JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun mendeportasi empat warga negara asing (WNA) sepanjang Januari hingga November 2026. Keempatnya dipulangkan ke negara asal karena terbukti melanggar aturan keimigrasian, mulai dari melebihi batas izin tinggal (overstay) hingga menyalahgunakan izin tinggal.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Arief Adi Prayogo, mengatakan empat WNA yang dideportasi tersebut terdiri dari tiga warga negara China dan satu warga negara Malaysia.
“Kasusnya karena mereka overstay dan penyalahgunaan izin tinggal,” kata Arief saat menghadiri kegiatan media gathering di Madiun, Rabu (18/11/2026).
Arief menjelaskan, saat ini terdapat 974 WNA yang tercatat berada di wilayah kerja Imigrasi Madiun. Jumlah tersebut bersifat dinamis karena dipengaruhi mobilitas keluar-masuk warga asing.
Dari jumlah tersebut, warga negara Malaysia menjadi kelompok terbanyak dengan 228 orang. Disusul warga negara China sebanyak 220 orang dan Kamboja sebanyak 121 orang.
Menurut Arief, tidak semua WNA di wilayah Madiun Raya bekerja di sektor industri atau menjadi tenaga kerja asing (TKA). Sebagian di antaranya merupakan santri yang menempuh pendidikan di sejumlah pondok pesantren, terutama di kawasan Temboro dan Gontor.
“Kebanyakan WNA adalah santri yang beraktivitas di sekitaran pondok pesantren, seperti Temboro dan Gontor,” ujarnya.
Sementara itu, pergerakan pemegang Kartu Izin Tinggal (KIT) sepanjang tahun ini tercatat berkisar 150 hingga 200 orang. Kondisi tersebut membuat pengawasan keimigrasian perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Arief menegaskan, pengawasan terhadap WNA, khususnya TKA, bukan bertujuan menghambat investasi maupun penanaman modal asing. Namun, perusahaan sponsor dan WNA wajib memastikan izin tinggal yang dimiliki sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
Dalam pelaksanaannya, Imigrasi Madiun mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi kepada perusahaan sponsor, penanggung jawab, maupun WNA terkait ketentuan izin tinggal.
“Jika langsung digas tanpa edukasi, dikhawatirkan mereka malah kabur. Makanya kita edukasi dulu mana izin tinggal yang harus digunakan,” jelasnya.
Meski demikian, Imigrasi memastikan akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan hukum apabila WNA tetap melakukan pelanggaran setelah mendapatkan edukasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas warga asing di Madiun Raya sesuai dengan aturan keimigrasian. (jum).