JATIMPOS.CO// MOJOKERTO – DPRD Kota Mojokerto terus berupaya meningkatkan kualitas produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah (Perda).
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menyampaikan bahwa penyelarasan regulasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap Perda memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di atasnya.
“Pembahasan dalam FGD tersebut secara khusus menyoroti penyesuaian regulasi daerah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terutama mengenai penerapan ketentuan pidana dan sanksi administratif,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Menurut Ery, perubahan dan perkembangan regulasi nasional harus menjadi perhatian dalam proses pembentukan maupun evaluasi Perda. Hal ini diperlukan agar aturan yang dihasilkan tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan maupun perbedaan penafsiran di tengah masyarakat.
“Setiap ketentuan dalam Perda harus dirumuskan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan Kota Mojokerto ini juga menilai keterlibatan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto memiliki peran strategis dalam proses tersebut. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, kejaksaan diharapkan dapat memberikan masukan serta pertimbangan hukum terhadap materi regulasi yang sedang disusun maupun yang perlu dievaluasi.
“Pembentukan produk hukum daerah tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif dan kebutuhan pemerintahan, tetapi juga memperhatikan kesesuaian substansi dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ery mengingatkan bahwa regulasi daerah harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan aturan, termasuk pemberian sanksi, perlu mengedepankan prinsip proporsionalitas dan pendekatan humanis tanpa mengesampingkan ketegasan hukum.
Melalui FGD ini, DPRD Kota Mojokerto berharap dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Di antaranya melakukan pendataan terhadap Perda yang membutuhkan penyesuaian atau revisi, mengevaluasi ketentuan sanksi pidana dan administratif, serta menyusun arah kebijakan pembentukan produk hukum daerah yang lebih terarah.
Ery berharap kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dapat terus diperkuat. Sinergi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menghadirkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memiliki landasan hukum yang kokoh. (Din)
