Colors: Green Color

JATIMPOS.CO//SURABAYA – DPRD Kota Surabaya menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026). Di balik persetujuan tersebut, terdapat sejumlah angka penting yang patut dicermati, terutama proyeksi belanja daerah sebesar Rp12,6 triliun dan rencana pembiayaan melalui pinjaman daerah yang mencapai Rp1,3 triliun.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Anggota DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lebih elegan jika mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu disampaikannya saat menemui massa demonstrasi yang menuntut pemakzulan Gibran di DPRD Jatim, Selasa (10/11/2026).

JATIMPOS.CO//BONDOWOSO. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso mendorong agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 lebih berpihak kepada masyarakat kecil. Sejumlah catatan strategis disampaikan fraksi tersebut dalam pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Kekosongan 13 jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi sorotan Komisi A DPRD Jatim. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas digitalisasi birokrasi dalam mengantisipasi pergantian pejabat.

JATIMPOS.CO//BONDOWOSO. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bondowoso menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Fraksi Golkar menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel agar kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 diwarnai sorotan terhadap efektivitas penggunaan anggaran pendidikan. Komisi D DPRD Surabaya mempertanyakan besarnya alokasi anggaran di luar Dinas Pendidikan yang dinilai belum diimbangi dengan tingkat penyerapan dan manfaat nyata bagi masyarakat.