JATIMPOS.CO/SURABAYA – Sebanyak 120 anggota DPRD Jawa Timur dijadwalkan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang difasilitasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, 16-19 September 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pendalaman tugas anggota DPRD, terutama terkait perkembangan regulasi pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta penyusunan APBD. Agenda ini berlangsung menjelang pembahasan APBD Jawa Timur 2027.

Ketua DPRD Jatim, M. Musyafak Rouf, mengatakan pemahaman terhadap perkembangan regulasi diperlukan karena sejumlah ketentuan pemerintah pusat berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah.

"Yang mengadakan Kementerian Dalam Negeri bersama BPSDM, terkait regulasi dan keuangan. Sekarang kelihatannya ada skema yang banyak sentralnya daripada otonominya," kata Musyafak saat ditemui di Surabaya, Selasa (15/9/2026).

Menurut Musyafak, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan APBD Jatim 2027. Ia menyebut sejumlah program daerah harus disesuaikan dengan regulasi dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Banyak penyusunan APBD tahun 2027 ini yang dibenturkan dengan regulasi," ujarnya.

Musyafak menegaskan keikutsertaan anggota DPRD dalam kegiatan pendalaman tugas tersebut bersifat wajib. Menurutnya, pendalaman regulasi penting agar pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD tetap berjalan sesuai ketentuan.

Berdasarkan surat DPRD Jatim Nomor 200.5/2540/050/2026, kegiatan pendalaman tugas tersebut digelar selama empat hari, mulai Rabu hingga Sabtu, 16-19 September 2026, di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta.

Kegiatan tersebut menindaklanjuti surat BPSDM Kemendagri Nomor 200.5/6897/BPSDM tertanggal 1 September 2026. Pelaksanaannya mengacu pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.2.2-823 Tahun 2025 tentang pedoman penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD.

Meski diwajibkan, tidak seluruh anggota DPRD Jatim dipastikan mengikuti kegiatan tersebut. "Ada yang sakit, ada yang umrah atau apa gitu. Cukup tujuh yang nggak ikut kayaknya," ungkapnya.

Musyafak juga menyebut kegiatan tersebut merupakan angkatan pertama. Program pendalaman tugas serupa akan terus berlangsung dan mencakup sejumlah daerah lainnya. (zen)