JATIMPOS.CO//JOMBANG – Kasus dugaan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di kawasan hutan Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, mendapat sorotan serius dari aktivis lingkungan. ECOTON mendesak aparat penegak hukum segera mengungkap pelaku sekaligus memastikan limbah tersebut dibersihkan sesuai prosedur keselamatan lingkungan.
Desakan itu disuarakan melalui aksi demonstrasi di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang, Rabu (18/11/2026).
Dengan mengenakan pakaian pelindung antiradiasi, para aktivis membawa poster berisi tuntutan agar kasus tersebut tidak berhenti pada penanganan administratif.
Koordinator aksi ECOTON, Amirudin, menegaskan ada tiga hal yang harus segera dilakukan, yakni mengungkap pihak yang bertanggung jawab, membersihkan limbah, serta memberikan ganti rugi kepada petani kopi maupun penggarap lahan yang terdampak.
"Segera ditemukan siapa pelakunya, kemudian segera dilakukan clean up. Yang paling penting juga memberikan ganti rugi terkait kerugian ekonomi yang dialami petani kopi atau penggarap lahan di kawasan hutan itu," tegasnya.
Menurut Amirudin, hasil investigasi ECOTON selama dua hari menemukan sejumlah petunjuk yang dinilai dapat membantu mengungkap kasus tersebut. Salah satunya rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan lima mobil dump truk melintas menuju kawasan tersebut dan kembali dalam kondisi kosong.
Dia menilai rekaman itu bisa menjadi pintu masuk untuk menelusuri kendaraan maupun pihak yang terlibat. Karena itu, ECOTON meminta DLH berkolaborasi dengan kepolisian dan aparat Penegakan Hukum (Gakkum) agar penyelidikan berjalan lebih cepat.
"Wonosalam merupakan kawasan penting, menjadi penyangga hutan Tahura, kawasan konservasi, serta memiliki banyak mata air dan sungai. Jangan sampai pencemaran ini berulang dan mengancam lingkungan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Jombang, Miftahul Ulum, membenarkan adanya temuan limbah setelah pihaknya menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan pengecekan langsung ke lokasi.
Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan material limbah yang diduga masuk kategori B3. Namun, DLH belum berani melakukan pembersihan karena penanganannya membutuhkan prosedur khusus untuk menghindari risiko paparan maupun pencemaran lanjutan.
"Memang apa yang diadukan masyarakat betul. Dugaan sementara mengarah ke limbah B3. Karena protokol penanganannya berbeda, kami belum berani melakukan langkah clean up," jelasnya.
DLH, lanjut Miftahul Ulum, telah berkoordinasi dengan pihak Gakkum untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Pihaknya juga memiliki sejumlah data pendukung, termasuk informasi mengenai rekaman CCTV yang dapat dimanfaatkan dalam proses penyelidikan.
Dia menambahkan, material yang ditemukan merupakan limbah curah atau dibuang tanpa kemasan tertentu. Kondisi tersebut membuat proses identifikasi asal limbah menjadi lebih sulit.
"Sehingga agak menyulitkan bagi kami," pungkasnya.
Desakan ECOTON kini mengarah pada percepatan pengungkapan pelaku dan pemulihan lingkungan. Sebab, persoalan ini bukan hanya menyangkut dugaan pencemaran kawasan hutan, tetapi juga potensi kerugian ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari lahan di sekitar lokasi. (her)