JATIMPOS.CO/TULUNGAGUNG - Rapat Paripurna DPRD Tulungagung dengan agenda persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2023, digelar di ruang Graha Wicaksana, Sabtu (19/11/2022).
“Dalam rapat paripurna semua fraksi prinsipnya sependapat dan menyetujui terhadap Ranperda tentang APBD 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Tulungagung,” terang Ketua DPRD Tulungagung Marsono.
Sebelum ditetapkan dan disetujui, Andri Santosa selaku juru bicara Badan Anggaran DPRD Tulungagung menyampaikan 10 catatan demi perbaikan di masa mendatang.
Pertama, diupayakan pada RAPBD 2023 untuk gaji GTT, PTT guru SD dan guru SMP sudah dianggarkan; Kedua menjelang Pilpres 2024 untuk diperhatikan peran Satpol PP dalam melibatkan Linmas; Ketiga mengenai selisih PPAS pagu tertinggi terdapat komponen yang tidak bisa terdeteksi di Dinas Pendidikan karena adanya dana transfer dari Pemerintah untuk diperhatikan.
Keempat diupayakan ada penangan kerusakan infrastruktur oleh perangkat daerah; kelima BPBD diupayakan kegiatannya jemput bola dalam menghadapi bencana yang saat ini sudah memasuki musim penghujan; Keenam kerusakan infrastruktur yang terjadi di pantai akibat bencana belum ada penanganan dari pemerintah daerah hal ini karena belum ada mekanisme pembaruannya diupayakan untuk diperhatikan; Ketujuh kesediaan sumber daya manusia supaya disesuaikan dengan ketentuan yang ada disertai dengan kesejahteraannya agar pengalaman tahun yang lalu tidak terulang; Kedelapan terkait perencanaan tahun ke depan supaya direncanakan lebih awal dalam pengadaan barang dan jasa; Kesembilan untuk belanja barang jasa diupayakan menggunakan katalog produk lokal, agar PDRBnya lebih meningkat.
Terakhir yang kesepuluh, untuk meningkatkan PAD diupayakan menggunakan produk-produk yang disediakan oleh PDAU (semisal untuk kunker memakai armada PDAU dan Mamin pesan kepada cafe eks Gorga.
Pembacaan pandangan akhir Fraksi Gerindra oleh Reno Mardi Putra menyampaikan beberapa catatan, diantara berharap dengan disahkannya Ranperda tentang APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2023 mampu menjadikan pijakan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiscal yang lebih baik, untuk mewujudkan keadilan dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa serta mampu untuk menentukan prioritas belanja daerah.
Fraksi Gerindra berharap, agar dalam fungsi distribusi pada APBD yakni penggunaan anggaran daerah, harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk membantu DPRD dalam melakukan pertimbangan dari alokasi anggaran dan belanja modal di masing-masing OPD.
Sedangkan terkait dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa Tahun 2023, Fraksi Gerindra tetap mengingatkan agar direncanakan lebih awal dan segera disosialisasikan semaksimal mungkin termasuk e-katalog lokal guna mempercepat belanja barang dan jasa.
Kesempatan yang sama Bupati Tulungagung Maryoto Birowo dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD Tulungagung yang telah bekerja keras untuk mencermati, mengoreksi, dan membahas serta menyempurnakan terhadap Ranperda APBD Tulungagung tahun 2023.
Menurutnya, dengan adanya keterbatasan anggaran, maka seluruh program dan kegiatan belum bisa tertampung dalam ranperda APBD 2023, pihaknya meminta agar semua pihak mengetahui dan memaklumi kondisi tersebut.
“Terkait catatan yang disampaikan oleh Banggar maupun dari fraksi DPRD, kami selanjutnya akan menindaklanjutinya, dan akan kami laksanakan utamanya yang ada di lapangan, serta juga akan kita bahas secara bersama-sama nantinya,”tuturnya.
Bupati Maryoto Birowo tak lupa juga mengucapkan atas nama Pemkab berterima kasih kepada semua fraksi yang telah menyampaikan pandangan akhir terhadap ranperda APBD 2023 dengan penuh arif dan bijaksana.
“Kami juga ucapkan terima kasih kepada semua Fraksi yang telah menyampaikan catatannya,” ulasnya.
Harapannya pelaksanaan kegiatan dan program yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik sesuai Visi Misi kabupaten Tulungagung.
“Semoga kerjasama yang baik dan harmonis selama ini tetap terjaga dan berlanjut serta ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang demi terwujudnya Tulungagung yang Ayem Tentrem Mulyo lan Tinoto,” tandasnya.
Hasil pembahasan bersama antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), komposisi Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang Pertama pendapatan sebesar Rp 2.575.438.726.127 kedua belanja sebesar Rp 2.735.438.726.127. Surplus atau Defisit sebesar Rp 160 miliar, dan yang ketiga penerimaan pembiayaan sebesar Rp 180 miliar. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 20 Milyar. Jumlah pembiayaan netto sebesar Rp 160 miliar. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan atau silpa Rp 0. (san)
