JATIMPOS.CO//SURABAYA – Persoalan perubahan desil dalam pendataan penerima bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu keluhan warga saat kegiatan reses Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, di Surabaya.
Sejumlah warga mengaku tidak lagi menerima bantuan sosial setelah kategori desil keluarganya berubah. Padahal, perubahan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya.
Lilik mengatakan, keluhan tersebut banyak disampaikan warga yang tinggal di kawasan padat penduduk. Perubahan kategori desil dinilai berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap bantuan pemerintah.
“Keluhan paling banyak ini terkait dengan desil. Karena mampu merubah harapan, sebelumnya mendapat bantuan, lalu karena ada perubahan desil dia tidak mendapat bantuan lagi. Padahal desil ini sangat memiliki pengaruh terhadap perkuliahan,” ungkap Lilik, Rabu (18/11/2026).
Ia mencontohkan kondisi warga di kawasan Kedinding yang rumahnya pernah dibangun melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Namun, warga tersebut kemudian mengalami perubahan kategori desil.
Persoalan serupa juga ditemukan di wilayah Tambaksari. Lilik menyebut terdapat seorang nenek yang tinggal bersama cucunya dengan penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan, tetapi kondisi rumah dan keberadaan kendaraan yang sudah tidak digunakan memengaruhi penilaian kesejahteraan keluarganya.
Menurut Lilik, penentuan kategori desil tidak semestinya hanya didasarkan pada kondisi fisik rumah atau kepemilikan aset. Pendataan perlu memperhatikan kondisi ekonomi keluarga secara langsung.
“Harus ada survei secara langsung, harus dievaluasi, lalu melibatkan RT RW yang ada di sana. Tidak hanya surveyor saja,” tegasnya.
Ia menilai keterlibatan pengurus RT dan RW diperlukan karena mereka lebih mengetahui kondisi sosial ekonomi warga di lingkungan masing-masing. Informasi tersebut dapat menjadi bahan verifikasi agar penetapan kategori desil lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. (zen)