JATIMPOS.CO//SURABAYA – Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri mendapat perhatian dari DPRD Jawa Timur.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menilai komitmen tersebut perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Terutama, di tengah masih adanya pungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa di sekolah negeri.
Puguh mengatakan gagasan pendidikan gratis sejalan dengan amanat konstitusi untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh akses pendidikan. Namun, menurutnya, kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya biaya yang harus ditanggung masyarakat.
“Semangat Presiden Prabowo untuk menghadirkan pendidikan gratis ini patut diapresiasi dan selaras dengan amanat Undang-Undang. Salah satunya mengamanatkan pendidikan kepada seluruh anak-anak di negeri ini,” katanya, Minggu (20/9/2026).
Ia menyoroti kondisi sekolah negeri yang seharusnya menjadi bagian dari layanan pendidikan publik. Menurut Puguh, orang tua siswa masih menghadapi berbagai pungutan dengan alasan tertentu.
“Jangankan pendidikan swasta, pendidikan negeri pun hari ini masih bayar, dengan berbagai macam dalih yang dilakukan sekolah,” ujarnya.
Menurut politikus PKS tersebut, persoalan pembiayaan sekolah tidak terlepas dari kebutuhan operasional satuan pendidikan. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur hingga pembiayaan tenaga pendidik.
Kondisi tersebut, kata dia, pada akhirnya dapat membuat sebagian kebutuhan sekolah dibebankan kembali kepada peserta didik dan orang tua.
Karena itu, Puguh meminta pemerintah menyiapkan langkah konkret untuk memastikan gagasan pendidikan gratis tidak berhenti pada pernyataan politik, tetapi dapat diterapkan melalui kebijakan yang jelas.
“Menurut saya, semangat Presiden Prabowo ini harus disambut antusias oleh jajaran Kementerian Pendidikan dan seluruh pemangku kebijakan di ranah tersebut untuk diwujudkan,” tegasnya.
Puguh menilai pemerintah perlu memastikan sekolah negeri memiliki pembiayaan yang memadai apabila kebijakan pendidikan gratis benar-benar diterapkan. Dengan demikian, kebutuhan operasional sekolah tidak kembali dibebankan kepada peserta didik.
“Jadi, janji beliau di atas panggung itu harus diwujudkan dalam implementasi kehidupan nyata. Supaya memang pendidikan benar-benar gratis,” katanya.
Menurutnya, implementasi kebijakan tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi Jawa Timur yang memiliki jumlah satuan pendidikan dan peserta didik dalam jumlah besar.
“Apalagi di Jatim dengan sebaran sekolah yang begitu luar biasa banyak sekali, tentu ketika pendidikan gratis benar-benar gratis ini menjadi jawaban atas keresahan dan permasalahan yang ada di bangsa kita,” pungkas Puguh.
Prabowo Bahas Pendidikan Gratis
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri acara puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri.
Ia menyebut pendidikan negeri mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi perlu dapat dijangkau secara luas oleh masyarakat.
“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ucap Prabowo. (zen)
