JATIMPOS.CO/SURABAYA — Persoalan sistem zonasi SMA kembali mencuat dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono di Surabaya, Kamis (12/2/2026).
Dari dialog dengan warga, isu zonasi dinilai masih menjadi masalah klasik yang belum memiliki solusi konkret.
“Ya, jadi masalah pendidikan ini di Surabaya ini hal yang klasik. Dari tahun ke tahun permasalahannya adalah zonasi. Sedangkan zonasi ini belum ada solusi,” kata Blegur.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan lintas level pemerintahan, mulai pusat hingga daerah.
“Maka harus ada tindakan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, untuk memikirkan terkait zonasi ini,” ujarnya.
Blegur menjelaskan, kewenangan pengelolaan SMA berada di tingkat provinsi. Keterbatasan jumlah SMA Negeri di Surabaya membuat persaingan masuk sekolah negeri semakin tinggi.
“Mengingat keterbatasan tempat atau sekolah SMA Negeri di Surabaya, ini juga akan memengaruhi. Dan rata-rata masyarakat ini ingin sekolah negeri, karena sekolah negeri murah,” jelasnya.
“Nah, untuk itu Pemerintah Provinsi harus membuat suatu terobosan-terobosan berkaitan dengan hal pendidikan tersebut. Semangatnya adalah pertama adalah mencerdaskan anak bangsa,” sambungnya.
Apabila pembangunan sekolah negeri baru belum memungkinkan, ia menyarankan opsi kolaborasi dengan sekolah swasta melalui skema beasiswa atau program kerja sama.
“Kalau tidak bisa membangun sekolah-sekolah baru negeri, maka ya harus bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah swasta. Bisa menggunakan beasiswa atau punya program-program bekerjasama dengan sekolah-sekolah swasta,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu masyarakat kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang layak.
“Sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan sekolah negeri,” imbuhnya.
Blegur juga menekankan bahwa pemerataan pendidikan akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jawa Timur di masa mendatang.
“Kalau pendidikan bisa merata, bisa maksimal, maka akan dipastikan kualitas pendidikan dan kemampuan SDM ke depan ini lebih baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan pendidikan menjadi penting dalam menghadapi kompetisi SDM, termasuk dalam konteks posisi strategis Jawa Timur sebagai Gerbang Nusantara dan penopang IKN.
“Oh iya, apalagi Jawa Timur mempersiapkan Gerbang Nusantara dengan adanya IKN. IKN diprediksikan tahun depan atau dua tahun lagi beroperasi,” katanya.
Menurutnya, masuknya investasi untuk mendukung operasional IKN berpotensi membuka lapangan kerja.
“Kalau sudah orang investasi di Jawa Timur untuk men-support IKN, otomatis ini akan membuka lapangan pekerjaan,” jelasnya.
“Tetapi kalau tidak basic-nya dibuat, yaitu pendidikan, ya enggak akan berguna masyarakat kita. Akan kalah bersaing dengan masyarakat lainnya,” pungkasnya. (zen)
