JATIMPOS.CO/TUBAN – DPRD Kabupaten Tuban bersama Pemerintah Kabupaten Tuban menyepakati enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tuban, Rabu (18/11/2026). Enam Raperda tersebut mencakup pengaturan pemerintahan desa, penataan kelembagaan daerah, pemanfaatan sumber daya kelautan, hingga pengendalian peredaran minuman beralkohol.
Persetujuan bersama ini merupakan hasil pembahasan legislatif dan eksekutif melalui panitia khusus (Pansus) DPRD serta tim penyusun Raperda. Dari enam Raperda yang disepakati, empat merupakan usulan eksekutif dan dua lainnya merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Tuban.
Ketua DPRD Tuban Sugiantoro mengatakan DPRD Kabupaten Tuban melalui panitia khusus dan tim penyusun Raperda eksekutif telah menyelesaikan pembahasan enam rancangan regulasi tersebut.
Sugiantoro menjelaskan empat Raperda usulan eksekutif meliputi Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa, Raperda tentang Perangkat Desa, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Raperda tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Sementara dua Raperda inisiatif DPRD meliputi Raperda tentang Pemanfaatan dan Pengusahaan Sumber Daya Kelautan serta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
Dalam rangkaian rapat paripurna yang digelar di lantai II Gedung DPRD tersebut, Pansus I, II, dan III menyampaikan hasil pembahasan terhadap enam Raperda. Selanjutnya, enam fraksi DPRD Kabupaten Tuban, yakni Golongan Karya, Kebangkitan Bangsa, PDI Perjuangan, Gerindra, NasDem, serta Demokrat Amanat Pembangunan, menyampaikan pendapat akhir terhadap empat Raperda usulan eksekutif. Seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui keempat rancangan regulasi tersebut.
“Setelah memperoleh persetujuan bersama, keenam Raperda akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan fasilitasi. Proses tersebut mencakup pemeriksaan aspek tata naskah, materi, dan substansi peraturan,” terangnya.
Politisi Golkar ini menegaskan hasil tersebut nantinya menjadi dasar penyempurnaan rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan dan diundangkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengatakan, persetujuan bersama enam Raperda tersebut mencerminkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam memperkuat regulasi penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Menurutnya, materi enam Raperda memiliki cakupan strategis, terutama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, menyesuaikan kelembagaan perangkat daerah, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya nelayan melalui pengaturan pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan.
Ia menambahkan, perubahan regulasi mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol menjadi salah satu materi yang mendapat perhatian. Lebih dari 50 persen materi dalam peraturan tersebut mengalami penyesuaian untuk memperkuat pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tuban.
Mas Lindra berharap seluruh Raperda yang telah disepakati dapat segera memasuki tahapan selanjutnya sehingga nantinya bisa diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini sudah tuntas tepat waktu dan insyaallah dalam waktu dekat kita bisa memanfaatkan peraturan daerah ini. Keinginan eksekutif dan legislatif sangat baik untuk benar-benar menjaga perlindungan masyarakat kita di Kabupaten Tuban,” imbuhnya.
Rapat paripurna diakhiri dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama enam Raperda oleh pimpinan DPRD Kabupaten Tuban dan Pemerintah Kabupaten Tuban. Selanjutnya, keenam rancangan regulasi tersebut akan menjalani tahapan fasilitasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai mekanisme perundang-undangan. (min)