Colors: Green Color

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim membenahi aplikasi Majapahit Digital (Majadigi) agar menjadi platform pelayanan publik yang lebih responsif. Pengembangan aplikasi tersebut dinilai perlu belajar dari Sapawarga milik Pemprov Jawa Barat dan JAKI milik Pemprov DKI Jakarta.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur membekali kader muda dengan pemahaman politik anggaran dan parlemen melalui PWPM Institute 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jatim, Surabaya, Rabu (4/11/2026).

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Persoalan kekurangan tenaga pendidik, kondisi bangunan sekolah, hingga belum tuntasnya persoalan ijazah siswa menjadi sorotan Komisi D DPRD Surabaya dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Kamis (5/11/2026), DPRD meminta agar peningkatan anggaran pendidikan tidak sekadar memenuhi ketentuan mandatory spending, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Program ketahanan pangan yang digencarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat dukungan DPRD Surabaya. Namun, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya diukur dari banyaknya bantuan bibit, benih ikan, maupun ternak yang disalurkan. Lebih dari itu, efektivitas program dalam meningkatkan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga, serta mendongkrak ekonomi masyarakat menjadi hal yang perlu mendapat perhatian.

JATIMPOS.CO/MOJOKERTO – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra atau yang akrab disapa Gus Barra, menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Penyampaian tersebut berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung Graha Whicesa, Kamis (5/11/2026).

JATIMPOS.CO//SURABAYA - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya 2027 mulai mengungkap sejumlah persoalan mendasar di sektor pendidikan. Komisi D DPRD Surabaya menyoroti belum optimalnya alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan (Dispendik), pemerataan bantuan bagi siswa kurang mampu, hingga kesiapan tenaga pendidik menghadapi penerapan pendidikan inklusif.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyoroti alokasi anggaran pengadaan mi instan untuk penanganan korban bencana melalui BPBD Jatim yang mencapai Rp17,24 miliar. Besarnya anggaran tersebut dinilai perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kualitas gizi bantuan pangan bagi para pengungsi.