JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur (Jatim) menilai alokasi anggaran program Trans Laut Jatim 2027 sebesar Rp15 miliar belum ideal. Anggaran tersebut dinilai belum sebanding dengan tantangan geografis Jatim yang memiliki 538 pulau, termasuk 126 pulau di Kabupaten Sumenep, Madura.

Pengurangan anggaran dari usulan Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim dikhawatirkan berdampak terhadap frekuensi pelayaran. Kondisi itu berpotensi menyulitkan mobilitas masyarakat kepulauan yang bergantung pada transportasi laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Abrari, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mengevaluasi kembali alokasi anggaran tersebut. Menurutnya, transportasi laut merupakan kebutuhan mendasar masyarakat kepulauan, bukan sekadar program operasional pemerintah.

"Jangan sampai masyarakat kepulauan menjadi korban keterbatasan anggaran. Bagi mereka, transportasi laut bukan pilihan, melainkan kebutuhan utama untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, perdagangan, maupun aktivitas ekonomi sehari-hari," tegas Abrari, Selasa (17/11/2026).

Abrari mengatakan, kondisi geografis Jatim dengan ratusan pulau membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama dalam pembiayaan konektivitas laut. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada wilayah daratan dan perkotaan.

"Jawa Timur memiliki 538 pulau. Dari jumlah itu, ada 126 pulau di Sumenep, terdiri atas 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Pemerintah harus memastikan masyarakat di pulau-pulau tetap mendapatkan pelayanan transportasi yang layak," ujarnya.

Berdasarkan kebutuhan yang disampaikan Dishub Jatim, anggaran ideal untuk transportasi laut mencapai Rp45 miliar per tahun. Namun, dalam penyusunan anggaran 2027, Dishub Jatim hanya mengusulkan Rp25 miliar untuk operasional Trans Laut.

Dari usulan tersebut, anggaran yang disetujui sebesar Rp15 miliar. Artinya, terdapat selisih Rp10 miliar dari usulan Dishub Jatim dan Rp30 miliar dari kebutuhan ideal.

Anggota Komisi D DPRD Jatim ini menilai pengurangan anggaran tersebut perlu diperhitungkan secara cermat karena berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kalau dengan anggaran Rp25 miliar saja sejumlah rute hanya bisa dilayani sekitar tiga kali dalam sepekan, bagaimana jika anggarannya hanya Rp15 miliar? Jangan sampai frekuensi pelayaran turun menjadi satu atau dua kali seminggu. Ini tentu akan menyulitkan masyarakat," ungkapnya.

Menurut Abrari, keterbatasan jadwal kapal tidak hanya berdampak pada mobilitas penumpang. Distribusi kebutuhan pokok, aktivitas perdagangan, hingga pengangkutan hasil perikanan dari wilayah kepulauan juga berpotensi terganggu.

Sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan konektivitas laut antara lain Kepulauan Kangean, Masalembu, Sapeken, Raas, Sapudi, dan Gili Iyang di Kabupaten Sumenep, serta Pulau Bawean di Kabupaten Gresik.

"Bayangkan ketika warga membutuhkan akses ke rumah sakit, mengurus pendidikan, atau membawa hasil tangkapan ikan untuk dijual ke daratan, tetapi jadwal kapal sangat terbatas. Karena itu, anggaran transportasi laut harus dilihat sebagai kebutuhan pelayanan publik," tandasnya.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemprov Jatim mengevaluasi anggaran Trans Laut 2027 agar dapat dikembalikan setidaknya mendekati usulan Dishub sebesar Rp25 miliar. Sementara kebutuhan ideal Rp45 miliar dapat dipenuhi secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Selain penambahan anggaran, Abrari yang juga menjabat Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep tersebut meminta pemerintah memetakan kebutuhan transportasi di seluruh pulau berpenghuni, termasuk pulau-pulau yang belum memiliki layanan kapal reguler.

"Harus ada pemetaan yang jelas. Pulau mana yang sudah terlayani, mana yang belum, berapa kebutuhan masyarakat, dan seberapa sering kapal harus beroperasi. Jangan sampai anggaran sudah dikeluarkan, tetapi pelayanan belum menjawab kebutuhan warga," katanya.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah menetapkan standar pelayanan minimum transportasi laut. Standar tersebut meliputi frekuensi pelayaran, kepastian jadwal, kapasitas penumpang, keselamatan, hingga keterjangkauan tarif.

Selain itu, subsidi angkutan laut dinilai perlu diperkuat, terutama pada rute yang secara komersial kurang menguntungkan operator, tetapi memiliki peran strategis bagi masyarakat.

"Transportasi laut di wilayah kepulauan tidak bisa sepenuhnya menggunakan hitungan untung-rugi bisnis. Ada tanggung jawab pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan yang sama, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil," pungkas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Madura tersebut. (zen)