JATIMPOS.CO//SURABAYA – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur membekali kader muda dengan pemahaman politik anggaran dan parlemen melalui PWPM Institute 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jatim, Surabaya, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan bertema “Utilisasi Infrastruktur, Inovasi Gerakan: Menuju Nawasena Jawa Timur” itu diikuti 200 peserta. Mereka terdiri dari 50 pengurus PWPM Jatim dan 150 ketua, sekretaris, serta bendahara Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) se-Jawa Timur.
Peserta mendapatkan materi parlemen bertajuk “Dari Aspirasi ke Kebijakan: Memahami Parlemen, APBD, dan Advokasi Publik”. Materi disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika dan Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansa.
Materi tersebut mencakup politik anggaran, Sekolah APBD, serta advokasi kebijakan dan anggaran. Pembekalan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman kader mengenai proses perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan APBD.
Ketua PWPM Jatim sekaligus penanggung jawab kegiatan, M. Anang Nafi’uzzaki, mengatakan Pemuda Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan.
“Harus ada ide baru yang senantiasa lahir dari para pemuda. Pemuda Muhammadiyah juga menjadi mitra strategis bagi eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Anang juga mengapresiasi seluruh PDPM di Jawa Timur yang telah mengembangkan syiar dan dakwah Pemuda Muhammadiyah di berbagai daerah. Menurutnya, saat ini kepengurusan PDPM telah terbentuk di seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
“Kami mengapresiasi seluruh PDPM Jawa Timur karena di ujung periode ini telah mengupayakan syiar dan dakwah Pemuda Muhammadiyah di seluruh penjuru kabupaten/kota. Seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur kini memiliki kepengurusan PDPM,” katanya.
Ketua pelaksana kegiatan, Arthansyah Rahmatan Putra, menilai pemahaman terhadap kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari penguasaan anggaran daerah.
Karena itu, pemuda perlu memahami proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan APBD agar dapat berpartisipasi dalam mengawal kebijakan serta memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi dalam pengambilan keputusan.
Selain pembekalan parlemen, kegiatan tersebut juga diisi Rapat Koordinasi Wilayah dan konsolidasi pra-Muktamar Pemuda Muhammadiyah bersama Sekretaris Jenderal PP Pemuda Muhammadiyah Najih Prasetiyo.
PWPM Institute 2026 turut menjadi bagian dari pengembangan database aset PDPM se-Jawa Timur. Pendataan tersebut mencakup potensi kader, kompetensi, profesi, jejaring kelembagaan, dan program unggulan masing-masing daerah.
Melalui pemetaan tersebut, Pemuda Muhammadiyah Jatim berupaya mengidentifikasi potensi kolaborasi antardaerah maupun dengan pihak di luar organisasi, termasuk dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, kepemudaan, dan kebijakan publik. (zen)
