JATIMPOS.CO//SURABAYA – Penurunan ekspor Jawa Timur sebesar 7,25 persen di tengah lonjakan impor 15,51 persen menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap keberlangsungan 4,58 juta UMKM nonpertanian di Jawa Timur.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Eddy Paripurna, menilai melemahnya kinerja ekspor tidak hanya menjadi persoalan perdagangan, tetapi juga berpotensi memengaruhi industri lokal dan penyerapan tenaga kerja.
"Penurunan ekspor bukan sekadar persoalan angka perdagangan, tetapi berpotensi merembet hingga ke sektor ekonomi kerakyatan," ungkap Eddy, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Jawa Timur selama Januari-September 2026 mencapai 21,26 miliar dolar AS. Angka tersebut turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 22,92 miliar dolar AS.
Sebaliknya, nilai impor meningkat dari 21,55 miliar dolar AS menjadi 24,89 miliar dolar AS. Kondisi tersebut membuat neraca perdagangan Jawa Timur mengalami defisit sebesar 3,63 miliar dolar AS.
Eddy yang juga anggota Komisi B DPRD Jatim itu mengingatkan, dampak penurunan ekspor tidak hanya dirasakan perusahaan besar yang berorientasi pada pasar internasional. Pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok industri juga berpotensi terkena imbasnya.
Terlebih, Jawa Timur memiliki sekitar 4,58 juta UMKM nonpertanian berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) UMKM Kementerian UMKM 2025.
"Jumlah tersebut merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan yang harus dijaga agar tidak ikut tertekan akibat melemahnya aktivitas perdagangan," jelasnya.
Menurut Eddy, penurunan permintaan ekspor dapat membuat perusahaan mengurangi kapasitas produksi maupun pembelian bahan baku dari pemasok lokal. Jika berlangsung berkepanjangan, kondisi tersebut berisiko menekan omzet UMKM, terutama sektor makanan olahan, kerajinan, furnitur, tekstil, serta produk pertanian dan perikanan.
"Dampak berikutnya adalah potensi berkurangnya penyerapan tenaga kerja. Penyesuaian produksi oleh industri berorientasi ekspor bisa berpengaruh terhadap pendapatan buruh dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut," terangnya.
Karena itu, Eddy meminta Pemprov Jatim tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka ekspor. Pemerintah juga perlu memperkuat pasar domestik, melindungi industri lokal, dan memperluas akses pemasaran produk UMKM.
Salah satu strategi yang dinilai perlu dimaksimalkan adalah perdagangan antarpulau. Pasar domestik dinilai dapat menjadi penyangga ketika permintaan internasional melemah.
"Jawa Timur memiliki potensi besar dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, makanan olahan, kerajinan, hingga industri kecil. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan konkret pemerintah, terutama dalam mengatasi biaya logistik, keterbatasan informasi pasar, kualitas produk, kapasitas produksi, dan akses pembiayaan," katanya.
Eddy juga menyoroti pelaksanaan misi dagang antardaerah yang selama ini menjadi salah satu program andalan Pemprov Jatim. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur dari besarnya nilai komitmen transaksi, tetapi harus dibuktikan melalui realisasi pembelian dan keberlanjutan kerja sama.
Berdasarkan catatan BPKP hingga April 2026, misi dagang Jatim telah dilaksanakan sebanyak 50 kali di 29 provinsi dengan nilai transaksi mencapai Rp36,24 triliun.
"Meski angka tersebut cukup besar, realisasi transaksi dan manfaatnya bagi UMKM tetap perlu dievaluasi. Jangan sampai nilai komitmen perdagangan hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi tidak berujung pada kontrak pembelian berkelanjutan bagi pelaku usaha kecil," tegas Eddy.
Selain memperluas pasar, Eddy menilai percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah juga perlu dilakukan. Petani dan nelayan tidak seharusnya hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga memperoleh nilai tambah melalui pengolahan produk.
Hasil perikanan, misalnya, dapat dikembangkan menjadi fillet, makanan beku, hingga produk siap saji. Begitu pula hasil pertanian dan perkebunan yang dapat diolah menjadi produk kemasan dengan nilai jual lebih tinggi.
"Di sisi lain, kenaikan impor juga perlu dicermati. Eddy meminta Pemprov Jatim memetakan jenis barang impor, terutama bahan baku yang sebenarnya berpotensi diproduksi di dalam negeri, khususnya di Jawa Timur," ujarnya.
Penguatan industri pemasok lokal dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. Namun, upaya tersebut harus dibarengi peningkatan teknologi produksi, kualitas produk, dan akses pembiayaan agar UMKM mampu masuk ke rantai pasok industri besar.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong sinergi Pemprov Jatim dengan perbankan dan lembaga pembiayaan untuk memperluas akses modal kerja, termasuk optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pendampingan sertifikasi halal, standardisasi mutu, legalitas usaha, kemasan, hingga promosi juga dinilai perlu diperkuat.
Melalui fungsi pengawasan, Eddy mendorong Komisi B DPRD Jatim meminta penjelasan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM terkait perkembangan perdagangan dan kondisi pelaku usaha.
Evaluasi tersebut, menurutnya, perlu mencakup jumlah UMKM yang terlibat dalam perdagangan antarpulau dan ekspor, realisasi transaksi misi dagang, jumlah kontrak pembelian berkelanjutan, perkembangan omzet, hingga penyerapan tenaga kerja.
Bagi Eddy, penurunan ekspor tidak cukup dijawab dengan memperbanyak kegiatan promosi dan pameran perdagangan. Pemerintah harus memastikan produk lokal memiliki pasar dan pelaku UMKM memperoleh kesempatan berkembang.
"Dengan potensi 4,58 juta UMKM nonpertanian, penguatan ekonomi kerakyatan harus menjadi bagian utama strategi perdagangan Jawa Timur. Peningkatan ekspor harus berjalan beriringan dengan perluasan pasar domestik agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat," tandasnya. (zen)
