JATIMPOS.CO//SURABAYA – DPRD Kota Surabaya menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026). Di balik persetujuan tersebut, terdapat sejumlah angka penting yang patut dicermati, terutama proyeksi belanja daerah sebesar Rp12,6 triliun dan rencana pembiayaan melalui pinjaman daerah yang mencapai Rp1,3 triliun.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri. Agendanya adalah pembacaan pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD atas hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap RAPBD 2027.
Dalam pengantarnya, Zuhri mengingatkan bahwa momentum Hari Pahlawan tidak semestinya hanya diperingati melalui kegiatan seremonial. Nilai perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, menurutnya, harus menjadi motivasi bagi penyelenggara pemerintahan untuk bekerja keras, bersinergi, dan berkolaborasi dalam membangun Kota Surabaya.
"Semangat perjuangan para pahlawan diharapkan mampu memotivasi dan menggerakkan kita sebagai generasi penerus bangsa untuk membantu mewujudkan visi Kota Surabaya, yakni transformasi menuju kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan," ujar Zuhri.
Pembahasan RAPBD 2027 sendiri telah berlangsung sejak 21 September hingga 9 November 2026. Proses tersebut melibatkan pembahasan di tingkat komisi, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan finalisasi bersama Banggar DPRD dan TAPD pada 4 November 2026.
Juru Bicara Banggar DPRD Surabaya, Mochamad Machmud, dalam laporannya mengungkapkan bahwa belanja daerah tahun anggaran 2027 diproyeksikan mencapai Rp12,6 triliun. Angka tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp9,8 triliun, belanja modal Rp2,7 triliun, serta belanja tidak terduga sebesar Rp47,6 miliar.
Sementara itu, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp11,1 triliun. Komponennya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp2,6 triliun.
Persoalan pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam struktur RAPBD tersebut. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp1,7 triliun, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp253 miliar.
Besarnya rencana pinjaman daerah tersebut menjadi salah satu komponen yang perlu dicermati dalam pengelolaan fiskal Kota Surabaya. Sebab, pembiayaan melalui utang tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan saat ini, tetapi juga membawa konsekuensi kewajiban pembayaran pada tahun-tahun berikutnya.
Machmud menegaskan, hasil pembahasan anggaran diharapkan mampu memastikan belanja pembangunan benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Realisasi belanja untuk pembangunan diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kualitasnya juga perlu terus ditingkatkan, sejalan dengan fokus nasional pada produktivitas, investasi, dan industri," ungkapnya.
Tema pembangunan Kota Surabaya tahun 2027 sendiri diarahkan pada akselerasi pemerataan infrastruktur kota dan infrastruktur ekonomi strategis yang berwawasan lingkungan.
Setelah laporan Banggar dibacakan, pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap rancangan berita acara persetujuan bersama antara Wali Kota Surabaya dan DPRD mengenai RAPBD 2027. Seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan setuju.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, kritik, dan saran anggota DPRD selama proses pembahasan berlangsung.
Ia berharap anggaran tahun 2027 dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya dalam menekan angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, serta ketimpangan.
"Semoga anggaran yang tertuang dalam RAPBD 2027 ini memberikan kemaslahatan bagi seluruh warga Kota Surabaya. Bisa menurunkan angka kemiskinan, angka stunting, pengangguran terbuka, dan rasio gini," kata Eri.
Meski telah disepakati bersama, RAPBD 2027 belum langsung ditetapkan menjadi peraturan daerah. Eri menjelaskan, dokumen tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hasil evaluasi gubernur nantinya menjadi dasar penyempurnaan oleh Wali Kota bersama DPRD melalui Badan Anggaran. Penyempurnaan tersebut kemudian dituangkan dalam keputusan DPRD sebelum Raperda ditetapkan menjadi Perda APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027. (fred)
