JATIMPOS.CO/SURABAYA — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menilai postur APBD 2026 masih bergantung besar pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Banggar mendorong Pemprov Jatim menata ulang strategi pembiayaan agar lebih sehat.
Juru bicara Banggar DPRD Jatim, Erick Komala, meminta eksekutif tidak menjadikan SiLPA sebagai penyangga utama fiskal.
"Ke depan, Pemprov Jatim perlu menata kembali strategi pengelolaan pembiayaan agar SiLPA tidak lagi menjadi penyangga utama keseimbangan fiskal, tetapi menjadi indikator efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBD," ujarnya.
Menurut Erick, saat ini SiLPA memang membantu menjaga keseimbangan fiskal Jatim. Namun, tingginya SiLPA juga mencerminkan realisasi belanja yang belum optimal serta ruang fiskal yang belum termanfaatkan di tahun berjalan.
Berdasarkan perkembangan 2025, posisi SiLPA sempat mencapai puncak pada Juni sebesar Rp7,28 triliun, lalu berada di kisaran Rp6,34 triliun hingga akhir Oktober.
"Rasio SiLPA terhadap total pendapatan daerah yang semula cukup tinggi mencapai 71 persen di awal tahun lalu sedikit menurun hingga 25 persen menjelang akhir tahun. Dalam konteks ini mengindikasikan fiskal APBD Jawa Timur dalam kondisi tidak sehat," jelas politisi PSI itu dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (12/11/2025).
Banggar menilai efisiensi pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya selaras dengan dinamika penerimaan.
“Secara nominal SiLPA memberikan ruang pembiayaan untuk menutup defisit tahun berikutnya, namun secara substansi kondisi ini harus dibaca sebagai sinyal perlunya perbaikan manajemen kas dan disiplin penyerapan anggaran," tegas Erick.
Ia menambahkan, pengendalian belanja, penajaman prioritas, serta percepatan pelaksanaan program perlu difokuskan agar SiLPA terdistribusi menjadi program yang manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.
Banggar menyetujui Pembiayaan Daerah pada APBD 2026 sebesar Rp916,73 miliar, dengan pembiayaan netto 100 persen untuk menutup defisit. Sesuai perencanaan, SiLPA 2026 diproyeksikan nol rupiah.
Erick berharap target ini dibarengi pelaksanaan kegiatan—fisik maupun nonfisik—yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya.
Selain itu, Banggar mendorong transparansi dan penguatan e-monev terhadap progres fisik/keuangan proyek infrastruktur, serta koordinasi antarsatuan kerja agar tak terjadi tumpang tindih program yang memicu inefisiensi.(zen)
