JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menilai target penurunan kemiskinan Jawa Timur menjadi 7,80 persen pada 2027 sulit tercapai. Penilaian tersebut didasarkan pada lambatnya laju penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir.
Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jatim, Alyadi Mustofa, menyebut tingkat kemiskinan Jawa Timur pada Maret 2026 masih mencapai 9,06 persen atau sekitar 3,71 juta orang. Dalam 18 bulan terakhir, jumlah penduduk miskin hanya berkurang sekitar 122 ribu orang per tahun.
“Pada laju itu target bawah kemiskinan 2027 (7,80 persen) baru realistis sekitar empat tahun lagi. Target bawah 2029 (5,30 persen) baru realistis sekitar sepuluh tahun lagi,” kata Alyadi saat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi PKB terhadap Raperda APBD Jatim 2027, Rabu (11/11/2026).
Menurut Alyadi, percepatan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan program bantuan sosial. Terlebih, alokasi bantuan sosial dalam RAPBD 2027 sebesar Rp187,2 miliar hanya menjangkau sekitar 87 ribu penerima atau 2,37 persen dari total penduduk miskin.
“Percepatan pengentasan kemiskinan tidak mungkin terjadi hanya dengan instrumen bantuan sosial sebesar Rp187,2 miliar untuk 87 ribu penerima. Angka ini hanya menjangkau 2,37 persen penduduk miskin,” ujarnya.
“Maka Fraksi PKB berpendapat bahwa dibutuhkan tiga mesin sekaligus: perlindungan sosial, ekonomi produktif (Prokesra, UMKM, irigasi), dan layanan dasar pendidikan-kesehatan,” sambungnya.
PKB juga menyoroti minimnya alokasi belanja modal dalam RAPBD Jatim 2027. Menurut fraksi tersebut, kondisi itu justru berpotensi melemahkan penguatan ekonomi produktif dan pemenuhan layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Selain itu, PKB meminta agar kebijakan penganggaran lebih memperhatikan disparitas persoalan kemiskinan antardaerah. Alokasi anggaran dinilai perlu diarahkan secara asimetris dan afirmatif dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki kantong-kantong kemiskinan.
“Program penguatan pengentasan kemiskinan (pro-poor) harus difokuskan secara intensif pada wilayah kantong kemiskinan, bukan disebar secara tipis ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur tanpa memandang perbedaan beban dan karakter masalah masing-masing,” jelas Alyadi.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis terhadap RAPBD Jatim 2027, Fraksi PKB menyatakan menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. (zen)
