JATIMPOS.CO/KOTA MOJOKERTO – DPRD Kota Mojokerto menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto, Minggu (22/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Mojokerto Eri Purwanti dan dihadiri Wakil Wali Kota Mojokerto Dr. Rachman Sidharta Arisandi, S.IP., M.Si., jajaran anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, camat, lurah, serta sejumlah undangan.
Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran (Banggar), yang telah bekerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selama proses pembahasan.
Ia berharap APBD 2027 yang telah disepakati dapat menjadi pedoman dalam menjalankan program pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Laporan hasil pembahasan Banggar disampaikan juru bicara DPRD Kota Mojokerto, Nuryono Sugi Raharjo, SH. Dalam laporannya, ia menjelaskan bahwa pembahasan Raperda APBD 2027 berlangsung selama empat hari, yakni 14 hingga 17 November 2026.
Seluruh fraksi DPRD pada prinsipnya menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda.
Adapun struktur APBD Kota Mojokerto 2027 meliputi pendapatan daerah sebesar Rp843,76 miliar, belanja daerah Rp933,51 miliar, penerimaan pembiayaan Rp96,20 miliar, serta pengeluaran pembiayaan Rp6,44 miliar. Dengan demikian, pembiayaan neto tercatat sebesar Rp89,75 miliar.
Meski menyetujui rancangan anggaran tersebut, DPRD turut memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kota Mojokerto agar pelaksanaan APBD berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Beberapa poin yang menjadi perhatian meliputi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyelesaian piutang daerah, pengelolaan sampah, pembenahan perusahaan daerah, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam sektor pendapatan, DPRD mendorong pemerintah kota untuk lebih inovatif menggali potensi PAD serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Selain itu, OPD terkait diminta meningkatkan penagihan dan penyelesaian piutang daerah agar potensi pendapatan yang belum terealisasi dapat dimaksimalkan.
Perhatian juga diberikan terhadap pengelolaan sampah. DPRD berharap penanganannya dilakukan secara terpadu, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir.
Sementara itu, keberlangsungan perusahaan daerah PT PDAM Maja Tirta turut menjadi sorotan. Pemerintah kota diharapkan melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh agar pelayanan air bersih semakin baik dan perusahaan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Dalam laporan Banggar disebutkan, penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Maja Tirta hingga 2022 mencapai sekitar Rp43 miliar. Namun, nilai modal yang tersisa saat ini diperkirakan hanya sekitar Rp900 juta. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan perusahaan ke depan lebih optimal dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pada sektor belanja, DPRD juga menyoroti proporsi belanja pegawai yang masih berada di angka 33 persen. Pemerintah kota diharapkan melakukan penyesuaian, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembiayaan gaji PPPK penuh waktu.
DPRD juga mendukung program perlindungan terhadap 39.000 tenaga kerja rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut diharapkan mendapatkan dukungan anggaran yang memadai, baik melalui DBHCHT maupun APBD, sehingga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Pengembangan sektor pariwisata juga masuk dalam rekomendasi. Pemerintah kota didorong menggali dan mengembangkan potensi wisata yang dimiliki daerah agar mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan PAD.
Selain itu, DPRD meminta percepatan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang direncanakan mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat pada 2027.
Dalam bidang sosial, pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga dinilai penting. OPD terkait diminta melakukan pemutakhiran dan verifikasi data secara berkala agar penyaluran bantuan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam paripurna menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, terutama Badan Anggaran, atas kontribusi pemikiran serta kerja sama selama proses pembahasan Raperda APBD bersama TAPD.
Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan anggaran yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
"Saya percaya semua ini adalah bagian dari upaya kita di dalam bersinergi untuk menuju kebaikan, khususnya bagi kepentingan seluruh warga Kota Mojokerto," tuturnya.
Selanjutnya, Raperda APBD 2027 akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (din)