluhan petani tembakau di sejumlah daerah yang hasil panennya tak lagi terserap oleh industri rokok.