JATIMPOS.CO/LAMONGAN - Usai rapat Paripurna DPRD Lamongan di hari pertama Selasa (01/11/2022) mengenai pembahasan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2023, hari ini Rabu (03/11/2022) digelar Rapat Paripurna Hari kedua penyampaian pandangan umum dari 7 fraksi yang ada di DPRD Lamongan.
Memiliki tema rencana kerja pembangunan yakni Penguatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Penunjang Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan yang Inklusif, rancangan APBD tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan ekonomi, mengurangi kemiskinan, juga mengatasi dampak inflasi, dimana pendapatan daerah secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp. 3,1 triliun, mengalami peningkatan 2 persen yakni Rp. 72,8 milyar dari tahun 2022.
Menanggapi hal itu, 7 fraksi DPRD Lamongan yakni fraksi PKB, Demokrat, PDIP, PAN, Golkar, Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia, dan Partai Gerindra) menyampaikan beberapa saran dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Diantara saran yang disampaikan yakni usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) perihal pupuk dan juga wabah tikus dapat dikategorikan sebagai bencana alam, sehingga dalam penanganannya tidak hanya dilaksanakan pada Dinas Pertanian namun juga menggandeng berbagai pihak tertentu.
Fraksi Partai Demokrat selain menyampaikan apresiasi, juga memberikan saran untuk terus berupaya mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melakukan assessment dan evaluasi pupuk bersubsidi, peningkatan alokasi anggaran sarana prasarana pendidikan juga pembinaan ketrampilan atlet, serta meningkatkan normalisasi waduk rawa, embung, sungai, dan saluran drainase.
"Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa komitmen yang sangat baik Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah Pusat. Kami menyarankan untuk memperhatikan kebutuhan tenaga medis, peningkatan SDM juga alat kesehatan, meminta pengusulan tambahan alokasi pupuk bersubsidi, peningkatan sarpras pendidikan yang merata, keseriusan pembinaan atlet, normalisasi dan pengembalian fungsi waduk, rawa, embung, sungai, dan saluran drainase, juga penambahan dan perbaikan rambu lalu lintas," kata Sri Setyowati perwakilan Fraksi Partai Demokrat.
Fraksi partai Golkar berharap, APBD anggaran 2023 akan dilandasi dengan kebijakan yang responsif, antisipatif dan komprehensif baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Selain itu, Fraksi Partai Gerindra juga menyarankan Bengawan Njero harus menjadi perhatian khusus. Berikutnya Fraksi PAN, Fraksi PNRI, dan PDIP yang mengharapkan Pemerintah Daerah dapat lebih memperhatikan perbaikan dalam berbagai bidang, baik pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pertanian, juga ekonomi yang akan dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat kedepannya.
"Anggaran APBD 2023 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi. Prioritas pembangunan akses jalan harus tetap menjadi fokus utama, optimalisasi sarana prasarana pendidikan, juga peningkatan pelayanan kesehatan spesifiknya pelayanan pada pasien gagal ginjal di wilayah selatan Lamongan," harap Moch. Dachlan menyampaikan pandangan umum fraksi PNRI (Persatuan Nasional Rakyat Indonesia).
Menanggapi hal tersebut, ditemui seusai rapat Pak Yes menyampaikan terima kasih atas masukan dan saran dari berbagai fraksi partai di Kabupaten Lamongan.
"Ini tadi kita melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi atas nota keuangan Raperda APBD 2023. Saya berterimakasih atas kritik, saran dan masukan yang diberikan. Ini akan kami tampung, insyaallah semoga dapat kami laksanakan di tahun 2023," kata Pak Yes.
Sebagaimana diketahui, dari target pendapatan daerah yang diperkirakan mencapai Rp. 3,1 triliun, belanja daerah Kabupaten Lamongan dialokasikan sebesar Rp. 3,06 triliun, sehingga terjadi surplus anggaran sebesar Rp. 60 milyar. Untuk penyeimbangan dari surplus yang terjadi, ditempuh melalui penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah dialokasikan, dan diperoleh pembiayaan netto yang sebanding dengan surplus anggaran, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran menjadi nol.(bis).
