JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam akan mengalihkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan infrastruktur, Kamis (8/4/2021).
Pemotongan TPP ini hanya berlaku kepada ASN di lingkungan Pemkab Pamekasan, namun tidak diberlakukan terhadap tenaga pendidik (Guru) dan tenaga kesehatan.
Hal itu disampaikan oleh Baddrut Tamam usai mengikuti kegiatan Rapat Paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan prihal pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD mengenai LKPJ Bupati tahun anggaran 2020 dan Pembacaan Rekomendasi DPRD serta penyerahan keputusan DPRD terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah, di Ruang Sidang DPRD Pamekasan, Madura.
Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengatakan, pengalihan TPP ASN dilingkungan Pemkab Pamekasan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Pamekasan melalui pembangunan dibidang infrastruktur.
Sebab, sebagian Infrastruktur di wilayah Kabupaten Pamekasan mengalami rusak parah, usai terjadinya bencana alam (longsor). Sehingga, Pemkab harus bergandengan tangan untuk memberikan perhatian khusus terhadap infrastruktur masyarakat demi terwujudnya ekonomi masyarakat maju.
"APBD dan ekonomi kita rendah, sementara jalan dari wilayah Kecamatan Pagantenan ke wilayah Kecamatan Batumarmar itu butuh perbaikan yang luar biasa. Disana ada sektor pertanian yang harus dilakukan, lain lagi di Desa Tampojung Guweh, Waru dan ada prioritas yang lain," kata Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam.
Menurutnya, kehidupan ASN beserta keluarganya telah ditanggung oleh pemerintah melalui gaji pokonya. Sementara pemotongan TPP ASN dilingkungan Pemkab Pamekasan tersebut untuk dialihkan terhadap kesejahteraan masyarakat dibidang infrastruktur dan ekonomi.
Tahun 2020 kemarin, kata Ra Baddrut sapaan akrab Bupati Pamekasan, gaji Bupati Pamekasan dialihkan terhadap penanganan covid 19. Hal itu sebagai contoh kepada ASN agar sama-sama bergandengan tangan untuk membantu masyarakat.
"Ini kok rame, padahal ini bukan urusan rakyat, ini urusan ASN yang dapat gaji demi rakyat. Jadi kami minta gaji kita untuk rakyat. Gaji Bupati dulu untuk penanganan covid tidak rame. Artinya, apa yang saya sampaikan lihat dengan kacamata yang jernih. Ini untuk infrastruktur yang perlu kita perbaiki dan untuk stimulasi ekonomi yang perlu kita tingkatkan," papar mantan aktivis PMII Jatim itu.
Terpisah, Heriyanto selaku juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Pamekasan, memohon kepada Bupati Baddrut Tamam, agar tidak melakukan pemotongan TPP ASN. Sebab, TPP tersebut bagian dari kesejahteraan para ASN di lingkungan Pemkab Pamekasan. Kendati demikian, kata Heri sapaan akrabnya, lebih baik mengurangi anggaran untuk realokasi infrastruktur.
"Lebih baik mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur dari pada melakukan pemotongan TPP ASN yang justru lebih banyak untuk kesejahteraan. Apa yang menjadi penunjang kesejahteraan janganlah dicabut dan dialihkan kepada hal yang belum tentu memberikan dampak kesejahteraan," tutupnya. (did).
