JATIMPOS.CO/KOTA MADIUN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun mengapresiasi capaian perekonomian di Kota Madiun.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputro dalam rapat paripurna rekomendasi DPRD atas LKPJ Wali Kota Madiun Tahun Aggaran 2021, Kamis (14/4/2022).
Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputro menyebut sudah banyak kemajuan di Kota Madiun. Salah satunya, peningkatan dalam hal perekonomian. Namun, di akuinya masih ada sejumlah rekomendasi yang diberikan. Termasuk urusan penekanan kemiskinan maupun pengangguran.
"Karenanya masukan-masukan kita juga lebih berfokus pada upaya penekanan kemiskinan dan pengangguran tersebut," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Madiun, Maidi mengungkapkan jalannya pemerintahan di Kota Madiun tahun anggaran 2021 terbukti cukup baik. Hal itu, dapat dilihat dari naiknya sejumlah indikator penting. Salah satunya, Indek Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kota Madiun berada di peringkat tiga Jawa Timur.
"IPM kita naik sedikit dibanding tahun sebelumnya. Kita masih di peringkat tiga Jawa Timur. Kita masih kalah sama Surabaya dan Malang. Ini sudah luar biasa mengingat mereka punya APBD yang jauh lebih besar," jelasnya.
Namun, Wali Kota Madiun mengaku masih belum puas. Hal itu lantaran masih adanya point yang belum meningkat secara signifikan. Bahkan, ada yang tercatat naik. Seperti angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Kota Madiun sebenarnya masih rendah dibanding daerah lain. Kemiskinan Kota Madiun diurutan 36 dari 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur. Pun, angka kemiskinan tersebut naik secara nasional karena Covid-19.
"Kita ini kota jasa, ada Covid-19 semua akses ditutup. Pergerakan orang dibatasi. Tak heran, pendapatan masyarakat kita juga turun. Pendapatan per kapita ini salah satu yang menjadi tolak ukur kemiskinan," jelasnya.
Batas kemiskinan di Kota Madiun juga tinggi. Masyarakat kategori miskin di Kota Madiun memiliki pendapatan per kapita di bawah Rp 511 ribu dalam sebulan.
"Artinya, masyarakat yang memiliki pengeluaran di bawah Rp 17 ribu sehari. Sedang, di daerah lain batas pendapatan per kapita lebih rendah," ungkapnya.
Berbagai upaya juga terus dilakukan pemerintah. Salah satunya, dengan memacu ekonomi. Apalagi, saat ini upaya pengendalian Covid-19 juga sudah cukup berhasil. Wali kota menyebut bakal ada sejumlah kelonggaran di masyarakat namun tetap dengan penerapan protokol kesehatan. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan transaksi perekonomian ke depan.
"Kedua, kita tingkatkan subsidi untuk masyarakat kurang mampu. Mulai listrik, air, dan lainnya. Kalau pengeluaran mereka kita bantu, pendapatan per kapita mereka akan naik," terangnya. (kmf/jm).
