JATIMPOS.CO/MOJOKERTO – Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti menampung sejumlah keluhan warga saat menggelar reses masa sidang II tahun 2026 di Kelurahan Miji Baru 3, Kecamatan Kranggan, Minggu (23/8/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri ketua RT, RW, tokoh masyarakat, serta warga. Dalam dialog itu, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan lingkungan dan pelayanan publik yang mereka hadapi di wilayah tempat tinggalnya.
Ery mengatakan reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Masukan yang disampaikan warga, menurutnya, akan menjadi bahan untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Mojokerto.
“Pagi hari ini saya tidak banyak menyampaikan sesuatu, karena waktunya saya gunakan untuk mendengarkan panjenengan semua. Sampaikan aspirasi, keluhan, unek-unek maupun curhatan, terutama apabila ada pelayanan pemerintah kota yang dirasakan kurang maksimal,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menyebut kegiatan reses di Miji Baru menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat yang telah dikenalnya.
“Ini juga menjadi silaturahmi sekaligus reuni. Dulu ketika saya menjadi Ketua Tim Penggerak PKK, saya sering blusukan bersama ibu-ibu senior di sini,” ungkapnya.
Dalam dialog, persoalan drainase menjadi salah satu keluhan yang disampaikan warga. Saluran air disebut mengalami pendangkalan sehingga dikhawatirkan menghambat aliran air ketika hujan deras.
Menanggapi hal tersebut, Ery mengatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Mojokerto.
“Insyaallah besok langsung saya koordinasikan dengan Dinas PUPR untuk dilakukan pengerukan. Harapannya ketika musim hujan nanti tidak terjadi pendangkalan sehingga warga tidak sampai kebanjiran,” tegasnya.
Selain drainase, warga juga menyampaikan persoalan kendaraan operasional pengangkut sampah atau tossa yang dinilai sudah tidak optimal digunakan.
Ery mengatakan persoalan kendaraan pengangkut sampah juga disampaikan warga dari sejumlah wilayah lain di Kota Mojokerto. Menurutnya, sebagian kendaraan tersebut merupakan pengadaan lama sehingga perlu mendapat perhatian.
“Banyak warga yang menyampaikan kondisi tossa saat ini sudah tidak layak pakai. Pengadaan sebelumnya sudah cukup lama, sekitar tahun 2014,” katanya.
Menurut Ery, DPRD Kota Mojokerto telah membahas kebutuhan kendaraan operasional persampahan. Berdasarkan pembahasan tersebut, kebutuhan kendaraan diperkirakan mencapai 179 unit dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp8 miliar.
Ia mengatakan kebutuhan tersebut perlu segera dimasukkan dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
“Mulai September sampai Desember harus segera disusun perencanaannya. Kami meminta Dinas Lingkungan Hidup memproses kebutuhan tersebut,” ujarnya.
Aspirasi warga juga menyangkut program bantuan sosial dan perbaikan rumah tidak layak huni. Ery menjelaskan, warga yang ingin mengakses program bedah rumah harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk legalitas kepemilikan rumah.
“Yang penting ada sertifikat sebagai bukti legalitas kepemilikan rumah. Kalau persyaratannya terpenuhi, bisa difasilitasi untuk mendapatkan program bedah rumah atau bantuan bedah rumah swadaya dari Pemerintah Kota Mojokerto,” jelasnya.
Ery mengatakan kebutuhan tersebut dapat dikoordinasikan dengan DPUPR serta diusulkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami akan berkoordinasi dengan DPUPR dan pokir kami akan kami alokasikan untuk program bedah rumah,” pungkas Ery.
Sejumlah aspirasi yang disampaikan dalam reses tersebut selanjutnya menjadi bahan Ery untuk dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah terkait. (din/adv)
