JATIMPOS.CO//BONDOWOSO. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso mulai menyiapkan strategi pembangunan infrastruktur jalan untuk 2027. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp130 miliar guna mendukung program prioritas Bupati, termasuk penanganan infrastruktur jalan secara bertahap.
Kepala Dinas BSBK Bondowoso, Ansori, mengatakan anggaran tersebut merupakan bagian dari pembahasan kegiatan fisik sekitar Rp180 miliar bersama Komisi III DPRD Bondowoso.
Namun, anggaran Rp180 miliar tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk pekerjaan fisik karena masih terbagi untuk sejumlah kebutuhan lain, termasuk gaji dan kegiatan pendukung.
"Untuk kegiatan fisik ada anggaran Rp180 miliar, tetapi itu terbagi untuk beberapa kebutuhan, ada gaji dan kegiatan lainnya. Sementara untuk program prioritas Bupati sekitar Rp130 miliar," kata Ansori saat dikonfirmasi, Rabu (4/11/2026).
Ia menjelaskan, penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur jalan pada 2027 akan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. BSBK tidak ingin penanganan jalan hanya dilakukan dengan memperbaiki sejumlah titik kerusakan secara terpisah.
Sebaliknya, perbaikan akan diarahkan agar satu ruas jalan dapat diselesaikan secara tuntas sehingga manfaatnya lebih optimal dirasakan masyarakat.
Menurut Ansori, pendekatan tersebut menjadi salah satu upaya agar pembangunan infrastruktur memiliki hasil yang lebih maksimal, baik dari sisi kualitas pekerjaan maupun manfaatnya bagi pengguna jalan.
Meski demikian, panjang jalan yang dapat diperbaiki menggunakan anggaran sekitar Rp130 miliar tersebut belum dapat dipastikan. Penentuan volume pekerjaan masih menunggu detail desain atau perencanaan teknis, termasuk penetapan lokasi yang menjadi prioritas.
"Untuk dana Rp130 miliar itu bisa diperuntukkan memperbaiki berapa panjang jalan, masih akan melihat detail desainnya seperti apa. Titik-titik yang akan dikerjakan juga masih belum ditentukan," jelasnya.
Ansori menegaskan, perencanaan teknis menjadi bagian penting sebelum pelaksanaan pembangunan dilakukan. Dengan begitu, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan penanganan infrastruktur di masing-masing lokasi.
Melalui perencanaan tersebut, BSBK berharap pembangunan infrastruktur jalan pada 2027 dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar pekerjaan yang menjadi prioritas dapat diselesaikan secara maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bondowoso.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono, menilai penyusunan program pembangunan 2027 harus menjadi kelanjutan dari evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada 2026.
Menurutnya, pembangunan berkelanjutan perlu diterapkan agar pekerjaan yang belum selesai pada tahun sebelumnya dapat dituntaskan pada tahun berikutnya.
Ia juga mengapresiasi respons masyarakat terhadap upaya Pemkab Bondowoso dalam memperbaiki infrastruktur, meskipun pelaksanaannya masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
"Kami mengapresiasi bahwa di lapangan masyarakat menyambut baik kehadiran Pemkab dalam memperbaiki infrastruktur, meskipun dengan anggaran di tengah efisiensi yang serba terbatas," ujar Sutriyono.
Ia mengakui, anggaran yang tersedia belum mampu menyelesaikan seluruh persoalan infrastruktur jalan di Bondowoso. Karena itu, Komisi III meminta evaluasi pelaksanaan pembangunan 2026 dijadikan dasar dalam menentukan program tahun 2027. (Eko)
