JATIMPOS.CO//SURABAYA – Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim), Rasiyo, menyatakan siap memfasilitasi bantuan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi masyarakat yang memiliki lahan dan membutuhkan fasilitas pendidikan tersebut.

Hal itu disampaikan Rasiyo saat menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di Jalan Banyu Urip Lor VIII, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Senin (16/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi mengenai sektor pendidikan, khususnya dukungan dan perhatian terhadap penyelenggaraan PAUD.

Menanggapi aspirasi itu, Rasiyo yang merupakan anggota Komisi E DPRD Jatim menyatakan kesiapannya memfasilitasi bantuan pembangunan PAUD. Dia meminta masyarakat menyampaikan informasi mengenai ketersediaan lahan melalui pengurus RT maupun RW.

"Ya tadi saya minta kalau ada lahan kosong dan tidak bermasalah, kita fasilitasi bantuan pembangunsn PAUDnya," ujar Rasiyo.

Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, ketersediaan lahan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk memfasilitasi pembangunan PAUD. Lahan yang diusulkan juga harus dipastikan tidak bermasalah.

Selain persoalan pendidikan, dalam kegiatan reses tersebut Rasiyo juga menerima keluhan masyarakat mengenai perubahan data desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berdampak terhadap status penerima bantuan sosial (bansos).

Persoalan itu disampaikan Wanto, salah seorang ketua RT di wilayah setempat. Dia mengaku kerap menjadi sasaran keluhan warga setelah sejumlah penerima bansos tidak lagi mendapatkan bantuan akibat perubahan data desil.

"Saya sebagai Ketua RT sellau disalahkan. Padahal penentuam Desil kita tidak tahu. Akhirnya ya saya dampingi warga untuk lakukan sanggahan. Dan ini juga bnyak dirasakan para Ketua RT khusunya di wilayah sini," ujar Wanto.

Menanggapi keluhan tersebut, Rasiyo meminta Badan Pusat Statistik (BPS) tidak hanya mengandalkan metode sampling dalam melakukan pendataan masyarakat. Menurutnya, pengurus RT perlu dilibatkan karena mengetahui kondisi sosial ekonomi warga secara langsung.

"Padahal kondisi riil yang tahu warga itu ya Pak RT. Karena Surabaya ini kasusnya kan semua desil-nya berubah, yang tadinya menerima bantuan sekarang tidak. Akhirnya masyarakat bergejolak dan Pak RT yang disalahkan," ujar Rasiyo.

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, perubahan status dari Desil 1 ke tingkat yang lebih tinggi dapat memengaruhi kelayakan masyarakat sebagai penerima bantuan tertentu.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rasiyo mendorong warga dan ketua RT memanfaatkan mekanisme sanggahan melalui sistem daring Perlindungan Sosial (Perlinsos). Pengajuan sanggahan juga dapat ditembuskan kepada Dinas Sosial dan BPS agar dilakukan pengecekan ulang.

Rasiyo mengungkapkan, persoalan perubahan data desil tersebut telah disampaikan secara langsung kepada Menteri Sosial. Meski demikian, kewenangan penetapan data tetap berada di tangan BPS.

Karena itu, dia berharap BPS bersedia mengubah pola pendataan dengan tidak hanya mengandalkan sampling, tetapi juga turun langsung ke masyarakat bersama pengurus RT untuk melihat kondisi ekonomi warga sebenarnya. (zen)