DEWAN

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun pada 2027 mendapat sorotan tajam DPRD Surabaya. Dewan meminta rencana pembiayaan tersebut tidak sekadar menutup kebutuhan anggaran, tetapi benar-benar dihitung berdasarkan kemampuan fiskal daerah, kemampuan membayar cicilan, serta dampak pembangunan yang dihasilkan.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – DPRD Jawa Timur memberikan waktu enam bulan kepada Pemprov Jatim untuk menyusun tiga Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan turunan setelah Raperda tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas disahkan menjadi Perda.

JATIMPOS.CO//BANYUWANGI – Setelah melewati sejumlah pembahasan, Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026 disahkan dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi, Rabu (30/9/2026).

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur meminta pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diikuti dengan pelaksanaan konkret di lapangan.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Biro Pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pembentukan tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi C DPRD Jatim, H. Mohammad Soleh, yang menilai keberadaan biro baru perlu diikuti pembenahan tata kelola BUMD.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Keuangan Raperda APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027, Selasa (29/9/2026).

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi terbentuk. Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansa mengingatkan agar pembentukan biro tersebut tidak berhenti pada penambahan struktur birokrasi.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menekankan penambahan frekuensi reses anggota DPRD dari tiga menjadi enam kali dalam setiap tahun sidang harus memperkuat representasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.

JATIMPOS.CO/PONOROGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo bersama Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut ditandai dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo dalam Rapat Paripurna, lantai 3 gedung DPRD Ponorogo, Rabu (30/9/2026).

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fasilitas pelaksanaan reses anggota DPRD Jawa Timur diperluas melalui Raperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Jatim.